Center of the Municipality of Tehran Bahas Partisipasi Massa dan Ketahanan Politik Iran

Ahlulbait Indonesia | 3 Juni 2026 — Center of the Municipality of Tehran menyelenggarakan forum ilmiah internasional bertajuk “The Power of People in Iran’s Governance: The Impact of Tehran Gatherings on the Muslim World’s Perception During the Ramadan War” secara hybrid pada Selasa, 2 Juni 2026, bertempat di Communication and International Affairs Center of the Municipality of Tehran. Kegiatan ini berlangsung pukul 10.00–12.00 waktu Tehran dan menghadirkan akademisi serta peneliti internasional yang membahas peran partisipasi publik dalam membentuk ketahanan politik Iran di tengah krisis.

Forum ini diselenggarakan sebagai ruang diskusi akademik untuk memahami bagaimana kekuatan masyarakat, memori sejarah, nilai budaya, serta simbolisme keagamaan berkontribusi terhadap daya tahan suatu negara dalam menghadapi tekanan eksternal. Secara khusus, diskusi menyoroti konteks perang hipotetis antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada tahun 2026, serta bagaimana mobilisasi massa di Tehran dan kota-kota Iran lainnya memengaruhi persepsi dunia Muslim terhadap ketahanan nasional Iran.

Baca juga: Syaikh Abbas Qummi, Ulama yang Merdeka

Dalam forum tersebut, dua pembicara utama hadir menyampaikan pandangan dari perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Keduanya menekankan bahwa ketahanan Iran tidak dapat dipahami semata-mata melalui ukuran material seperti kekuatan militer, kapasitas ekonomi, atau infrastruktur negara. Sebaliknya, ketahanan nasional Iran juga perlu dibaca melalui fondasi historis, kultural, spiritual, dan peradaban yang membentuk identitas politik masyarakatnya.

Pembicara pertama, Abdullah S.Sos. M.Hub.Int., Assistant Professor of West Asia Studies dari Universitas Brawijaya Indonesia, memaparkan adanya sebuah anomali historis dalam kasus Iran. Menurutnya, dalam perspektif realis Barat, serangan kinetik besar-besaran, blokade ekonomi, serta pembunuhan figur pemimpin biasanya diperkirakan akan melemahkan kapasitas negara dan memicu pemberontakan publik. Namun, dalam kasus Iran, dinamika yang terjadi justru menunjukkan arah sebaliknya. Tekanan eksternal dan kehancuran material tidak serta-merta memecah masyarakat, tetapi mendorong mobilisasi, solidaritas, dan konsolidasi publik di ruang-ruang kota.

Abdullah menekankan pentingnya pendekatan analisis berbasis makna atau konstruktivis untuk memahami fenomena tersebut. Dalam kerangka ini, Iran dipandang menggunakan Paradigma Karbala sebagai lensa historis dan kultural dalam menafsirkan tekanan eksternal. Penderitaan dan tekanan tidak hanya dibaca sebagai kerugian material, melainkan dimaknai ulang sebagai bentuk pengorbanan, perlawanan moral, dan perjuangan kolektif. Melalui proses pemaknaan tersebut, penderitaan material dapat berubah menjadi sumber legitimasi politik bagi negara.

Baca juga: Ziarah Jami’ah Kabirah dan Cara Tradisi Syiah Menjaga Otoritas Spiritual

Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa massa dalam konteks Iran tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena sosial spontan. Kehadiran publik di jalanan juga berfungsi sebagai infrastruktur politik non-material yang menghadirkan kohesi sosial, memperlihatkan dukungan publik, serta membangun narasi tandingan terhadap klaim media Barat mengenai fragmentasi internal Iran. Menurutnya, terdapat siklus berkelanjutan antara tekanan eksternal, aktivasi memori sejarah masyarakat, dan penguatan kebijakan luar negeri Iran untuk tidak tunduk pada tekanan.

