Forum Internasional: Perang dan Blokade Tak Runtuhkan Iran

Ahlulbait Indonesia | 23 Mei 2026 — Serangan militer, blokade ekonomi, dan tekanan geopolitik yang menghantam Iran sepanjang perang 2026 tidak berujung pada keruntuhan politik sebagaimana diprediksi banyak analis Barat. Di tengah tekanan tersebut, mobilisasi publik dan solidaritas sosial di Iran justru dinilai tetap terjaga dan bahkan menguat.

Baca juga: #Podcast | AS Salah Hitung? Pakar Universitas Brawijaya Ungkap Kekuatan Iran

Pandangan itu disampaikan akademisi Universitas Brawijaya, Dr. Sayyid Abdullah Assegaf, dalam forum internasional The 13th Scientific Pre-Session of the International Festival of New Islamic Civilization bertema “Iranian Identity and the New World Order: Iranian Solidarity in the Mirror of Culture and Civilization” yang diselenggarakan Islamic Culture and Relations Organization pada 20 Mei 2026.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan peneliti internasional, antara lain Direktur Jenderal Kerja Sama Ilmiah dan Akademik Islamic Culture and Relations Organization Dr. Mohammad Ali Rabbani, profesor Hankuk University of Foreign Studies Korea Selatan Dr. Kim Suwan, peneliti Research Institute for Humanities and Cultural Studies Dr. Abdolmajid Mobaleghi, serta Kepala Department of Cultural Dialogues Islamic Culture and Relations Organization Dr. Amir RezaeiPanah. Diskusi dipandu Reyhaneh Nourmohammadi.

Dalam presentasinya bertajuk War, Mass Presence, and Iran’s Resilience Identity: Reflecting the Meaning-Driven Political Resilience in the 2026 Iran–US–Israel War, Abdullah menilai perang Iran-AS-Israel 2026 tidak lagi dapat dibaca semata sebagai konflik militer, melainkan pertarungan identitas, legitimasi, dan narasi politik global.

Baca juga: Iran Corner FISIP Universitas Brawijaya Kecam Serangan Militer AS–Israel ke Iran

Menurutnya, perang tersebut menimbulkan dampak luas di kawasan Timur Tengah. Jumlah korban meninggal di Iran diperkirakan mencapai 3.300 hingga 3.600 orang. Sementara itu, korban luka melampaui 26.500 jiwa dan meluas hingga Lebanon, Irak, Israel, serta negara-negara Teluk.

Konflik tersebut juga mengguncang ekonomi global. Jalur Selat Hormuz yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia sempat nyaris lumpuh akibat pembatasan Angkatan Laut Amerika Serikat. Situasi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 120 dolar AS per barel.

Pada saat yang sama, jutaan barel minyak Iran tertahan di kapal tanker sehingga memangkas pendapatan negara secara signifikan.

Meski menghadapi tekanan militer dan ekonomi besar, Iran dinilai tidak mengalami delegitimasi politik secara sistemik. Abdullah menilai banyak pendekatan geopolitik Barat terlalu bertumpu pada indikator material seperti kapasitas militer, kekuatan ekonomi, dan kehancuran infrastruktur.

“Keruntuhan sistemik tidak terjadi. Mobilisasi publik, demonstrasi solidaritas, dan ritual komunal justru tetap bertahan,” tulis Abdullah dalam presentasinya.

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara perspektif Barat dan Iran dalam memandang konflik. Pendekatan realisme Barat melihat perang sebagai pertarungan aset fisik dan daya tahan ekonomi. Sebaliknya, Iran memaknainya sebagai kelanjutan perjuangan historis dan benturan identitas politik.

Dalam kerangka tersebut, kerugian terbesar bukan hanya kehancuran infrastruktur atau kontraksi ekonomi, melainkan hilangnya kedaulatan dan runtuhnya nilai moral perjuangan yang menjadi fondasi legitimasi negara.

Baca juga: Menjembatani Peradaban: Akademisi Indonesia dan Iran Bahas Hubungan Historis Dua Bangsa

Abdullah juga menyoroti pentingnya paradigma Karbala dalam membentuk ketahanan sosial-politik Iran. Narasi tentang pengorbanan, resistensi, dan kesyahidan disebut berfungsi sebagai mekanisme budaya yang mengubah penderitaan akibat perang menjadi sumber solidaritas kolektif.

Menurutnya, konflik berkepanjangan dengan kekuatan asing telah dipandang sebagai bagian dari kesinambungan sejarah politik Iran. Karena itu, tekanan eksternal tidak dilihat sebagai anomali, tetapi diintegrasikan ke dalam narasi perjuangan nasional.

Pendekatan tersebut disebut sebagai strategic foresight, yakni pembangunan cara pandang kolektif masyarakat melalui sejarah, identitas, dan narasi perjuangan. Dengan pendekatan itu, masyarakat dipersiapkan secara psikologis untuk menghadapi tekanan geopolitik jangka panjang tanpa sepenuhnya bergantung pada stabilitas ekonomi.

Selain itu, kehadiran massa di ruang publik dinilai telah berubah menjadi “infrastruktur politik non-material”. Mobilisasi publik dipandang berfungsi memperlihatkan legitimasi negara, memperkuat kohesi sosial, dan membantah narasi mengenai potensi fragmentasi internal Iran akibat tekanan ekonomi.

Baca juga: Analisis UB: Ketegangan AS–Iran Picu Volatilitas Minyak, Hormuz Jadi Titik Tekan Global

Kontestasi juga berlangsung di ruang media global. Media Barat dinilai cenderung membingkai Iran sebagai ancaman kawasan dengan menyoroti isu nuklir dan blokade ekonomi. Sebaliknya, media Iran memosisikan negaranya sebagai korban agresi sekaligus simbol perlawanan terhadap dominasi asing.

Dalam konteks itu, angka korban jiwa dan kerugian ekonomi tidak lagi dipahami hanya sebagai data statistik. Menurut Abdullah, data tersebut telah berubah menjadi bagian dari perebutan legitimasi dan pembentukan opini politik di tingkat internasional.

Di akhir presentasinya, Abdullah menegaskan bahwa pengalaman Iran menunjukkan kekuatan sebuah negara di era geopolitik multipolar tidak lagi hanya ditentukan oleh senjata, ekonomi, dan kapasitas militer. Kemampuan mempertahankan identitas kolektif, solidaritas sosial, dan narasi perjuangan dinilai kini menjadi elemen strategis yang sama pentingnya dalam menghadapi tekanan global. []

Baca juga: Koordinator Iran Corner UB Soroti Politik Tekanan AS–Israel, Perdamaian Dipertanyakan