Opini

Tekanan Netanyahu Menguji Posisi Politik Al-Joulani di Suriah

Published

1 jam ago

24 Oktober, 2026

Ultimatum Israel dan mundurnya pasukan Suriah dari Suwayda menyingkap jurang antara ambisi pembebasan al-Joulani dan realitas kekuasaannya.

Oleh: Muhlisin Turkan

Media ABI, 24 Oktober 2026 – Kedekatan dengan Washington semula menjadi salah satu tumpuan politik Ahmed al-Sharaa, yang dikenal sebagai Abu Muhammad al-Joulani, dalam mengukuhkan kekuasaannya di Suriah. Namun, hubungan dengan Amerika Serikat tidak otomatis membuat Tel Aviv kehilangan kemampuan untuk menekan Damaskus. Peristiwa Suwayda pada Juli 2025 memperlihatkan batas dukungan politik yang menopang pemerintahan baru Suriah: ketika Israel mengeluarkan ultimatum, Damaskus tidak memiliki ruang gerak yang leluasa.

Dalam analisis yang diterbitkan Jumat (23/10/2026), Kantor Berita Tasnim menyoroti posisi politik al-Joulani di tengah tekanan Israel, ketergantungan pada dukungan Barat, serta melemahnya kemampuan militer Suriah. Rangkaian persoalan itu memperlihatkan jurang antara ambisi politik penguasa baru dan kapasitas negara yang mereka kendalikan.

Druze, Netanyahu, dan Politik Perlindungan

Konflik di Suwayda pada Juli 2025 bermula dari bentrokan antara kelompok bersenjata Druze dan warga Arab Badui setempat. Ketika pasukan pemerintah Suriah yang berafiliasi dengan pemerintahan al-Joulani masuk ke wilayah tersebut, kekerasan meluas ke Kota Suwayda dan sejumlah desa di sekitarnya.

Dalam waktu kurang dari tiga hari, jumlah korban tewas dilaporkan mencapai sekitar 1.700 orang. Sejumlah laporan juga menuding pasukan pemerintah melakukan eksekusi di lokasi. Tuduhan tersebut memerlukan pemeriksaan berdasarkan sumber dan bukti yang dapat diverifikasi, terutama karena besarnya jumlah korban dan beratnya dugaan pelanggaran. Media Israel, melaporkan bahwa Netanyahu menelepon al-Joulani pada Rabu, 16 Juli 2025, pukul 13.30. Dalam percakapan itu, Netanyahu disebut memberi tenggat hingga pukul 22.00 agar pasukan Suriah meninggalkan Suwayda. Jika tuntutan tersebut ditolak, Israel akan meningkatkan serangannya.

Al-Joulani dilaporkan meminta waktu 48 jam. Permintaan itu ditolak.

Israel kemudian melancarkan serangan udara terhadap markas besar Angkatan Darat Suriah dan sejumlah bagian kompleks istana kepresidenan di Damaskus. Ancaman tersebut tidak berhenti sebagai pertukaran pesan diplomatik. Infrastruktur kekuasaan Suriah ikut menjadi sasaran.

Pemimpin spiritual Druze, Mowafaq Tarif, menyampaikan terima kasih atas intervensi Israel. Ia menggambarkan Netanyahu sebagai pihak yang bertindak ketika masyarakat internasional tidak berbuat banyak. Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana intervensi militer dapat memperoleh legitimasi politik dari kelompok yang merasa ditinggalkan. Namun, klaim perlindungan juga membawa persoalan lain: pihak yang datang dengan kekuatan senjata dapat memperoleh pengaruh atas pihak yang mengharapkan perlindungannya.

Netanyahu memiliki kepentingan politik dan keamanan sendiri. Karena itu, intervensi Israel tidak dapat dibaca sebagai tindakan tanpa agenda. Perlindungan yang ditawarkan sebuah negara tidak pernah terlepas dari perhitungan negara tersebut, terlebih ketika menyangkut wilayah strategis dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan.

Damaskus di Bawah Ketiak Tel Aviv

Tekanan Israel menempatkan pemerintahan al-Joulani dalam posisi sulit. Sejumlah pejabat pemerintahan baru Suriah, menurut laporan yang dirujuk Tasnim, mencemaskan kemungkinan serangan Israel menjelang pemilihan umum Knesset pada 2026. Mereka khawatir operasi militer dapat digunakan Netanyahu untuk meraih dukungan politik dan memperkuat posisinya di dalam negeri.

