DPP ABI Serap Pengalaman Daerah, Sulsel Jadi Laboratorium Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Makassar, 13 Juli 2026 — Departemen Pemberdayaan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) menjadikan Sulawesi Selatan sebagai ruang pembelajaran untuk menyusun model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Selama kunjungan pada 10–12 Juli 2026, DPP ABI tidak hanya memaparkan arah kebijakan organisasi, tetapi juga memvalidasi temuan Survei Pemberdayaan Ekonomi ABI Tahun 2025 sekaligus menghimpun berbagai praktik terbaik dari daerah sebagai dasar penyusunan program yang lebih adaptif. Rangkaian kunjungan itu berpuncak pada peluncuran GaddeKita, platform e-commerce berbasis komunitas yang menjadi implementasi awal dari proses pembelajaran, dialog, dan kolaborasi yang berlangsung selama kunjungan.

Memadukan Temuan Survei dan Pengalaman Daerah

Kegiatan yang difasilitasi Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia (DPW ABI) Sulawesi Selatan itu diawali dengan dialog bersama pengurus Pimpinan Wilayah (Pimwil) PANDU ABI Sulawesi Selatan dan Pimwil Muslimah Ahlulbait Indonesia Sulawesi Selatan. Rombongan dipimpin Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi DPP ABI, Ali Reza Baraqbah, didampingi Wakil Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi, Hilmi Dhiya Ulhaq.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Erna Sudirman, Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi Muslimah ABI Sulawesi Selatan, menjadi bagian dari pendalaman kualitatif terhadap hasil Survei Pemberdayaan Ekonomi ABI Tahun 2025. Forum tersebut mempertemukan data hasil survei dengan pengalaman lapangan organisasi di daerah sehingga DPP ABI memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan, kebutuhan, sekaligus peluang pengembangan program pemberdayaan ekonomi.

Baca juga: ABI Jember Percepat Realisasi Program Kerja, Perkuat Manfaat Organisasi bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil Survei Pemberdayaan Ekonomi ABI Tahun 2025, Ali Reza Baraqbah menjelaskan bahwa sekitar 80 persen persoalan pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan keterbatasan akses permodalan. Karena itu, menurutnya, program pemberdayaan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan keterampilan berwirausaha, tetapi juga harus membuka akses masyarakat terhadap berbagai skema pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha.

“Sekitar 80 persen persoalan pemberdayaan ekonomi yang kami temukan bermuara pada masalah permodalan. Karena itu, program yang kita rancang harus mampu membuka akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha,” ujarnya.

Temuan tersebut diperkuat oleh pengalaman Erna Sudirman sebagai pelaku usaha di bidang konstruksi. Ia membagikan praktik memperoleh pembiayaan melalui perbankan maupun berbagai skema pembiayaan di Pegadaian. Pengalaman tersebut menjadi salah satu masukan penting bagi DPP ABI karena menunjukkan bahwa persoalan akses modal dapat diatasi melalui pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia.

Dialog juga menyoroti tantangan pemberdayaan generasi muda. Ketua Pimwil PANDU ABI Sulawesi Selatan, Andi Atikah Permata Mahdiyah P., mengungkapkan bahwa keterbatasan partisipasi pemuda masih menjadi kendala utama dalam menjalankan berbagai program organisasi. Rendahnya keterlibatan anggota aktif membuat sejumlah agenda dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Menanggapi hal itu, Hilmi Dhiya Ulhaq mendorong PANDU mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi anggotanya sekaligus menopang kemandirian organisasi. Salah satu gagasan yang mengemuka ialah pembentukan lembaga kursus yang dikelola secara profesional untuk mempersiapkan calon mahasiswa menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi maupun memperoleh beasiswa. Model tersebut dipandang sebagai bentuk usaha sosial (social enterprise)yang mengintegrasikan pengabdian, pemberdayaan, dan penguatan organisasi.

