Ambisi Trump yang Tak Mampu Dicaplok, dari Greenland hingga Hormuz

Media ABI, 18 Agustus 2026 – Donald Trump dalam dua tahun terakhir berulang kali melontarkan gagasan untuk mengubah perbatasan Amerika Serikat, mengambil alih wilayah negara lain, atau menguasai kawasan strategis di luar wilayah negaranya. Daftarnya cukup panjang. Ada Greenland, Kanada, Terusan Panama, Gaza, Kuba, dan kini Selat Hormuz.

Masalahnya, dunia rupanya belum selalu mengikuti peta yang digambar Trump dalam pidatonya. Sebagian besar gagasan tersebut terbentur persoalan hukum, penolakan politik, kedaulatan negara lain, atau bahkan tidak memiliki jalur yang jelas untuk diwujudkan.

Baca juga: Dari Air Force One ke Truk Makanan, Gambaran Pahit Perang Trump dengan Iran 

Dalam pernyataan terbaru pada 14 Agustus di New York, Trump mengatakan setelah “mengalahkan Iran” dirinya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai “wilayah Amerika Serikat”. Trump juga mengklaim jalur strategis tersebut pada praktiknya sudah berada di bawah kendali Washington.

Paul Musgrave, profesor madya hubungan internasional di Georgetown University Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pernyataan Trump mengenai Hormuz lebih merupakan upaya menunjukkan kekuatan kepada pendukungnya. Menurut dia, menjadikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat tidak memungkinkan secara fisik maupun hukum.

Hormuz dengan demikian masuk ke dalam daftar panjang ambisi teritorial Trump. Dalam kurang dari dua tahun terakhir, dia beberapa kali berbicara mengenai perubahan perbatasan Amerika Serikat, pengalihan kedaulatan atas wilayah asing, atau penguasaan kawasan strategis di luar negeri. Sebagian gagasan itu kemudian berhadapan dengan realitas yang jauh lebih rumit daripada sebuah pernyataan di podium.

Greenland, ambisi yang paling lama bertahan

Greenland merupakan kasus paling lama dalam daftar tersebut. Trump pertama kali mengusulkan pembelian pulau itu dari Denmark pada 2019. Setelah kembali ke Gedung Putih pada 2025, gagasan tersebut kembali didorong dengan tekanan yang jauh lebih besar.

Pada Januari 2025, Trump menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland dan menyebut wilayah tersebut penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Beberapa bulan kemudian, dia mengatakan AS akan memperoleh Greenland “dengan satu cara atau cara lain”. Pada Januari 2026, Trump kembali berbicara mengenai “kendali penuh” atas pulau tersebut.

Tekanan Washington kemudian berkembang menjadi pembicaraan diplomatik. Pada 14 Januari 2026, pejabat Denmark dan Greenland bertemu dengan Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja guna membahas persoalan keamanan dan mencari jalan keluar atas perbedaan antara kedua pihak.

Namun, hingga Agustus 2026, Greenland masih berada di bawah Kerajaan Denmark. Tidak ada pengalihan kedaulatan kepada Amerika Serikat. Denmark dan Greenland tetap menegaskan bahwa kedaulatan bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan.

Baca juga: “Sapi Perah” Saudi, Apakah Riyadh Hanya Mengganti Pemasok Keamanan?

Bahkan baru-baru ini, pemerintah Greenland menghentikan rencana pengeboran sebuah perusahaan minyak Amerika yang memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh dekat Trump karena persoalan perizinan.

Setelah tujuh tahun, Greenland masih berada di tempat yang sama. Yang berubah terutama adalah panjang daftar pernyataan tentang bagaimana Washington ingin mendapatkannya.

Kanada dan negara bagian ke-51

Pada awal masa jabatan keduanya, Trump berulang kali menyampaikan gagasan menjadikan Kanada sebagai “negara bagian ke-51” Amerika Serikat. Pada Januari 2025, dia mengatakan penghapusan perbatasan antara kedua negara akan lebih baik bagi keamanan nasional AS dan menyebut status negara bagian sebagai pilihan yang diinginkannya.

Trump juga pernah mengatakan banyak warga Kanada mendukung gagasan tersebut. Namun, tidak pernah muncul jalur politik atau hukum yang jelas untuk mewujudkannya.

Penggabungan Kanada ke dalam Amerika Serikat tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Washington. Selain memerlukan persetujuan politik dan hukum yang sangat kompleks, gagasan tersebut menghadapi penolakan dari pemerintah Kanada dan partai-partai politik utama di negara itu.

Dengan kata lain, negara bagian ke-51 masih sebatas angka dalam pidato. Kanada tetap menjadi Kanada.

Terusan Panama dan keinginan untuk “mengambilnya kembali”

Terusan Panama juga masuk dalam daftar. Pada Januari 2025, Trump mengatakan Amerika Serikat telah membangun terusan tersebut sebelum menyerahkannya kepada Panama dan menuduh China memiliki pengaruh besar atas jalur pelayaran itu. Dia juga tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil kembali kendali terusan.

Dalam pidatonya di Kongres, Trump kembali mengatakan Amerika Serikat akan “mengambil kembali” Terusan Panama.

