Internasional
Indonesia Masuk Daftar Calon Pasukan Asing untuk Melucuti Senjata Hizbullah
Ahlulbait Indonesia, 13 Agustus 2026 — Inggris, Italia, Swiss, dan Indonesia masuk dalam daftar negara yang dipertimbangkan untuk berkontribusi dalam mekanisme verifikasi pelucutan senjata Hizbullah di Lebanon. Menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, mekanisme itu dapat melibatkan pengerahan pasukan asing ke Lebanon untuk memverifikasi proses pelucutan senjata.
Reuters pada Rabu (12/8/26), dalam laporan berjudul “UK, Italy among states considered to verify Hizbullah disarmament, sources say” yang ditulis Alexander Cornwell dan Maya Gebeily, melaporkan bahwa daftar tersebut muncul dari perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Roma pada pekan lalu. Pembicaraan itu merupakan putaran terbaru negosiasi Israel dan Lebanon mengenai pelaksanaan kesepakatan Juni yang mengaitkan penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon dengan pelucutan senjata Hizbullah.
Tiga sumber mengatakan keempat negara tersebut dapat membantu menentukan cakupan mekanisme, menyediakan personel untuk mengawasi pelaksanaannya, atau mengerahkan pasukan untuk mengamati maupun terlibat dalam inspeksi guna memverifikasi pelucutan senjata.
Baca juga: Prabowo: Indonesia di BOP Dapat Dorong Solusi Dua Negara untuk Palestina
Seorang pejabat Lebanon sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Israel dan Lebanon telah menyepakati daftar negara yang berpotensi mengirim pasukan untuk menjalankan verifikasi. Namun, pejabat tersebut tidak mengungkapkan nama negara dan mengatakan Amerika Serikat akan menentukan negara yang akhirnya berpartisipasi.
Seorang sumber yang mengetahui langsung proses tersebut mengatakan pembahasan mengenai negara-negara dalam daftar masih berada pada tahap awal. Meski demikian, sumber tersebut menyebut terdapat optimisme yang hati-hati bahwa upaya tersebut dapat berjalan.
Juru bicara Kedutaan Besar Israel untuk Amerika Serikat mengatakan negosiasi mengenai komposisi badan yang akan mengawasi dan memverifikasi pelucutan senjata Hizbullah masih berlangsung dan belum menghasilkan kesepakatan.
Kementerian Luar Negeri Swiss mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahnya sedang menjajaki berbagai cara untuk mendukung proses stabilisasi, tetapi tidak memberikan perincian. Kementerian Luar Negeri Inggris juga menyatakan kesiapan mendukung upaya meredakan ketegangan dan memperkuat keamanan jangka panjang, khususnya di Lebanon selatan.
Kepresidenan Lebanon dan Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.
Israel Ingin Inspeksi Mencakup Rumah Warga
Israel saat ini menempatkan pasukan di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan dengan kedalaman sekitar 10 kilometer di Lebanon selatan. Pemerintah Israel menyatakan tidak akan menarik pasukannya secara sepihak sebelum Hizbullah dilucuti.
Menurut dua sumber, mekanisme yang diusulkan akan mencakup inspeksi desa-desa di Lebanon selatan untuk memastikan wilayah tersebut bebas dari persenjataan. Israel menginginkan inspeksi tersebut juga mencakup rumah-rumah pribadi.
Baca juga: Aliansi Pembela Konstitusi Desak Indonesia Keluar dari BOP dan Tegas Tolak Penjajahan
Tentara Lebanon selama setahun terakhir menolak tekanan untuk melakukan penggeledahan terhadap properti pribadi karena khawatir langkah tersebut memicu ketegangan di wilayah selatan dan dengan Hizbullah. Pejabat keamanan Lebanon mengatakan penggeledahan rumah memerlukan surat perintah.
Seorang pejabat keamanan asing mengatakan persoalan pemeriksaan properti pribadi masih harus diselesaikan, termasuk mengenai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan. Ruang gerak pasukan asing juga perlu ditetapkan secara jelas.
Mandat bagi keberadaan pasukan asing di Lebanon harus disepakati terlebih dahulu. Skenario yang dinilai paling mungkin adalah pasukan tersebut secara resmi diundang pemerintah Lebanon berdasarkan kerangka kerja yang mendapat persetujuan Israel.
Mandat Pasukan Asing Masih Dibahas
Sumber-sumber yang dikutip Reuters mengatakan Amerika Serikat dan Israel kemungkinan tidak akan menerima keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mekanisme tersebut. Sejumlah negara Eropa juga dapat menolak pengawasan oleh Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat mengakhiri konflik terbaru antara Israel dan Hizbullah. Konflik tersebut dipicu pada Maret ketika kelompok bersenjata Lebanon yang didukung Iran menyerang Israel setelah perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Mekanisme verifikasi yang sedang dibahas merupakan bagian dari kerangka yang disepakati Israel dan Lebanon pada akhir Juni melalui mediasi Amerika Serikat. Namun, pembicaraan mengenai negara peserta, mandat, cakupan inspeksi, kewenangan pasukan asing, serta bentuk keterlibatan masing-masing negara masih berada pada tahap awal. []