Diskusi yang berlangsung hampir tiga jam itu menghasilkan berbagai masukan mengenai akses permodalan, pengembangan kapasitas pelaku usaha, hingga pemberdayaan organisasi kepemudaan. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan strategi Departemen Pemberdayaan Ekonomi DPP ABI sebelum diterjemahkan ke dalam berbagai program yang lebih konkret.

Dari Gagasan Menuju Implementasi

Implementasi gagasan tersebut terlihat pada penutupan rangkaian kunjungan ketika DPW ABI Sulawesi Selatan meluncurkan GaddeKita di Sekretariat DPW ABI Sulsel, Makassar, Ahad (12/7/2026). Platform berbasis web tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM, konsumen, dan mitra distribusi dalam satu ekosistem ekonomi komunitas.

Ketua DPW ABI Sulawesi Selatan, Dr. Imran Latif, menjelaskan bahwa GaddeKita dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan menghadirkan solusi ekonomi secara cepat di tengah dinamika kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, DPW memilih pendekatan trial and error dengan membangun, menguji, dan menyempurnakan platform secara bertahap berdasarkan pengalaman penggunaan di lapangan.

Baca juga: DPD ABI Kota Pasuruan Bahas Tindak Lanjut RKAT 2026, Matangkan Langkah Kerja yang Lebih Terstruktur

Menurut Imran, pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada sisi permintaan (demand side), tetapi juga harus memperkuat sektor produksi, rantai pasok, dan kemampuan komunitas membangun pasar internal. “Kalau komunitas kita mampu saling menjadi produsen sekaligus konsumen, maka akan terbentuk ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. Inilah semangat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang ingin kita bangun,” katanya.

Model yang Siap Direplikasi

Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari Ali Reza Baraqbah. Menurutnya, GaddeKita menunjukkan bahwa inovasi pemberdayaan ekonomi tidak selalu membutuhkan investasi besar. Dibandingkan model serupa yang pernah dikembangkan di tingkat pusat, platform berbasis web yang dikembangkan DPW ABI Sulawesi Selatan dinilai lebih sederhana, efisien, dan mudah direplikasi oleh DPW maupun DPD ABI di berbagai daerah.

“Model ini sangat menarik karena biaya pengembangannya jauh lebih ringan, tetapi tetap fungsional. Saya melihat ini berpotensi menjadi prototipe yang dapat kita tawarkan kepada seluruh DPW dan DPD ABI di Indonesia, khususnya bagi daerah yang jumlah penggunanya masih di bawah seribu akun,” ujarnya.

Sementara itu, Syamsu Alam, pengembang GaddeKita yang juga Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, menjelaskan bahwa platform tersebut masih terus dikembangkan. Salah satu fitur yang tengah disiapkan ialah layanan kurir berbasis komunitas agar anggota jamaah dapat memperoleh tambahan pendapatan melalui layanan pengantaran.

Peluncuran GaddeKita juga disertai simulasi penggunaan aplikasi, mulai dari pencarian produk, pemesanan, hingga pembayaran. Peserta menyambut positif kehadiran platform tersebut dan berharap dapat memperluas pasar produk UMKM sekaligus memperkuat transaksi ekonomi di lingkungan komunitas.

Dari Riset Menuju Aksi

Rangkaian kunjungan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan tidak berhenti pada penyusunan survei atau perumusan gagasan. Melalui pendalaman data, dialog dengan organisasi di daerah, dan implementasi inovasi seperti GaddeKita, DPP ABI membangun model pemberdayaan yang bertumpu pada pengalaman lapangan dan kolaborasi. Dengan demikian, Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi lokasi kunjungan, tetapi menjadi laboratorium pembelajaran bagi pengembangan ekosistem ekonomi berbasis komunitas di lingkungan ABI. []

Baca juga: Tutup Kunjungan di Sulawesi Selatan, DPP ABI Hadiri Peluncuran E-Commerce Berbasis Komunitas