Ikuti Kami Di Medsos

Opini

Negara yang Rapi Mengurus Segalanya, Kecuali Kunci Rumahnya

Published

on

Ilustrasi sistem penyadapan dan pengawasan komunikasi digital yang menyoroti pentingnya kontrol, audit, dan akuntabilitas atas kewenangan penyadapan negara.
Ilustrasi sistem penyadapan dan pengawasan komunikasi digital yang menyoroti pentingnya kontrol, audit, dan akuntabilitas atas kewenangan penyadapan negara.

Oleh: Muhlisin Turkan

Jakarta, 5 November 2026 — Sistem penyadapan kita ternyata ramah. Percakapan presiden, pejabat, politisi, wartawan, aktivis, sampai pengusaha diduga bisa dibuka tanpa verifikasi yang memadai, dan tak satu alarm pun berbunyi. Semua golongan terlayani, tanpa pandang bulu. Jarang ada layanan publik yang sepemerata ini.

Sistem yang dimaksud bernama Lawful Interception Management System (LIMS). Lihat namanya: lawful, sah menurut hukum. Kalau keamanan belum bisa dijamin, nama yang meyakinkan setidaknya sudah beres.

Baca juga: Ketua Umum ABI: Sayyidah Fatimah dan Palestina, Tolok Ukur Kebenaran

Kronologi

Menurut penyidik Bareskrim, sepanjang 2025–2026 sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi, lalu disadap tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS. Petugas yang mengetahui dugaan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Empat hari kemudian, 3 November, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menggelar konferensi pers di Mabes Polri dan mengumumkan tiga tersangka. Ketiganya merupakan perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Sasaran dugaan penyadapan mencakup nomor Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.

Setelah perkara terbuka, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyadapan terhadap presiden dan sejumlah pejabat sebagai persoalan serius bagi negara. Ia mengatakan Presiden mengetahui dirinya menjadi sasaran penyadapan setelah mendapat laporan dari Kapolri.

Dalam garis waktu itu, alarm internal tidak muncul di bagian mana pun.

Baca juga: 80 Arahan Ayatullah Mojtaba Khamenei untuk Angkatan Bersenjata Iran

Alarm yang Lagi Cuti

Sistem pengamanan yang sehat mendeteksi penyimpangan sebelum ada yang datang membawa laporan. Sistem ini lebih santun: menunggu laporan polisi lebih dulu, mungkin supaya tidak mengganggu orang yang sedang bekerja. Jejak aktivitasnya pun diduga bisa dihapus. Praktis sekali.

Di tempat lain, catatan audit dijaga seperti isi brankas. Di sini, catatan itu serupa papan tulis kelas: ditulis pagi, dihapus siang, lalu semua orang lupa siapa yang memegang penghapusnya. Logikanya sederhana. Penyimpangan yang baru diketahui setelah ada laporan berarti tak ada jaminan penyimpangan lain sudah terdeteksi. Kasus ini mungkin bukan yang pertama, melainkan yang pertama ketahuan. Itu hitungan dari lemahnya deteksi, bukan tuduhan.

Pemerintah berhak membantah, dan caranya mudah: audit menyeluruh. Kalau tak ada yang disembunyikan, audit semestinya tak lebih menakutkan daripada upacara pelantikan.

Pelajaran yang Disimpan di Laci

Kita bangsa yang mau belajar. Pada 2013, dokumen Edward Snowden mengungkap bahwa telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disadap intelijen Australia selama 15 hari pada Agustus 2009. Negara marah, hubungan diplomatik menegang, rapat digelar. Pelajarannya disimpan baik-baik di laci berlabel “nanti”.

Lebih dari satu dekade kemudian, ancaman diduga datang dari dalam rumah sendiri. Dulu disadap tetangga, kini swasembada. Kemandirian di bidang yang tak pernah kita minta.

Di sini negara tampak paling gesit. Kursi dibagi, koalisi dirawat, keseimbangan kekuasaan dihitung cermat. Soliditas politik dijaga sampai urusan terkecil. Begitu percakapan kepala negara sendiri diduga terbuka tanpa izin, kegesitan itu menguap. Mungkin ada hal lain yang dianggap lebih berharga. Kedaulatan lancar diucapkan dari podium, sementara kekuasaan lebih rajin diurus di ruang rapat tertutup. Kalau negara sibuk menjaga kekuasaan, siapa yang menjaga negara?

Godaan menyalahgunakan alat penyadapan juga nyata. Alat yang bisa memantau lawan politik, pers, aktivis, dan pengkritik tentu menarik bagi pemegang kuasa. Mengawasinya secara ketat berarti mengikat tangan sendiri, dan itu bukan kebiasaan yang disukai penguasa.

Pembenahan pengawasan tak mendatangkan tepuk tangan, sedangkan skandal datang sendiri. Menunggu skandal berikutnya memang strategi paling murah, sampai negara membayar ongkos yang jauh lebih mahal: hilangnya kepercayaan.

Baca juga: 

Resep Memulihkan Kepercayaan

Bercandanya sudah cukup. Kalau negara ingin dipercaya lagi, resepnya tidak rumit.

Pertama, buka dan periksa seluruh catatan akses, tak terbatas pada 2025–2026. Audit menyeluruh adalah cara paling mudah untuk mengetahui apakah ini kasus tunggal atau bagian dari masalah yang lebih besar.

Kedua, kunci jejak digital. Catatan yang bisa dihapus operator berarti sistem memberi kepercayaan terlalu besar kepada orang yang justru harus diawasi. Buku kas yang boleh dirobek bendaharanya bukan sistem akuntansi. Itu undangan menghilangkan bukti.

Ketiga, hadirkan pengawas yang tak berada di bawah kendali pihak yang diawasi. Pengawasan yang seluruhnya berada di dalam rantai komando yang sama mudah menjadi formalitas administratif.

Keempat, usut sampai ke pengambil keputusan. Perkara yang berhenti di operator teknis berisiko menjadi pencarian kambing hitam.

Kelima, beri setiap kewenangan batas, mekanisme audit, dan sanksi nyata. Aturan tanpa konsekuensi berhenti menjadi imbauan berkop resmi.

Kerahasiaan operasi tak boleh jadi tameng untuk menutup pertanggungjawaban. Kewenangan menyadap bukan cek kosong, dan kerahasiaan bukan surat pembebasan.

Penutup

Soal bersalah atau tidak, biarlah proses hukum yang menentukan. Pertanyaan yang lebih besar ada di luar ruang sidang: sanggupkah negara mengawasi kekuasaannya sendiri? Selama jawabannya belum meyakinkan, setiap warga, dari presiden sampai wartawan, berhak bertanya: percakapan saya aman, dan dari siapa?

Benteng yang kuat menjaga pintu dari orang luar dan tahu siapa memegang kunci dari dalam. Sistem yang mampu mengintip siapa saja tetapi tak mampu mengawasi dirinya sendiri bukan penjaga. Itu tamu paling berkuasa di rumah yang kuncinya tak pernah dikembalikan. []

Baca juga: The Atlantic: Trump Siapkan Hegseth sebagai Kambing Hitam