Arab Saudi Diam soal Syarat Trump untuk Normalisasi dengan Israel

Ahlulbait Indonesia, 29 Juli 2026 — Arab Saudi memilih bersikap diam sambil mencermati perkembangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mensyaratkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai prasyarat pelaksanaan kesepakatan kerja sama nuklir antara Washington dan Riyadh.

Menurut laporan The Hill yang dikutip Fars News Agency pada Selasa (28/7), pemerintah Saudi belum mengubah posisinya maupun menerima syarat baru yang diajukan Trump. Riyadh masih menganggap kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat tetap berlaku sembari menilai perkembangan berikutnya.

Baca juga: Enam Ledakan Guncang Kawasan Energi Arab Saudi

Pekan lalu, Menteri Energi AS Chris Wright mengumumkan penandatanganan kesepakatan nuklir berskala besar antara Washington dan Riyadh. Namun, dua hari kemudian Trump menyatakan pelaksanaan kesepakatan tersebut bergantung pada kesediaan Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords, yakni normalisasi hubungan dengan Israel.

Trump menegakan bahwa syarat tersebut telah diketahui seluruh pihak sejak awal. Pernyataan itu dipandang sebagai perubahan signifikan dalam pendekatan diplomasi Washington.

Ketua Saudi Elite Advisory Group, Mohammed Al-Hamed, mengatakan apabila normalisasi dengan Israel memang merupakan syarat resmi, ketentuan itu seharusnya telah diumumkan sebelum penandatanganan dan dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen kesepakatan. Menurutnya, pernyataan Trump lebih ditujukan untuk kepentingan politik domestik dan meredakan tekanan dari kelompok pendukung Israel di Washington.

Pandangan serupa disampaikan mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, Michael Ratney. Ia menilai Riyadh kini menerapkan strategi “diam dan mengevaluasi” sambil menunggu arah kebijakan Washington.

Dalam wawancaranya dengan The Washington Post, Ratney mengatakan kecil kemungkinan Trump membatalkan kesepakatan tersebut mengingat besarnya kepentingan ekonomi yang dipertaruhkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.

“Jika Anda berada di posisi Saudi, Anda mungkin akan berkata, mari kita lihat ke mana arahnya. Apakah Trump benar-benar ingin menggagalkan transaksi besar yang juga menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika?” ujarnya.

Baca juga: Fasilitas Minyak Terpenting Arab Saudi Dilanda Kebakaran Besar

Menanti Keputusan Trump

Salah satu indikator yang akan menunjukkan arah kebijakan Trump adalah keputusan mengenai kapan naskah kesepakatan itu dikirim ke Kongres. Setelah diterima, Kongres memiliki waktu 90 hari untuk menyetujui atau menolaknya.

Apabila pengajuan ditunda hingga setelah September, perubahan komposisi Kongres pascapemilu diperkirakan akan membuat proses pembahasannya menghadapi pengawasan yang lebih ketat.

Christopher Guith, Wakil Presiden Senior Global Energy Institute di Kamar Dagang Amerika Serikat, menilai syarat normalisasi dengan Israel kemungkinan besar akan menunda implementasi kesepakatan tersebut.

Kekhawatiran soal Proliferasi Nuklir

Kesepakatan itu juga mencakup studi kelayakan selama dua tahun untuk menentukan apakah Arab Saudi akan memperkaya uranium di dalam negeri atau mengimpor bahan bakar nuklir dari Amerika Serikat.

Baca juga: Sanaa: Fasilitas Minyak Arab Saudi Masuk Daftar Sasaran jika Riyadh Terus Tingkatkan Eskalasi

Rencana tersebut memicu kekhawatiran mantan diplomat dan pakar nonproliferasi yang menilai kemampuan pengayaan uranium dapat membuka peluang bagi pengembangan senjata nuklir. Sejumlah rincian lain dalam kesepakatan juga memunculkan pertanyaan mengenai standar keselamatan dan mekanisme pengawasan program nuklir Saudi.

Meski demikian, sejumlah media Amerika melaporkan Riyadh diperkirakan tidak akan membatalkan kesepakatan dengan Washington hanya karena syarat tambahan yang diajukan Trump.

Mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Timur Tengah pada pemerintahan Joe Biden, Daniel Shapiro, mengatakan Arab Saudi berharap kesepakatan tersebut tetap berjalan dan Trump pada akhirnya mencabut persyaratan normalisasi dengan Israel. []

Baca juga: Satelit NASA Deteksi Kebakaran Besar di Fasilitas Aramco Arab Saudi