Pasukan AS Keluar dari Irak, Pengaruh Washington Belum Berakhir

Media ABI, 27 Agustus 2026 — Rencana Amerika Serikat menarik pasukannya dari Irak pada 30 September belum menutup persoalan mengenai masa depan pengaruh Washington di negara itu. Ketika persiapan penarikan militer berlangsung, Amerika justru melakukan perubahan di jalur diplomatik dan memperluas peran utusannya di Baghdad.

Perkembangan ini memunculkan dugaan bahwa Washington sedang mengubah cara mempertahankan pengaruhnya di Irak, terutama dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi.

Fars News Agency pada Kamis (27/8/26) melaporkan bahwa semakin dekatnya batas waktu 30 September justru disertai keraguan mengenai keseriusan Amerika menjalankan komitmennya. Keraguan tersebut tidak lepas dari rekam jejak Washington yang dinilai kerap mengubah atau menafsirkan kembali komitmennya sesuai dengan perkembangan kepentingan politik.

Baca juga: The Independent Nilai Kekuatan AS Tak Berdaya di Hadapan Iran

Situs Irak al-Maalomah, dalam laporan yang mengutip sejumlah pengamat politik, menilai Amerika tidak pernah hadir di Irak semata-mata untuk membawa kepentingan perdamaian. Kebijakan Washington, menurut para pengamat, selalu berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Karena itu, berakhirnya kehadiran militer belum tentu berarti berakhirnya pengaruh Amerika.

Perhatian juga tertuju pada aktivitas Utusan Presiden Donald Trump, Tom Barrack. Perannya dinilai telah bergerak melampaui fungsi diplomatik dan mulai menyentuh persoalan internal Irak, termasuk upaya memengaruhi kekuatan politik melalui rekomendasi dan persyaratan tertentu.

Washington Ganti Kepala Interim Kedutaan di Baghdad

Perubahan juga terjadi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad.

Washington mengganti Joshua Harris sebagai Kepala Interim Kedutaan dan menunjuk Steven Fagin, yang sebelumnya menjabat Duta Besar Amerika untuk Yaman, sebagai penggantinya.

Amerika sudah cukup lama tidak memiliki duta besar penuh di Baghdad. Alina Romanowski, duta besar Amerika terakhir untuk Irak, mengakhiri masa tugasnya pada akhir Desember 2024. Sejak itu, Washington belum menunjuk penggantinya dan urusan kedutaan dijalankan oleh sejumlah Kepala Interim.

Pergantian terbaru ini menarik perhatian karena berlangsung ketika Washington tengah menyiapkan berakhirnya kehadiran militernya di Irak.

Kekhawatiran atas Arah Kebijakan Washington

Analis politik Irak Ibrahim al-Sarraj memperingatkan bahwa perubahan pendekatan Amerika dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan politik di Irak.

Menurutnya, fase berikutnya berpotensi diwarnai langkah-langkah Washington untuk memengaruhi keputusan politik dan kedaulatan Irak. Ia menilai kebijakan baru yang dibawa Steven Fagin perlu dicermati, mengingat rumitnya situasi politik Irak dan kawasan.

Baca juga: Belati Washington di Belakang Kairo

Al-Sarraj mengingatkan agar hubungan dengan Amerika tidak berubah menjadi saluran untuk memaksakan agenda yang bertentangan dengan kepentingan nasional Irak. Irak, menurutnya, perlu berhati-hati terhadap setiap upaya memengaruhi keputusan politik atau mengubah konfigurasi internal berdasarkan kepentingan pihak luar.

Ia juga memperingatkan kemungkinan meluasnya pengaruh Amerika melalui jalur politik dan diplomatik setelah penarikan pasukan.

Menurut al-Sarraj, hubungan Baghdad dan Washington semestinya dibangun atas dasar kepentingan bersama dan penghormatan terhadap kedaulatan Irak. Pengambilan keputusan nasional, katanya, tidak boleh berada di bawah tekanan atau campur tangan pihak asing.

Penarikan Militer, Pengaruh Tetap Berlanjut?

Analis politik lainnya, Athir al-Sharaa, menyoroti perubahan tingkat perwakilan diplomatik Amerika di Baghdad. Dalam wawancara dengan al-Maalomah, ia mempertanyakan keputusan Washington untuk tetap tidak menunjuk duta besar penuh bagi Irak dan mempertahankan posisi Kepala Interim.

Menurut al-Sharaa, hubungan Irak dan Amerika seharusnya dikelola melalui saluran diplomatik resmi dengan tingkat perwakilan yang sebanding dengan kepentingan hubungan kedua negara.

Ketiadaan duta besar Amerika di Baghdad, menurutnya, dapat memiliki makna politik yang lebih luas daripada persoalan administratif atau seremonial.

Baca juga: NBC Laporkan Kerugian Miliaran Dolar AS Akibat Serangan Iran di Asia Barat

Al-Sharaa menilai keputusan tersebut dapat menunjukkan adanya pendekatan tertentu dari pemerintah Amerika terhadap pemerintah dan proses politik Irak. Ia juga melihat pergantian Kepala Interim pada saat Washington mengumumkan berakhirnya kehadiran militernya sebagai perkembangan yang patut diperhatikan.

Menurutnya, perubahan tersebut mungkin menjadi bagian dari pendekatan baru pemerintahan Trump setelah 30 September, dengan membuka jalur lain untuk mempertahankan pengaruh Amerika di Irak, terutama dalam persoalan politik dan ekonomi.

Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya apakah pasukan Amerika benar-benar meninggalkan Irak pada 30 September. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana Washington akan menjalankan kepentingannya setelah kehadiran militernya berakhir.

Jika penarikan pasukan diikuti dengan penguatan pengaruh melalui jalur politik, diplomatik, dan ekonomi, maka 30 September belum tentu menjadi titik akhir kehadiran Amerika di Irak. Bisa jadi, tanggal itu justru menandai perubahan cara Washington menjalankan pengaruhnya. []

Baca juga: Pembersihan Para Jenderal Guncang Puncak Komando Angkatan Darat AS