Ikuti Kami Di Medsos

Internasional

Belajar dari Iran, Eks Pilot F16 Ingatkan Indonesia Siapkan Pertahanan Asimetris

Published

on

Pentingnya pertahanan asimetris, ketahanan nasional, dan penguatan daya tangkal Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. (Foto ilustrasi)

Jakarta, 6 Juni 2026 – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan perubahan karakter peperangan modern, Marsma TNI (Purn.) Agung Sasongko Jati mengingatkan pentingnya Indonesia mempersiapkan diri menghadapi berbagai bentuk ancaman masa depan. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Eks Pilot F16 Marsma Agung & Mahfuz Sidik Soal Serangan Rudal AS-Israel VS Iran Makin Gencar” yang ditayangkan Kanal KOMPASTV Merauke pada Sabtu (6/6/2026).

Baca juga: Uni Eropa Pertimbangkan Sanksi terhadap Ben-Gvir dan Sejumlah Menteri Israel

Mantan penerbang tempur F-16 itu menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memandang dirinya berada di luar dinamika strategis dunia. Sebagai negara dengan posisi geografis yang penting dan berada di persimpangan jalur perdagangan internasional, Indonesia harus mampu membaca perubahan lingkungan keamanan global sekaligus menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul di masa depan. “Betul. Suka atau tidak suka, Indonesia adalah bagian dari dinamika strategis dunia. Karena itu Indonesia jangan sampai salah berdiri dalam sejarah,” ujarnya.

Menurut Agung, salah satu hal yang perlu dipahami dengan benar adalah makna politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pedoman Indonesia. Ia menilai masih banyak pihak yang menganggap bebas aktif identik dengan sikap netral dalam setiap konflik internasional.

Padahal, bebas aktif tidak berarti menutup mata terhadap fakta atau mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di tingkat global. “Kita adalah negara yang secara jelas menetapkan politik luar negeri bebas aktif. Namun, bebas aktif bukan berarti netral,” tegasnya.

Ia mencontohkan konflik Palestina dan Israel. Dalam situasi ketika terdapat pihak yang menjadi korban dan pihak yang melakukan pelanggaran, Indonesia tidak dapat begitu saja mengambil posisi netral. Karena itu, kemampuan menempatkan diri secara tepat sesuai prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan nasional menjadi sangat penting.

Selain aspek diplomasi, Agung juga menyoroti pentingnya memaksimalkan posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim. Selama ini Selat Malaka kerap disebut sebagai salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Namun, menurutnya, Indonesia belum memainkan peran ekonomi yang sebanding dengan nilai strategis kawasan tersebut. “Karena peran paling penting di Selat Malaka bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ekonomi,” katanya.

Baca juga: CENTCOM Konfirmasi Iran Luncurkan Tujuh Rudal ke Pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Agung mempertanyakan sejauh mana kawasan-kawasan di sepanjang Selat Malaka, termasuk Batam dan wilayah sekitarnya, telah berkembang menjadi pusat ekonomi maritim yang modern. “Apakah kawasan di sekitar Selat Malaka sudah menjadi pusat ekonomi maritim, pusat teknologi, pusat perbaikan kapal, pusat teknik, atau pusat finansial maritim? Faktanya belum,” ujarnya.

Menurutnya, ekonomi maritim tidak hanya berkaitan dengan pelabuhan atau tempat sandar kapal. Di dalamnya terdapat industri perbaikan kapal, teknologi kelautan, jasa teknik, logistik, hingga sistem keuangan yang mendukung aktivitas perdagangan global. Potensi inilah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. “Selama ini kita masih lebih banyak berpikir sebagai negara agraris, padahal kita adalah negara kepulauan yang seharusnya memperkuat orientasi maritim,” katanya.

Selain Selat Malaka, Indonesia juga memiliki sejumlah jalur strategis lain yang menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Salah satu yang paling sensitif adalah Selat Sunda.

Menurut Agung, ketentuan hukum internasional memungkinkan kapal-kapal asing, termasuk kapal militer, melintas di jalur tersebut sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, kemampuan pengawasan menjadi faktor yang sangat penting bagi Indonesia.

“Hal itu menjadi persoalan apabila kita tidak memiliki kemampuan pengawasan yang memadai. Apalagi letaknya relatif dekat dengan pusat pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya Selat Makassar sebagai salah satu jalur utama dalam sistem ALKI. Menurutnya, kawasan-kawasan strategis tersebut harus mendapat perhatian serius dari aspek pertahanan maupun keamanan nasional.

Baca juga: Laporan Investigasi: 130 Perusahaan dari 24 Negara Terlibat dalam Rantai Pasok Militer Israel

Meski demikian, Agung menilai pelajaran paling berharga dari berbagai konflik modern bukan hanya terletak pada kecanggihan teknologi militer. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa ketahanan suatu bangsa pertama-tama ditentukan oleh kekuatan mental masyarakat dan kohesi sosial nasional.

“Ketahanan sebuah bangsa pertama adalah kekuatan ketahanan mentalnya dan kohesivitas masyarakatnya. Ketika menghadapi ancaman, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk bersatu,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam perlombaan membeli alutsista yang mahal dan berteknologi tinggi semata. Modernisasi militer memang penting, tetapi harus diimbangi dengan pembangunan sistem pertahanan yang efektif, terjangkau, dan tersedia dalam jumlah yang memadai.

“Indonesia tidak boleh hanya berlomba membeli peralatan militer yang canggih dan mahal. Kita juga memerlukan sistem persenjataan yang relatif murah, tersedia dalam jumlah besar, dan efektif digunakan,” katanya.

Menurut Agung, Indonesia tidak selalu dapat menghadapi ancaman melalui perang simetris melawan kekuatan yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, strategi perang asimetris justru menjadi pilihan yang lebih realistis dan efektif.

“Perang simetris sangat mahal. Kita mungkin mampu melakukannya dalam jangka pendek dan terhadap lawan tertentu. Tetapi ketika menghadapi kekuatan yang lebih besar, kita harus siap menerapkan perang asimetris,” ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta dan konsep perang gerilya perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional yang konkret. Mulai dari sistem mobilisasi, kesiapan logistik, standar operasi, hingga pengadaan alutsista harus dirancang untuk mendukung kemampuan perang asimetris.

Baca juga: Nasib Kapal Induk dalam Perang Asimetris: Membaca Pernyataan Ayatullah Ali Khamenei

Bagi Marsma TNI Purnawirawan ini, tujuan utama dari seluruh persiapan tersebut bukanlah untuk menciptakan perang, melainkan untuk mencegahnya. Semakin besar biaya dan risiko yang harus ditanggung pihak lawan untuk menyerang Indonesia, semakin kuat pula daya tangkal nasional yang dimiliki.

“Dengan kesiapan seperti itu, kita dapat membuat biaya perang menjadi sangat mahal bagi pihak lawan. Pada akhirnya, kemampuan tersebut akan memperkuat daya tangkal nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman strategis. Itulah yang paling utama,” pungkasnya. []

Baca juga: Perang Asimetris dari Tehran ke Jakarta