Nasional
Aliansi Pembela Konstitusi Desak Indonesia Keluar dari BOP dan Tegas Tolak Penjajahan
Ahlulbait Indonesia | 17 Mei 2026 — Aliansi Pembela Konstitusi yang terdiri atas 36 elemen masyarakat menggelar aksi kemanusiaan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (17/5/2026). Massa mendesak pemerintah mempertegas sikap anti-penjajahan dan menjaga independensi diplomasi Indonesia.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah segera keluar dari Board of Peace (BOP) yang dinilai berpotensi memengaruhi arah diplomasi nasional.
Baca juga: Nakba Tak Pernah Berakhir: Dari “Israel Raya” hingga Board of Peace
Board of Peace (BOP) merupakan forum internasional yang dipromosikan dalam agenda perdamaian global dan rekonstruksi Gaza pascagencatan senjata. Forum tersebut digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian agenda Davos pada 22 Januari 2026. Keterlibatan Indonesia dalam forum itu belakangan menuai kritik tajam dari masyarakat di Tanah Air.
Koordinator aksi, Saleh Ismail Mukadar, menegaskan gerakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap isu kemanusiaan global dan bukan didorong kepentingan kelompok tertentu.
“Ini aksi kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme terhadap bangsa-bangsa merdeka.” kata Saleh di hadapan massa aksi.
Aliansi Pembela Konstitusi menilai Indonesia tidak boleh terseret dalam orbit kepentingan blok kekuatan global mana pun. Mereka meminta pemerintah kembali meneguhkan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi dan semangat Konferensi Asia Afrika.
Baca juga: Aksi Solidaritas Palestina di Jember Desak Pemerintah Tinjau Board of Peace
“Indonesia tidak boleh tunduk pada kepentingan adidaya mana pun. Politik luar negeri harus kembali pada amanat konstitusi, yakni bebas, aktif, dan menolak segala bentuk penjajahan,” ujarnya.
Massa juga menyoroti krisis kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza, yang dinilai menuntut posisi diplomatik Indonesia lebih jelas dan aktif di forum internasional.
Menurut aliansi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk tetap berada di garis depan perjuangan bangsa-bangsa tertindas.
Mereka menilai meningkatnya tekanan publik terhadap sikap pemerintah dalam isu global menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar Indonesia tetap konsisten membela kemerdekaan dan keadilan internasional.
“Jika Indonesia diam, maka kita sedang mengkhianati sejarah perjuangan bangsa sendiri,” tegas Saleh.
Sepanjang aksi, massa membawa poster dan spanduk bertema anti-penjajahan, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Pengamanan aparat berlangsung ketat, sementara orasi bergantian terus menyerukan pentingnya menjaga independensi politik luar negeri Indonesia di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.
Menjelang aksi berakhir, massa secara bersama-sama membacakan seruan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan intervensi asing. Suara peserta menggema di depan Gedung Grahadi, menegaskan tuntutan agar Indonesia tetap berdiri pada garis politik bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi dan sejarah diplomasi bangsa.
“Hentikan penjajahan di atas dunia. Kembalikan Indonesia pada politik bebas aktif. Berdiri bersama rakyat tertindas,” seru massa aksi. []
Baca juga: Aksi Damai di Samarinda, KOSPY Serukan Evaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace
