Internasional
Trump Setujui Perjanjian Kerja Sama Nuklir 30 Tahun dengan Arab Saudi

Kesepakatan yang pertama kali diungkap The Wall Street Journal itu kembali memunculkan perdebatan mengenai konsistensi kebijakan nonproliferasi Amerika Serikat terhadap Iran dan sekutunya.
Ahlulbait Indonesia, 22 Juli 2026 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui perjanjian kerja sama nuklir sipil selama 30 tahun dengan Arab Saudi yang diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar AS. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi Riyadh untuk mengembangkan industri nuklir sipil dengan dukungan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.
Persetujuan itu pertama kali dilaporkan The Wall Street Journal dalam artikel berjudul “Trump Approves Landmark Nuclear Deal With Saudi Arabia in Big Win for Kingdom” yang diterbitkan pada 22 Juli 2026. Laporan tersebut kemudian diperkuat oleh Reuters melalui artikel “Trump to seek Congress approval for Saudi Arabia nuclear energy pact that lacks safeguards, sources say“ serta Associated Press (AP) melalui laporan “Trump approves nuclear agreement that may allow Saudi Arabia to enrich uranium, two AP sources say“, yang sama-sama dipublikasikan pada 22 Juli 2026.
Mengutip sejumlah pejabat pemerintah Amerika Serikat, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump telah memberikan persetujuan akhir terhadap kesepakatan tersebut sebagai kerangka kerja sama jangka panjang di bidang energi nuklir sipil antara Washington dan Riyadh.
Baca juga: Yaman Resmi Terapkan Blokade Laut terhadap Arab Saudi
Perjanjian itu dijadwalkan ditandatangani oleh Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman.
Menurut laporan tersebut, kesepakatan ini akan menempatkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sebagai mitra utama dalam pembangunan infrastruktur nuklir sipil Arab Saudi, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam proyek energi strategis kerajaan tersebut.
Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah kemungkinan pembangunan fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat apabila studi kelayakan bersama menyimpulkan proyek tersebut layak direalisasikan.
Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump akan mengajukan perjanjian tersebut kepada Kongres Amerika Serikat untuk menjalani masa peninjauan. Namun, kesepakatan itu diperkirakan menghadapi penolakan dari sebagian anggota Kongres karena tidak memuat sejumlah pengamanan nonproliferasi yang selama ini menjadi standar dalam kerja sama nuklir Amerika Serikat dengan negara lain.
Sementara itu, Associated Press menyoroti bahwa kesepakatan tersebut berpotensi membuka jalan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium domestik, sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu isu utama dalam perdebatan mengenai program nuklir Iran.
Baca juga: Yaman Peringatkan Arab Saudi: Hentikan Campur Tangan atau Hadapi Konsekuensi
Perbedaan pendekatan Washington terhadap dua program nuklir di kawasan Timur Tengah kembali memunculkan perdebatan mengenai konsistensi kebijakan nonproliferasi Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, program nuklir Iran menjadi dasar bagi berbagai sanksi, tekanan diplomatik, dan ancaman tindakan militer dari Washington. Di sisi lain, kerja sama nuklir dengan Arab Saudi justru dipromosikan sebagai kemitraan strategis yang akan memperkuat hubungan kedua negara.
Kontras tersebut kembali menghidupkan kritik bahwa standar nonproliferasi Amerika Serikat tidak selalu diterapkan secara seragam. Teknologi yang sama dapat dipandang sebagai ancaman ketika dikembangkan oleh negara yang berseberangan dengan Washington, namun diperlakukan sebagai bentuk kerja sama strategis ketika berada di tangan sekutu dekatnya.
Pada akhirnya, kesepakatan ini tidak hanya menjadi tonggak baru dalam hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi, tetapi juga kembali memunculkan pertanyaan yang telah lama mengemuka: apakah kebijakan nonproliferasi Washington semata-mata didasarkan pada risiko penyebaran teknologi nuklir, atau turut dipengaruhi oleh pertimbangan aliansi dan kepentingan geopolitik. []
Baca juga: Mengapa Bara Api Konflik Yaman–Arab Saudi Kembali Memanas?







