Perang Iran Berbuah Pemakzulan, Menteri Perang Trump di Ujung Tanduk

Media ABI, 5 November 2026 — Menteri Perang Donald Trump, Pete Hegseth, menghadapi ancaman pemakzulan ketika Kongres Amerika Serikat bersiap kembali bersidang pekan depan. Ironisnya, tekanan itu datang setelah Partai Republik mengalami kekalahan telak dalam pemilu sela, sementara perang dengan Iran yang dijalankan pemerintahan Trump kini ikut diseret ke ruang sidang politik Washington.

Sejumlah anggota DPR dari Partai Republik mengatakan kepada Fox News Digital bahwa resolusi pemakzulan terhadap Hegseth bahkan dapat disahkan dalam waktu dekat. Salah seorang anggota Partai Republik menyimpulkan situasinya dengan lugas: “Kariernya sudah berakhir.”

Baca juga: Filsuf Rusia: Iran Menang, Baal Kalah

Kemarahan lintas faksi terhadap perang Iran yang selama berbulan-bulan beredar di bawah permukaan politik Washington kini pecah setelah Partai Demokrat mencatat kemenangan bersejarah dan di luar dugaan di DPR maupun Senat. Partai Republik pun mulai mencari penjelasan atas kekalahan tersebut. Dan sebagaimana tradisi politik yang sudah sangat tua, ketika hasil pemilu tidak sesuai harapan, mencari kebijakan yang salah ternyata lebih sulit daripada mencari orang yang harus disalahkan.

Anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, mengatakan akan menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai “resolusi istimewa” untuk memaksa pimpinan DPR menggelar pemungutan suara mengenai pemakzulan Hegseth, kecuali kepala Pentagon itu lebih dahulu mengundurkan diri.

Secara prosedural, pimpinan DPR biasanya dapat menggunakan instrumen hukum untuk menunda atau mengesampingkan resolusi semacam itu. Namun, sejumlah anggota Kongres menilai situasinya kali ini berbeda. Seorang anggota DPR dari Partai Republik bahkan mengatakan bahwa jika Massie mengajukan resolusi tersebut, resolusi itu akan lolos.

Tekanan terhadap Hegseth tidak berhenti pada pertarungan internal di Kongres. Analisis terhadap data pemilu menunjukkan bahwa perang dengan Iran, bersama kebijakan tarif Trump, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemilih menjauh dari Partai Republik.

Dengan demikian, perang yang semula dipresentasikan sebagai bukti ketegasan pemerintah kini mulai menghasilkan jenis persoalan yang jauh lebih domestik: siapa yang harus membayar tagihan politiknya.

Trump sendiri masih memberikan pembelaan. Kepada wartawan, ia mengatakan Hegseth “melakukan pekerjaannya dengan baik”. Namun, optimisme dari Gedung Putih tampaknya belum sepenuhnya menular ke lingkungan politik di sekitarnya.

Baca juga: PBB Peringatkan Krisis Kemanusiaan di Taiz, Akses Bantuan Terputus

Seorang mantan pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Fox News bahwa Hegseth “berada di ujung tanduk”. Seorang pejabat Gedung Putih yang masih menjabat bahkan mengatakan hasil pemilu akan sangat berbeda jika perang dengan Iran tidak terjadi. Menurutnya, pada akhirnya Trump kemungkinan akan menjadikan Hegseth sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekalahan tersebut.

Politik Washington, rupanya, masih mengenal hukum gravitasi yang sederhana: ketika sebuah kebijakan menghasilkan kemenangan, kredit bergerak ke atas; ketika menghasilkan kekalahan, tanggung jawab bergerak ke bawah.

Di tengah tekanan tersebut, Sean Parnell, juru bicara senior Pentagon, membantah kabar mengenai kemungkinan pemecatan atau pengunduran diri Hegseth. Ia menegaskan bahwa Menteri Perang tidak akan mundur karena tekanan dari politisi yang, menurutnya, mengejar keuntungan partisan atau penyelidikan yang dibuat-buat.

“Departemen Perang bertindak sesuai dengan hukum, dan menteri akan terus mempertahankan konstitusi serta memimpin angkatan bersenjata,” kata Parnell.

Namun, pembelaan Pentagon tidak menghentikan tekanan dari kubu Demokrat. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, dan Adam Smith, yang diproyeksikan menjadi ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR, menilai Hegseth tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas keputusan yang disebut mengabaikan Kongres ketika pemerintahan Trump memulai perang terhadap Iran.

Baca juga: AS dan Arab Saudi Bahas Kerja Sama Militer dan Operasi Yaman

Jika resolusi pemakzulan disetujui DPR, persidangan dan keputusan akhir mengenai pencopotan Hegseth akan berlangsung di Senat. Dengan begitu, perang yang dimulai jauh dari Washington kini menghasilkan front baru di jantung kekuasaan Amerika: Capitol Hill.

Di sana, senjata yang digunakan bukan rudal, melainkan resolusi, suara, dan kalkulasi politik. Bedanya, sasaran kali ini bukan Teheran, melainkan seorang menteri di pemerintahan sendiri.

Hegseth masih bertahan. Trump masih membelanya. Pentagon masih menyangkal adanya krisis. Tetapi Kongres sudah mulai menghitung suara.

Perang yang semula dijual sebagai demonstrasi kekuatan kini menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih sederhana bagi Washington: ketika perang menghasilkan kekalahan politik, siapa yang harus disalahkan?

Jawabannya tampaknya sedang dipersiapkan dalam bentuk sebuah resolusi pemakzulan. []

Baca juga: Yaman kepada Al-Saud: Sekalipun Didukung Seluruh Barat, Kalian Tak Akan Aman