Kekhawatiran tersebut menggambarkan persoalan yang lebih mendasar. Keamanan Suriah dapat terdampak oleh kalkulasi politik Israel, termasuk dinamika pemilihan umum di negara tetangganya. Damaskus menghadapi risiko ketika keputusan mengenai eskalasi militer berada di tangan pihak lain. Al-Joulani bersama sejumlah pejabat keamanan dan militer meninggalkan Damaskus saat situasi memburuk. Pasukan Suriah kemudian mundur dari Suwayda tanpa perlawanan militer terbuka terhadap Israel. Jika laporan tersebut terkonfirmasi, rangkaian peristiwa itu memperlihatkan lemahnya kemampuan pemerintah baru dalam menghadapi tekanan eksternal. Pemerintahan yang mengklaim telah mengubah tatanan politik Suriah justru berhadapan dengan kenyataan bahwa pusat kekuasaan dan perangkat pertahanannya tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman militer Israel.

Al-Joulani dan kelompok yang pernah dipimpinnya mengusung cita-cita pembebasan kawasan Syam, yang mencakup Suriah dan Lebanon serta wilayah lain yang dalam sejumlah pandangan meliputi sebagian Irak. Namun, ambisi tersebut kini berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih dekat: mempertahankan kedaulatan negara yang mereka kuasai.

Di sini betapa ironi politik itu muncul. Retorika pembebasan kawasan terdengar luas, sementara kemampuan mempertahankan wilayah sendiri masih terbatas. Jarak antara keduanya tidak dapat ditutup dengan pidato atau pergantian simbol kekuasaan.

Slogan Pembebasan dan Kenyataan Ketergantungan

Posisi al-Joulani tidak dapat dilepaskan dari dukungan eksternal yang membantu membentuk lanskap politik Suriah pasca-Assad. Hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pemerintahan baru memperoleh pengakuan dan dukungan internasional. Ketergantungan terhadap Barat sebagai salah satu faktor yang membatasi ruang gerak politik Damaskus. Ketergantungan itu berkelindan dengan lemahnya institusi negara, kerusakan infrastruktur, serta kemampuan militer yang terkikis.

Latar belakang jaringan kelompok bersenjata Sunni ekstremis dan keterlibatan kekuatan Barat dalam dinamika kawasan juga menjadi bagian dari pembacaan Tasnim. Riwayat al-Joulani, termasuk penahanan oleh Amerika Serikat dan pembebasannya, digunakan dalam analisis tersebut untuk menjelaskan perubahan lanskap politik yang kemudian mengantarkannya ke pusat kekuasaan. Namun, hubungan antara dukungan Barat, perjalanan kelompok bersenjata, dan kemunculan pemerintahan baru perlu dibedakan berdasarkan bukti masing-masing. Kesamaan kepentingan pada satu fase tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali menyeluruh atau hubungan langsung dalam setiap keputusan politik.

Persoalan utamanya terletak pada ketergantungan. Dukungan asing dapat membantu penguasa memperoleh pengakuan, sumber daya, dan ruang diplomatik. Pada saat yang sama, dukungan itu berpotensi membatasi pilihan ketika kepentingan negara pendukung bertabrakan dengan kepentingan negara yang dibantu. Ketika kelangsungan pemerintahan bergantung pada restu pihak luar, kebijakan dalam negeri dan hubungan regional sulit sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan rakyat sendiri. Kedaulatan lalu menghadapi ujian yang tidak selesai dengan pengibaran bendera atau pelantikan pemerintahan baru.

Hubungan al-Joulani dengan Washington tidak serta-merta menjamin perlindungan terhadap tekanan Israel. Kedekatan politik dengan Amerika Serikat tidak identik dengan kemampuan mengendalikan tindakan Tel Aviv. Dalam konfigurasi politik kawasan, kepentingan Washington dan Israel dapat beririsan, tetapi keduanya tidak selalu hadir dalam bentuk jaminan keamanan bagi Damaskus. Pemerintahan al-Joulani harus bergerak di antara kepentingan kekuatan yang memiliki kapasitas jauh lebih besar daripada militer Suriah saat ini.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai makna dukungan internasional bagi pemerintahan baru. Pengakuan diplomatik dan akses politik dapat memperkuat posisi penguasa, tetapi tidak otomatis membangun kemampuan pertahanan, memulihkan institusi, atau memastikan keselamatan penduduk.

Jika dukungan luar negeri menjadi sandaran utama, setiap perubahan kalkulasi negara pendukung dapat mengubah posisi pemerintahan yang bergantung kepadanya. Penguasa boleh memiliki istana dan jabatan, tetapi keputusan strategisnya tetap berhadapan dengan batas yang ditentukan pihak lain.

