Opini

Kayhan Soroti Jaringan Infiltrasi Intelijen Prancis di Teheran

Published

2 menit ago

18 Agustus, 2026

Iran Sita 60.000 Senjata Tujuan Teheran Usai Bongkar Sel Teroris Terkait Mossad

Ketegangan Teheran dan Paris meningkat setelah dua diplomat Prancis ditahan di Iran pada Juli 2026.

Media ABI, 18 Agustus 2026 – Dugaan aktivitas intelijen dan jaringan infiltrasi yang dikaitkan dengan Prancis di Iran kembali menjadi sorotan di tengah memburuknya hubungan Teheran dan Paris. Menurut laporan Kayhan pada Selasa (18/8/2026), jaringan tersebut dituding membangun hubungan dengan sejumlah kelompok domestik dan menjalankan aktivitas yang dinilai mengancam keamanan nasional Iran.

Sorotan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran merespons keras pernyataan pemerintah Prancis mengenai hak asasi manusia dan hukum internasional. Dalam pernyataannya, pemerintah Prancis didesak menghentikan apa yang disebut sebagai kemunafikan dalam memberikan ceramah kepada negara lain mengenai hak asasi manusia dan hukum internasional.

Ketegangan antara Teheran dan Paris juga meningkat setelah dua diplomat Prancis ditahan di Teheran pada Juli 2026 dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah warga Iran yang disebut terkait dengan persoalan keamanan. Penahanan tersebut memicu respons keras dari pemerintah Prancis.

Namun, Kayhan mengaitkan kasus tersebut dengan Cécile Kohler dan Jacques Paris. Catatan resmi pemerintah Prancis menunjukkan keduanya telah kembali ke Prancis pada 8 April 2026 setelah sebelumnya ditahan di Iran sejak 2022 dan menjalani pembatasan pergerakan di Kedutaan Besar Prancis di Teheran.

Di luar kasus itu, Kayhan menempatkan penahanan diplomat dalam konteks dugaan infiltrasi dan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak di dalam Iran. Dalam laporan tersebut, infiltrasi digambarkan sebagai rangkaian tindakan yang dapat menghasilkan ancaman keamanan dalam bentuk keras maupun lunak.

Jaringan yang dikaitkan dengan Prancis juga disebut berhubungan dengan sejumlah peristiwa keamanan di Iran dalam satu tahun terakhir, termasuk perang selama 12 hari, kerusuhan pada Desember 2025 hingga Januari 2026, serta perang yang disebut sebagai perang ketiga. Menurut laporan tersebut, jaringan pengaruh asing diduga berperan dalam menciptakan kondisi bagi operasi keamanan dan militer.

Salah satu kasus yang disorot adalah dugaan keterlibatan pejabat intelijen Prancis dalam kerusuhan 2022. Kayhan menuduh jaringan tersebut membangun hubungan dengan sejumlah penghubung dari kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Iran.

Pertemuan antara pejabat senior intelijen Prancis dan sejumlah penghubung domestik disebut menghasilkan anjuran agar kelompok inti kerusuhan diperluas ke lingkungan sosial dan diarahkan menuju aksi di jalan.

Kayhan juga menyebut adanya lokakarya yang mengajarkan pembentukan sel-sel kerusuhan di kafe. Pola tersebut kemudian dikaitkan dengan aksi perusakan fasilitas umum dan properti warga dalam kerusuhan 2022.

Tuduhan lain mencakup pembentukan lembaga yang disebut ilegal, investasi dan pelaksanaan proyek yang dinilai mengancam keamanan nasional, penguatan kesenjangan sosial dan etnis, serta dukungan terhadap kelompok oposisi.

Jaringan tersebut juga dituding membangun pengaruh melalui bidang ilmu humaniora, seni, kebudayaan, dan bahasa dengan tujuan membentuk kader yang dapat berperan dalam aksi kerusuhan. Sejumlah lembaga yang disebut antara lain SCAC, pusat pengiriman akademisi, sekolah kedutaan, kantor kajian Iran, serta pusat bahasa.

Menurut Kayhan, aktivitas sejumlah lembaga tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian pusat yang disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas Prancis di Iran telah ditutup setelah menjadi sasaran penyelidikan dan dokumentasi aparat Iran.

Perkembangan itu disebut mendorong Paris mengalihkan aktivitasnya ke pola yang lebih tersembunyi, dengan penekanan pada jaringan bawah tanah dan upaya menghindari pembatasan yang berlaku.

Kayhan menilai perubahan pendekatan tersebut sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, terutama dalam mendorong gagasan pergantian pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, Prancis disebut sebagai salah satu bagian dari jaringan intelijen Barat yang beroperasi di Iran.

Tuduhan juga diarahkan pada aktivitas diplomatik yang dinilai melampaui fungsi resmi. Kementerian Intelijen Iran sebelumnya memperingatkan bahwa personel diplomatik asing tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang dianggap sebagai intervensi terhadap urusan dalam negeri.

Pemerintah Prancis membantah tuduhan Iran mengenai dukungan terhadap kerusuhan dan aktivitas subversif. Paris juga mengecam penahanan dua diplomatnya di Teheran pada Juli 2026 dan menilainya sebagai tindakan serius dan disengaja. []