Krisis di Puncak Militer Israel, Angkatan Bersenjata Tolak Perintah Menteri Pertahanan

Ahlulbait Indonesia, 3 Agustus 2026 – Ketegangan antara militer Israel dan Menteri Pertahanan Israel Katz memicu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di pucuk pimpinan militer Israel. Perselisihan mencuat setelah Katz mengumumkan rencana pencopotan Panglima Komando Pusat, Avi Bluth, yang langsung ditolak oleh jajaran pimpinan militer.

Menurut laporan IRNA pada Senin (3/8/2026) yang mengutip Kan 11, televisi publik Israel, militer memutuskan menunda seluruh proses pergantian komandan di Markas Besar Angkatan Bersenjata hingga waktu yang belum ditentukan sebagai respons atas pernyataan Katz.

Baca juga: Jenderal AS Akui Kekurangan Pasukan untuk Lindungi Israel dari Serangan Iran

Militer Israel menyatakan bahwa situasi keamanan saat ini tidak memungkinkan dilakukannya pergantian pejabat tinggi. Menurut pihak militer, kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kompleksitas operasi, memburuknya situasi di Tepi Barat, serta potensi meluasnya konflik di front Iran, Lebanon, dan Jalur Gaza.

Sejumlah sumber militer yang diwawancarai Kan 11 bahkan menegaskan Avi Bluth akan tetap menjabat. Mereka menyebut pernyataan Katz tidak memiliki dasar dan menuding sang menteri telah mencampuradukkan kepentingan politik dengan profesionalisme militer.

Juru bicara militer Israel juga menegaskan bahwa pernyataan Katz bertentangan dengan sikap Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Eyal Zamir. Menurutnya, pada situasi keamanan yang sensitif saat ini tidak ada rencana mengganti para komandan utama.

Sebelumnya, Katz mengklaim perselisihan dengan Bluth bermula setelah sang komandan menolak membebaskan seorang pemukim Israel yang ditahan. Ia juga menyatakan memiliki “kendali penuh” atas sistem pertahanan, pernyataan yang memicu kritik keras dari kalangan politik dan militer.

Baca juga: Arab Saudi Diam soal Syarat Trump untuk Normalisasi dengan Israel

Tiga mantan menteri pertahanan Israel, Benny Gantz, Yoav Gallant, dan Avigdor Lieberman, turut mengecam sikap Katz. Mereka menuduhnya mempolitisasi militer dan menjadikan pengangkatan pejabat militer sebagai alat kepentingan politik.

Gantz menyebut langkah tersebut merusak keamanan internal Israel, sementara Gallant menyebutnya sebagai tindakan yang mengancam fondasi militer. Lieberman menilai seorang menteri yang mengutamakan kepentingan politik dalam pengambilan keputusan militer tidak layak memimpin Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, harian Maariv menulis bahwa Menteri Pertahanan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengangkat maupun memberhentikan komandan militer. Menurut surat kabar tersebut, kewenangan itu sepenuhnya berada di tangan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Maariv juga memperingatkan bahwa campur tangan politik dalam struktur komando militer dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan Israel.

Di tengah meningkatnya kritik, Katz kemudian membantah bahwa dirinya berupaya mencopot Avi Bluth dan menyebut kabar tersebut sebagai “kebohongan”. Ia mengklaim pembahasan mengenai penunjukan komandan baru telah dimulai beberapa bulan lalu atas usulan Kepala Staf Eyal Zamir. Namun, penjelasan itu dinilai belum mampu meredakan ketegangan yang kini memperlihatkan adanya keretakan terbuka antara Kementerian Pertahanan dan pimpinan militer Israel. []

Baca juga: Raja Bahrain Hubungi Presiden Israel di Tengah Perang Melawan Iran