Negara yang Kehilangan Perisai

Keterbatasan politik Damaskus semakin berat akibat kehancuran kemampuan militer Suriah. Sejak kejatuhan Bashar al-Assad pada 2024, berbagai fasilitas militer dan infrastruktur strategis Suriah dilaporkan menjadi sasaran serangan Israel. Laporan mengenai serangan terhadap pangkalan, penghancuran persenjataan, serta pengambilan atau pemindahan peralatan militer menunjukkan betapa besar tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru. Kerusakan tersebut tidak berhenti pada hilangnya perangkat tempur. Ia turut mengurangi kemampuan negara mengawasi wilayah, mempertahankan pangkalan, dan merespons ancaman. Klaim bahwa Israel menggunakan bom nuklir taktis terhadap fasilitas penelitian di Suriah bagian barat. Klaim luar biasa ini belum dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi tanpa bukti independen yang kuat. Tuduhan mengenai penggunaan senjata nuklir menuntut pembuktian teknis dan sumber yang dapat diuji, bukan pengulangan laporan.

Terlepas dari klaim tersebut, kerusakan aset militer Suriah dan serangan terhadap fasilitas strategis telah menjadi persoalan serius bagi pemerintahan baru. Negara yang kehilangan perangkat pertahanan akan semakin sulit menentukan batas bagi tindakan militer pihak luar. Dampaknya juga menjalar ke kehidupan masyarakat. Tasnim menggambarkan kondisi Damaskus dengan pasokan listrik yang hanya tersedia beberapa jam sehari dan distribusi roti yang disebut dibatasi satu potong per orang. Suriah bahkan digambarkan sebagai negara dengan beban utang tertinggi di kawasan.

Gambaran ekonomi tersebut tetap membutuhkan verifikasi, termasuk mengenai ukuran utang, cakupan pembatasan distribusi roti, dan kondisi pasokan listrik. Namun, krisis layanan dasar dan kerusakan ekonomi memperlihatkan beban yang harus ditanggung penduduk ketika negara mengalami kehancuran berkepanjangan. Dalam kondisi demikian, pemulihan kedaulatan tidak cukup dilakukan melalui konsolidasi elite. Pemerintahan membutuhkan institusi yang berfungsi, layanan publik yang pulih, ekonomi yang mampu menopang kehidupan warga, dan pertahanan yang dapat melindungi wilayahnya.

Tanpa fondasi itu, pergantian penguasa hanya mengubah penghuni pusat kekuasaan. Rakyat tetap menghadapi pemadaman listrik, kesulitan pangan, dan ketidakpastian keamanan.

Singgasana yang Berdiri di Atas Fondasi Kekerasan

Sejumlah pejabat Suriah, juga menyampaikan kekhawatiran yang dapat dibaca sebagai upaya mencari perhatian dari pihak-pihak yang sebelumnya berperan sebagai perantara dalam proses naiknya al-Joulani ke tampuk kekuasaan. Penafsiran ini perlu dibedakan dari fakta yang dapat dibuktikan mengenai maksud para pejabat tersebut. Namun, persoalan ketergantungan yang disoroti Tasnim tetap relevan. Pemerintahan yang mengandalkan dukungan eksternal, sementara kapasitas militernya melemah dan institusinya belum kokoh, akan menghadapi kesulitan besar ketika kepentingan para pendukungnya berubah.

Suriah memperlihatkan mahalnya harga kekuasaan yang tidak ditopang kepercayaan publik, institusi kuat, pertahanan memadai, dan kemandirian politik. Kekuasaan yang dibangun melalui kekerasan dapat merebut istana, tetapi kemampuan merebut kekuasaan tidak membuktikan kemampuan mengelola negara.

Bagi penguasa yang mengusung pembebasan, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang berhasil ditumbangkan, melainkan siapa yang kini menentukan arah kebijakan. Ketika keamanan pemerintahan bergantung pada kehendak kekuatan asing, singgasana mungkin tetap berada di dalam istana, tetapi ruang untuk menentukan nasib sendiri menyempit. Peristiwa Suwayda menjadi cermin bagi pemerintahan al-Joulani. Ultimatum Israel, mundurnya pasukan Suriah, dan kehancuran perangkat pertahanan menunjukkan bahwa legitimasi politik, pengakuan internasional, dan kemampuan mempertahankan kedaulatan merupakan tiga perkara berbeda.

Sebuah pemerintahan dapat memperoleh dukungan luar negeri dan menguasai pusat pemerintahan, tetapi tanpa institusi yang kuat serta kapasitas pertahanan yang memadai, kedaulatan akan terus diuji oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.

Suriah kini menghadapi pertanyaan yang tak dapat dijawab melalui slogan: apakah pemerintahan baru mampu membangun negara yang menentukan kebijakannya sendiri, atau justru mempertahankan kekuasaan dengan terus menyesuaikan diri pada kehendak pihak-pihak yang menopangnya? []