Opini
“Sapi Perah” Saudi, Apakah Riyadh Hanya Mengganti Pemasok Keamanan?
Ahlulbait Indonesia, 12 Agustus 2026 — Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani “Kesepakatan Pertahanan Bersama Makkah” pada 7 Agustus 2026 dengan komitmen bahwa serangan terhadap salah satu anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Kesepakatan tersebut memperluas jaringan keamanan Riyadh, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan mendasar tentang seberapa jauh komitmen politik itu dapat berubah menjadi aliansi militer yang benar-benar berfungsi.
Analisa Tasnim News pada 11 Agustus 2026 menyebut Kesepakatan Makkah sebagai kelanjutan dari hubungan pertahanan yang telah lama dibangun Arab Saudi dan Pakistan. Kerja sama keduanya mencakup pelatihan militer, kehadiran personel Pakistan di Saudi, latihan bersama, serta kesepakatan pertahanan yang telah berkembang sejak dekade 1960-an dan 1970-an.
Hubungan tersebut memperoleh bentuk baru pada September 2025 ketika Mohammed bin Salman dan Shehbaz Sharif menandatangani “Kesepakatan Strategis Pertahanan Bersama” di Riyadh. Dokumen itu menetapkan bahwa agresi terhadap salah satu negara dipandang sebagai agresi terhadap keduanya.
Baca juga: Pengakuan Jujur Riyadh: Payung Keamanan AS Mulai Runtuh
Kesepakatan Makkah karena itu bukan titik awal, melainkan perluasan dari jaringan kerja sama yang sudah terbentuk. Pakistan membawa kemampuan militer dan pengalaman pertahanan, Turki menawarkan teknologi serta industri pertahanan, sedangkan Arab Saudi memiliki modal, pasar, kapasitas investasi, dan pengaruh politik.
Tantangannya muncul ketika hubungan bilateral dan pertukaran kepentingan tersebut harus diterjemahkan menjadi kewajiban pertahanan kolektif.
Koalisi Saudi dan Ujian di Lapangan
Pengalaman Saudi dalam membangun koalisi menunjukkan bahwa kesepakatan politik tidak selalu menghasilkan kekuatan militer yang terpadu.
Pada 2015, Riyadh membentuk koalisi “Badai Penentu” setelah perang Yaman pecah. Sejumlah negara Arab dan Islam disebut bergabung, tetapi beban utama operasi berada di tangan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dalam perkembangannya, kedua negara bahkan memiliki perbedaan kepentingan mengenai sejumlah persoalan Yaman.
Pada tahun yang sama, Saudi juga membentuk “Koalisi Militer Islam untuk Memerangi Terorisme” yang kemudian mencakup 41 negara. Namun, koalisi tersebut tidak berkembang menjadi kekuatan militer bersama dengan operasi berkelanjutan.
Pengalaman itu relevan ketika Riyadh kembali mendorong pembentukan jaringan pertahanan baru.
Pada 30 Juli 2026, Riyadh menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri perwakilan dan kepala staf angkatan bersenjata dari 43 negara serta delegasi Uni Eropa untuk membahas koalisi maritim multinasional. Sebanyak 13 negara mendukung inisiatif tersebut untuk memperkuat keamanan pelayaran dan jalur energi di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Turki dan Pakistan termasuk di dalamnya.
Namun, dukungan politik belum sama dengan pembentukan kekuatan tempur. Aliansi militer membutuhkan struktur komando, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, pendanaan, koordinasi intelijen, logistik, serta aturan yang jelas mengenai kapan anggota wajib terlibat dalam konflik.
Di sini Kesepakatan Makkah itu menghadapi ujian pertamanya.
Baca juga: Kepemimpinan Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei Mengubah Peta Perang Iran
Tiga Sekutu, Tiga Prioritas
Ketiga negara juga tidak menghadapi ancaman yang sama.
