ABI Soroti Toleransi Internal Umat Beragama dalam Diseminasi IKT SETARA

Jakarta, 17 September 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) membawa perspektif kelompok minoritas ke dalam diskusi mengenai Indeks Kota Toleran (IKT), dengan menyoroti persoalan toleransi di dalam internal umat beragama yang dinilai perlu turut tercermin dalam pengukuran toleransi di tingkat daerah. Perspektif tersebut disampaikan Ketua Departemen Litbang DPP ABI, Dr. Sabara Nuruddin, dalam kegiatan diseminasi studi dampak IKT yang digelar SETARA Institute di Ashley Hotel Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca juga: Kunjungan ke DPW Jabar, DPP ABI Tekankan Pentingnya Kerja Bersama

Kegiatan bertajuk “Dari Pengukuran ke Perubahan: Mengakselerasi Pembangunan Ekosistem Toleransi” tersebut berlangsung secara hybrid dan dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta individu yang memiliki perhatian terhadap isu toleransi. DPP ABI dalam forum tersebut diwakili Wakil Ketua Departemen Humas, Media dan Penerangan, Lutfi A. Basori, serta Ketua Departemen Litbang, Dr. Sabara Nuruddin.

Perwakilan DPP Ahlulbait Indonesia, Lutfi A. Basori dan Dr. Sabara Nuruddin, menghadiri diseminasi studi dampak Indeks Kota Toleran SETARA Institute di Ashley Hotel Jakarta, Rabu (16/9/2026).

ABI Soroti Dimensi Internal Toleransi

Dalam forum tersebut, Sabara mengingatkan bahwa persoalan toleransi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, tetapi juga menyangkut relasi di dalam internal umat beragama.

“Kerukunan itu atau toleransi itu kan tidak hanya antar, tapi yang paling persoalannya itu inter,” kata Sabara.

Menurut Sabara, persoalan toleransi internal perlu mendapat perhatian karena kelompok-kelompok minoritas keagamaan masih menghadapi berbagai bentuk intoleransi di sejumlah daerah. Ia mencontohkan Syiah dan Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas yang menghadapi persoalan tersebut.

“Tapi coba pelarangan Syiah, pelarangan Ahmadiyah, itu paling masif,” ujar Sabara.

Karena itu, Sabara mempertanyakan sejauh mana IKT yang selama ini digunakan untuk mengukur toleransi di tingkat kota juga dapat menangkap persoalan hubungan internal umat beragama, terutama yang berkaitan dengan kelompok minoritas keagamaan.

Baca juga: Relawan Ahmad Zaki Gugur Saat Jalankan Misi Kemanusiaan, DPP ABI Sampaikan Belasungkawa Mendalam

“Bagaimana indeks kota toleransi juga memotret relasi internal umat beragama, khususnya terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan yang rentan,” kata dia.

Sabara juga menyinggung persoalan regulasi pendirian rumah ibadah yang menurutnya turut menjadi tantangan dalam pengelolaan toleransi di daerah. Ia menyoroti ketentuan mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah dan dampaknya terhadap pembangunan rumah ibadah di sejumlah wilayah.

SETARA Perluas Cakupan Indeks

Sementara itu, Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan perkembangan IKT tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya perhatian berbagai pihak terhadap isu toleransi. Ia menyebut antusiasme terhadap isu tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok yang menjadi bagian dari ekosistem keberagaman.

“Antusiasme untuk berbicara soal toleransi, saya kira terus dan semakin kuat,” kata Halili.

Menurut Halili, tujuan besar dari upaya tersebut adalah membangun Indonesia yang dapat mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat.

“Indonesia ini negara bineka yang kita cita-cita adalah menyimpul semua orang,” ujarnya.

Halili juga menjelaskan bahwa cakupan IKT terus berkembang. Pada awalnya, pengukuran lebih banyak berfokus pada pemerintah daerah. Namun, dalam perkembangannya, SETARA mulai memasukkan peran masyarakat sipil dan berbagai elemen lain. Ia mengatakan toleransi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Semua orang harus terlibat dalam pemajuan toleransi di Indonesia,” kata Halili.

