Internasional

Qalibaf: MoU Islamabad Berubah Menjadi Deklarasi Kekalahan Amerika

Published

1 jam ago

24 Juni, 2026

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menyebut MoU Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika setelah gagalnya tujuan strategis perang terhadap Iran. (Foto: Fars News Agency)

Ahlulbait Indonesia, 25 Juni 2026 — Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menyebut Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad sebagai titik balik yang menandai kegagalan strategi Amerika Serikat terhadap Iran. Di hadapan delegasi negara-negara Islam di Baku, Azerbaijan, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bukan lahir dari tekanan politik maupun militer, melainkan dari ketahanan Iran menghadapi perang dan tekanan berlapis yang dilancarkan Washington bersama Israel.

Menurut laporan Fars News Agency, pernyataan itu disampaikan Qalibaf dalam Sidang Persatuan Antar Parlemen Negara-Negara Islam, Rabu (25/6). Ia menggambarkan perang yang terjadi bukan semata benturan militer, tetapi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengubah peta kekuatan kawasan dan memaksa Iran menerima tatanan yang dirancang pihak luar.

Di mata Qalibaf, para perancang perang meyakini bahwa kombinasi serangan militer, embargo ekonomi, operasi psikologis, dan tekanan politik akan cukup untuk mematahkan daya tahan masyarakat Iran. Namun hasil akhirnya justru berlawanan dengan perhitungan awal.

“MoU Islamabad bukan hasil tekanan dan pemaksaan. Kesepakatan itu lahir dari perlawanan dan kekuatan rakyat Iran. Karena itu, MoU Islamabad telah berubah menjadi deklarasi kekalahan Amerika,” ujarnya.

Qalibaf menilai perang terbaru menjadi ujian sekaligus pembuktian bahwa kemampuan sebuah bangsa untuk bertahan sering kali lebih menentukan daripada besarnya kekuatan yang digunakan untuk menekannya. Menurutnya, yang gagal bukan hanya sebuah operasi militer, melainkan keseluruhan asumsi bahwa Iran dapat dipaksa mengubah sikap politiknya melalui tekanan eksternal.

Ia mengatakan serangan yang menimpa Iran telah menelan korban besar dan merusak berbagai fasilitas sipil serta infrastruktur vital. Namun, alih-alih menghasilkan perubahan yang diinginkan para pelakunya, tekanan tersebut justru memperkuat solidaritas nasional dan mempersempit ruang manuver lawan.

Dari pengalaman itu, Qalibaf menarik kesimpulan yang lebih luas. Menurutnya, era ketika negara-negara besar dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain melalui kekuatan militer dan tekanan ekonomi kian kehilangan efektivitas. Perdamaian yang bertahan lama, katanya, tidak lahir dari penyerahan diri, melainkan dari keseimbangan, penghormatan terhadap kedaulatan, dan pengakuan atas hak-hak bangsa lain.

Karena itu, Iran tetap menempatkan diplomasi sebagai instrumen utama. Namun diplomasi yang dimaksud, tegasnya, bukan diplomasi yang berdiri di atas ketimpangan kekuasaan, melainkan dialog yang dibangun di atas kesetaraan dan penghormatan timbal balik.

Dalam forum tersebut, Qalibaf juga mengarahkan pandangannya pada masa depan kawasan. Ia menilai keamanan Asia Barat tidak dapat diserahkan kepada kekuatan eksternal dan harus dibangun oleh negara-negara kawasan sendiri melalui kerja sama ekonomi, integrasi infrastruktur, dan mekanisme keamanan bersama.

Pesan serupa disampaikan terkait Lebanon. Qalibaf menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon memiliki nilai yang sama pentingnya dengan berakhirnya perang terhadap Iran. Stabilitas di satu bagian dunia Islam, menurutnya, tidak dapat dipisahkan dari stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Ia juga mengingatkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan Asia Barat tidak akan pernah lengkap tanpa penyelesaian yang adil atas persoalan Palestina. Selama hak-hak rakyat Palestina belum terpenuhi, tidak akan lahir tatanan keamanan yang benar-benar stabil dan berkelanjutan.

Menutup pidatonya, Qalibaf kembali menegaskan dukungan Iran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Hingga tujuan itu tercapai, katanya, perlawanan tetap menjadi bentuk pembelaan yang sah terhadap pendudukan dan perampasan hak suatu bangsa. []