Arab Saudi terutama berkepentingan terhadap ancaman yang berkaitan dengan perang Yaman serta serangan rudal dan drone dari kawasan. Pakistan memiliki kalkulasi keamanan yang sangat dipengaruhi rivalitas dengan India dan persoalan Kashmir. Turki memiliki kepentingan keamanan sendiri yang berkaitan dengan persoalan Kurdi, Suriah, Irak, dan Mediterania Timur.
Perbedaan tersebut membuat prinsip “serangan terhadap satu negara merupakan serangan terhadap semua” tidak sesederhana rumusan diplomatiknya.
Jika Pakistan terlibat perang dengan India, misalnya, apakah Arab Saudi dan Turki akan menganggap konflik tersebut sebagai perang mereka sendiri? Tidak ada jawaban otomatis atas pertanyaan tersebut. Komitmen pertahanan kolektif baru memiliki arti ketika kepentingan nasional anggota bertemu pada titik krisis.
NATO menunjukkan perbedaan itu. Komitmen politiknya ditopang struktur komando dan institusi militer permanen. Kesepakatan Makkah, berdasarkan informasi yang disajikan Tasnim, masih harus membuktikan bagaimana mekanisme semacam itu akan bekerja.
Riyadh dan Dilema Keamanan
Makna terbesar Kesepakatan Makkah, menurut analisis Tasnim, justru terletak pada perubahan cara Riyadh memandang ketergantungannya terhadap Amerika Serikat.
Selama bertahun-tahun, formula keamanan Saudi bertumpu pada hubungan dengan Washington. Amerika Serikat memasok persenjataan, mempertahankan kehadiran militer, dan menawarkan jaminan keamanan, sementara Riyadh mengeluarkan miliaran dolar untuk mempertahankan hubungan tersebut.
Serangan terhadap fasilitas minyak Aramco, perang berkepanjangan di Yaman, serta serangan rudal dan drone disebut memperlihatkan keterbatasan formula tersebut. Persenjataan dalam jumlah besar tidak otomatis menghasilkan keamanan.
Baca juga: BBC Bongkar Batas Kekuatan Washington dalam Perang Iran
Riyadh kemudian mulai memperluas mitra pertahanannya. Turki dan Pakistan masuk dalam kalkulasi baru tersebut. Namun, menurut Tasnim, perubahan itu belum tentu berarti perubahan paradigma.
Masalahnya bukan lagi berapa banyak negara yang bersedia menjual senjata, memberikan pelatihan, atau menawarkan jaminan keamanan kepada Saudi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah Riyadh sedang membangun kemampuan untuk menjamin keamanannya sendiri atau hanya memperluas daftar pihak yang menjadi sandaran.
Inilah metafora “sapi perah” memperoleh maknanya. Jika selama ini hubungan Saudi dan Amerika Serikat digambarkan sebagai hubungan antara pembeli keamanan dan pemasok keamanan, masuknya Turki dan Pakistan tidak dengan sendirinya mengubah pola tersebut. Yang berubah bisa jadi hanya jumlah pemasoknya.
Tasnim karena itu melihat Kesepakatan Makkah lebih sebagai upaya membangun jaringan keamanan alternatif daripada lahirnya arsitektur keamanan yang sepenuhnya mandiri.
Pertanyaan akhirnya kembali kepada Riyadh. Bukan hanya siapa yang akan membelanya ketika ancaman datang, tetapi mengapa keamanan nasionalnya masih harus bergantung pada pihak lain.
Dalam perspektif Tasnim, persoalan itu berkaitan langsung dengan kehadiran Amerika Serikat di kawasan. Selama Washington tetap menjadi bagian dari arsitektur keamanan regional, Saudi dinilai akan terus mencari perlindungan melalui jaringan kekuatan eksternal.
Kesepakatan Makkah dapat memperluas pilihan Riyadh. Namun, memperbanyak mitra keamanan belum tentu sama dengan mencapai kemandirian strategis. []
