Kursi Wapres Belum Dingin, Rakyat Duduk di Mana?

Oleh: Muhlisin Turkan

Media ABI, 13 November 2026 — Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden. Surat pengunduran dirinya sampai di MPR pada 12 November 2026. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait kedudukannya. Rapat paripurna yang semestinya mengumumkan usulan itu pun batal digelar. Kini, kursi Wakil Presiden kosong.

Jarang-jarang Senayan sekompak ini, bayangkan delapan fraksi, 120 tanda tangan. Menurut rekapitulasi pimpinan DPR yang disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, 28 anggota berasal dari Fraksi PKS, 19 dari NasDem, 18 dari PKB, 18 dari Demokrat, 14 dari PDI Perjuangan, 11 dari Golkar, 11 dari Gerindra, dan satu dari PAN. Delapan nama partai dalam satu daftar, sampai batas antara koalisi dan oposisi sejenak sulit ditemukan.

Baca juga: Negara yang Rapi Mengurus Segalanya, Kecuali Kunci Rumahnya

Saya tak tertarik menebak-nebak isi kepala Gibran. Biarlah itu menjadi urusan para peramal politik yang tak pernah kekurangan tafsir. Polemik ijazah yang menyertainya pun bukan yang ingin saya bahas. Bagi saya, polemik itu hanya pintu masuk. Yang menarik justru apa yang terjadi ketika sebuah kursi kekuasaan mendadak kosong. Orang tidak bertanya apa yang hilang bersama kepergian itu. Mereka sibuk bertanya siapa yang kebagian.

Di toko mebel, kursi cuma kayu dan busa. Tak ada yang rela bertengkar gara-gara itu. Di Jakarta, kursi yang sama bisa mengubah keputusan, membuka pintu, menggerakkan anggaran, dan membuat orang mendadak ramah. Maka begitu kursi kosong, yang pertama dihitung adalah calon penghuninya, bukan pekerjaan yang menunggu di atasnya. Kursi belum dingin, tangan-tangan sudah sibuk mengukur. Tak ada yang mau disebut berebut. Katanya, itu komunikasi politik, dan kebetulan komunikasinya paling ramai menjelang pembagian kursi.

Watak kita keluar sendiri pada saat-saat seperti ini. Ada yang memuji penguasa sampai pujiannya terdengar seperti zikir. Ada yang setia sepenuh hati, asal angin tak berganti arah. Ada yang pintar menyebut transaksi sebagai kompromi, kepentingan golongan sebagai kepentingan bangsa, dan nafsu jabatan sebagai pengabdian. Bahasa kita memang sudah terlatih. Keburukan cukup diberi nama yang sopan, lalu dipersilakan masuk lewat pintu depan.

Sengkuni tak perlu mati di sini. Cukup ganti kamus, pakai setelan yang lebih rapi, lalu sebut kelicikan itu strategi.

Tetapi menyalahkan para pemburu kursi juga terlalu gampang. Mereka tidak jatuh dari langit. Mereka tumbuh di tanah yang memberi hadiah kepada yang licin dan hukuman kepada yang lurus. Mereka hanya murid yang rajin membaca soal ujian. Selama jabatan berarti akses, jabatan akan diburu. Selama kekuasaan berarti sumber daya, kekuasaan akan diperebutkan. Pertanyaan yang lebih pantas bukan siapa pengganti Gibran, melainkan mengapa setiap kekosongan jabatan disambut seperti obral akhir tahun.

Jalur pengisiannya sendiri sudah jelas. Presiden mengajukan dua nama calon, kemudian MPR memilih satu di antaranya. Konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.

Baca juga: 

• Solidaritas Palestina Kalah oleh Kalkulator Kementerian Pariwisata
• Hari Santri: Lulus dari Kawah Candradimuka, Lolos dari Godaan?
• NEOM: Surga Futuristik yang Ditebus dengan Harga Kemanusiaan

Semuanya sah menurut konstitusi. Dan justru di situ pertanyaannya.

Di meja prosedur itu ada Presiden, partai, fraksi, lobi, rapat, dan kopi. Hanya satu pihak yang tidak duduk langsung di sana: rakyat. Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden pada awal masa jabatan, tetapi ketika kursi Wakil Presiden kosong di tengah jalan, mereka tidak ikut memilih penggantinya. Keputusan berpindah ke ruang-ruang politik yang bekerja atas nama mandat rakyat.

Menghormati proses memang kewajiban rakyat. Tetapi menjelaskan proses itu kepada rakyat juga seharusnya menjadi kewajiban kekuasaan.

Begitulah mandat berjalan di negeri ini. Kita memilih, lalu mandat itu bergerak melalui partai, DPR, pemerintah, birokrasi, koalisi, dan berbagai kepentingan yang mengitari kekuasaan. Di setiap pintu ada penjaganya, dan setiap penjaga punya tarif yang tak pernah tertulis.

Tak heran urusan negeri ini tak pernah kekurangan program, aturan, rapat, seminar, dan ahli. Dari pangan dan energi sampai MBG dan Koperasi Merah Putih, semuanya punya forum, pejabat, dan penjelasan masing-masing. Yang sering luput dibicarakan justru pertanyaan paling sederhana: siapa yang mengawasi semuanya, dan kepada siapa mereka harus menjawab?

Mungkin pertanyaan itu akan dibicarakan di rapat berikutnya. Yang kebetulan selalu punya alasan untuk ditunda.

Karena itu, kursi kosong ini menarik bukan lantaran siapa yang akan duduk di sana. Kursi itu pasti mendapat penghuni dan tidak akan lama menganggur. Yang belum pasti adalah apakah penghuni barunya sadar bahwa jabatan itu hanya titipan.

Kursi sendiri tak pernah salah. Kursi hanyalah benda yang pasrah diduduki siapa saja. Negeri ini tidak pernah kekurangan orang yang ingin duduk. Yang selalu langka adalah orang yang ingat bahwa setelah duduk, dia tetap harus berdiri di hadapan rakyat.

Sebab jabatan itu bukan milik orang yang mendudukinya. Jabatan itu titipan dari rakyat, dan setiap titipan pada waktunya harus dikembalikan.

Begitu kursi itu terisi, jangan lagi tanyakan siapa yang duduk di sana. Tanyakan di mana rakyat akan berdiri. []

Baca juga: Penyadapan Presiden: Operasi Personal atau Jejak Strategi di Lingkar Kekuasaan?