Persoalannya, Washington memang sudah menyerahkan pengelolaan terusan kepada Panama pada 1999 berdasarkan Perjanjian Torrijos-Carter 1977. Karena itu, Amerika Serikat tidak memiliki kedaulatan atas terusan tersebut yang dapat diambil kembali secara sepihak.

Baca juga: Perang Melawan Iran Mencekik Leher Trump

Laporan Congressional Research Service pada Juni 2026 menyebut kebijakan pemerintahan Trump terhadap Panama kemudian lebih berfokus pada peningkatan akses Amerika Serikat ke terusan, pengurangan pengaruh China, dan kerja sama keamanan.

Jadi, dari “mengambil kembali” menuju memperluas akses. Realitas, seperti biasa, tampaknya lebih menyukai kata kerja yang lebih rumit.

Gaza dan impian “Riviera Timur Tengah”

Pada Februari 2025, Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza, sementara warga Palestina dipindahkan ke negara-negara lain dan wilayah tersebut dikembangkan menjadi tujuan wisata pantai mewah yang disebutnya “Riviera Timur Tengah”.

Trump bahkan mengatakan Amerika Serikat akan “memiliki Gaza” dan mengubah wilayah tersebut menjadi proyek pembangunan besar.

Namun, sejak awal tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan. Proposal itu menghadapi penolakan dari para pemimpin Palestina, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya, terutama karena menyangkut pemindahan sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza.

Reuters pada saat itu melaporkan bahwa pejabat Amerika Serikat tidak dapat menjelaskan negara mana yang bersedia menerima jumlah penduduk sebesar itu, bagaimana Washington akan memperoleh kepemilikan atas Gaza, maupun siapa yang akan membiayai rekonstruksi wilayah tersebut.

Riviera itu, setidaknya hingga kini, masih lebih mudah ditemukan dalam pernyataan politik daripada dalam peta geopolitik.

Baca juga: Pengakuan Jujur Riyadh: Payung Keamanan AS Mulai Runtuh

Kuba, dari “kehormatan” menuju tekanan

Kuba menjadi salah satu contoh terbaru. Pada 16 Maret 2026, Trump mengatakan dirinya merasa akan mendapat “kehormatan mengambil Kuba” dan menyatakan dapat menghadapi negara tersebut dengan “cara apa pun” yang diinginkannya.

Namun, tiga hari kemudian, Jenderal Francis Donovan, komandan Komando Selatan Amerika Serikat, mengatakan dalam sidang Senat bahwa militer AS tidak sedang melakukan latihan untuk menyerang, menduduki, atau mengambil alih Kuba.

Donovan mengatakan Komando Selatan tidak melakukan persiapan militer untuk mengambil kendali atas Kuba. Tugas yang disiapkan militer antara lain melindungi kedutaan Amerika Serikat, mempertahankan pangkalan Guantanamo, dan menghadapi kemungkinan arus migrasi.

Sejumlah analis juga menilai tekanan ekonomi lebih mungkin digunakan Washington dibandingkan operasi militer untuk menghadapi pemerintah Kuba.

Dengan demikian, “mengambil Kuba” belum beranjak menjadi operasi militer. Untuk sementara, tekanan ekonomi tampak lebih realistis daripada peta invasi.

Dari peta ambisi ke peta kenyataan

Dari Greenland hingga Selat Hormuz, pola tersebut terlihat berulang. Gagasan mengenai perubahan wilayah, pengalihan kedaulatan, atau penguasaan kawasan strategis disampaikan dengan bahasa yang tegas. Namun, ketika berhadapan dengan hukum internasional, pemerintah negara lain, kepentingan politik, dan kenyataan di lapangan, pelaksanaannya menjadi perkara yang jauh lebih sulit.

Baca juga: Pakar CSIS: Kekuatan Siber Iran Menjadi “Selat Kedua”

Greenland tetap berada di bawah kedaulatan Denmark. Kanada tetap menjadi negara berdaulat. Terusan Panama tetap dikelola Panama. Gagasan pengambilalihan Gaza tidak berkembang menjadi kepemilikan Amerika Serikat, sementara militer AS menyatakan tidak sedang mempersiapkan operasi untuk mengambil alih Kuba.

Kini Selat Hormuz masuk ke daftar tersebut. Trump telah menyatakan keinginannya untuk menjadikan jalur strategis itu sebagai wilayah Amerika Serikat, meskipun gagasan tersebut menghadapi persoalan hukum dan kedaulatan yang kompleks.

Daftar itu pada akhirnya memperlihatkan sesuatu yang cukup sederhana. Mengumumkan sebuah wilayah sebagai milik sendiri ternyata jauh lebih mudah daripada membuat dunia mengakuinya sebagai milik sendiri.

Sejauh ini, Greenland masih Greenland, Kanada masih Kanada, Panama masih mengelola terusannya, Gaza belum menjadi Riviera, Kuba belum dicaplok, dan Hormuz belum berubah menjadi wilayah Amerika Serikat. Pidato dapat bergerak secepat yang diinginkan, tetapi kedaulatan negara dan hukum internasional rupanya belum bersedia mengejar kecepatannya. []

Baca juga: AI Boleh Menulis, tetapi Penulis dan Jurnalis Harus Berpikir