Sementara itu, pembicara kedua, Dr. Haroon Aziz, Professor of West Asia and Political Studies dari Afrika Selatan, menyoroti dimensi perlawanan politik di ruang perkotaan. Ia mengambil contoh demonstrasi massal jutaan rakyat Iran selama periode yang disebut sebagai “perang 40 hari”. Menurutnya, masyarakat Iran berhasil mengubah pengalaman panjang selama 47 tahun menghadapi sanksi dan tekanan eksternal menjadi gerakan spontan yang membebaskan mental publik dari rasa takut terhadap imperialisme.

Dr. Haroon Aziz secara khusus menekankan peran perempuan dalam mobilisasi publik tersebut. Menurutnya, perempuan muncul secara organik sebagai bagian dari kepemimpinan kolektif yang membentuk atmosfer perlawanan di ruang kota. Jalanan dan alun-alun tidak hanya menjadi lokasi demonstrasi politik, tetapi juga berubah menjadi ruang sosial yang hangat, menyerupai perpanjangan rumah, sekaligus situs budaya perlawanan. Dalam konteks ini, ritual Asyura dan simbolisme Karbala berperan penting dalam membangun terapi psikologis, memperkuat kohesi sosial, dan memberikan makna spiritual di tengah situasi peperangan.

Baca juga: Setengah Abad Dominasi AS, Teluk Persia Justru Jadi Medan Konflik

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran warga secara damai di jalanan dapat dipahami sebagai perluasan struktur birokrasi negara menuju bentuk demokrasi partisipatif. Partisipasi massa memberikan mandat langsung kepada pemerintah untuk mempertahankan posisi politiknya dan tidak menyerah terhadap tekanan eksternal. Selain itu, Dr. Aziz turut mencatat kemampuan Iran dalam mengadaptasi doktrin perang gerilya secara inovatif ke wilayah udara dan laut melalui penggunaan persenjataan berbiaya rendah.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah hubungan antara ajaran Syiah, legitimasi pemerintahan, dan solidaritas rakyat. Dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa dalam tradisi pemikiran Syiah, pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa kehadiran, kesadaran, dan solidaritas rakyatnya. Dengan demikian, partisipasi publik memiliki dimensi politik sekaligus spiritual.

Sesi tanya jawab juga menghadirkan perdebatan kritis mengenai risiko penggunaan analogi Karbala dalam membaca kondisi politik kontemporer. Seorang peserta mempertanyakan apakah perbandingan situasi saat ini dengan tragedi Karbala dapat memunculkan mentalitas kekalahan jangka pendek di kalangan angkatan bersenjata Iran, yakni anggapan bahwa mereka ditakdirkan untuk gugur seperti Imam Husein dan baru akan diakui sebagai pemenang pada masa mendatang.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Haroon Aziz menjelaskan bahwa nilai-nilai keadilan dalam peristiwa Karbala bersifat universal dan telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai perjuangan kemerdekaan di banyak tempat. Namun, diskusi juga mencatat pandangan kritis dari perspektif hubungan internasional realis bahwa perjuangan peradaban tidak dapat hanya bergantung pada ideologi. Dalam menghadapi kekuatan global, perjuangan tersebut juga harus tetap diarahkan pada pencapaian kemenangan konkret dan hasil nyata di lapangan.

Baca juga: Apa Kewajiban Para Muqallid Imam Syahid di Masa Depan?

Forum ilmiah ini dimoderatori oleh Dr. Mohadeseh Amini, Researcher at the Islamic Governance Studies Department. Melalui forum ini, Pusat Penelitian Kota Tehran menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam membaca dinamika politik Iran dan kawasan Asia Barat. Diskusi ini menunjukkan bahwa ketahanan politik suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam membangun makna, solidaritas, memori kolektif, dan partisipasi publik di tengah krisis.

Penyelenggaraan forum ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara masyarakat, negara, agama, dan geopolitik. Selain itu, forum ini juga membuka ruang dialog lintas negara mengenai bagaimana partisipasi massa dapat menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi internasional, khususnya di dunia Muslim, terhadap ketahanan politik Iran. []

Baca juga: Pesan Haji Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Mujtaba Khamenei 9 Dzulhijjah 1447 H