Dalam forum itu, Halili juga menegaskan bahwa SETARA kini tidak ingin hanya melihat popularitas IKT melalui pemberitaan media. Menurut dia, perlu dilihat apakah keberadaan indeks tersebut benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

Baca juga: DPP ABI, Pimnas Muslimah, dan Pandu Teken Kesepakatan Perkuat Ekonomi Berbasis Pendidikan

“Ini bukan sekadar semata-mata kebanggaan dalam bentuk coverage media, bukan juga rasan-rasan,” ujar Halili.

Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie kemudian menjelaskan perkembangan metodologi IKT. Ia mengatakan pada periode 2015–2017, IKT lebih banyak berfokus pada pemerintah. Sejak 2018, indikatornya berkembang dengan memasukkan peran masyarakat sipil.

“Dari government heavy kepada kolaborasi antar pemerintah kota dengan masyarakat sipil,” kata Ikhsan.

Menurut Ikhsan, pemerintah dan masyarakat sipil kemudian ditempatkan sebagai subjek yang sama-sama memiliki kewajiban dalam membangun ekosistem toleransi di sebuah kota.

Dari Indeks ke Praktik di Daerah

Ikhsan menegaskan bahwa IKT tidak dimaksudkan untuk memberikan label suatu kota sebagai kota toleran atau intoleran.

“Tidak ada langsung kami itu mengatakan, oh kota A, kota intoleran, tidak,” kata Ikhsan.

Ia menambahkan, kota dengan skor rendah juga tidak otomatis disebut sebagai kota intoleran.

“Karena asumsi dasarnya adalah setiap kota itu toleran tetapi punya fluktuasi berbeda,” ujarnya.

Ikhsan juga memaparkan sejumlah dampak yang ditemukan SETARA, mulai dari masuknya agenda toleransi ke dalam kebijakan daerah, perubahan kepemimpinan politik, penguatan peran birokrasi, hingga meningkatnya ruang dialog dan kolaborasi masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah pemerintah daerah yang mulai memasukkan aspek toleransi ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Beberapa kota bahkan sudah memasukkan aspek toleransi ke dalam RPJMD mereka,” kata Ikhsan.

Baca juga: DPP ABI Serap Pengalaman Daerah, Sulsel Jadi Laboratorium Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Dalam pemaparan tersebut, Kota Bekasi juga disebut sebagai salah satu daerah yang mengalami perubahan dalam pengelolaan toleransi. Ikhsan mencontohkan peristiwa Gereja Santa Clara pada 2017 sebagai salah satu titik balik perjalanan Kota Bekasi.

“Tahun 2017 saya ingat, Gereja Santa Clara. Wali kota berdiri paling depan untuk memastikan gereja itu tetap ada,” ujar Ikhsan.

Menurut Ikhsan, perubahan dalam pengelolaan toleransi tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga membutuhkan peran birokrasi dan masyarakat sipil. Ketiga unsur tersebut, kata dia, berkontribusi dalam membangun ekosistem toleransi di daerah.

Bagi ABI, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari peran organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan mengenai kebebasan beragama dan pembangunan ekosistem toleransi di Indonesia. Kehadiran ABI juga menjadi ruang untuk menyampaikan perspektif kelompok minoritas keagamaan dalam pembahasan mengenai pengukuran toleransi di tingkat daerah, terutama mengenai perlunya melihat relasi internal umat beragama dan kondisi kelompok-kelompok minoritas yang rentan.

Dalam kerangka kegiatan tersebut, SETARA Institute menempatkan masyarakat sipil, akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari proses refleksi dan evaluasi terhadap dampak IKT. Melalui keterlibatan dalam forum ini, ABI turut menempatkan pengalaman dan perspektif kelompok minoritas keagamaan sebagai bagian dari pembahasan mengenai bagaimana toleransi di daerah diukur, dipahami, dan diperkuat. Hasil studi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam perbaikan kebijakan dan program penguatan toleransi. []

Baca juga: Tutup Kunjungan di Sulawesi Selatan, DPP ABI Hadiri Peluncuran E-Commerce Berbasis Komunitas