Opini

Financial Times: Iran Berpotensi Muncul sebagai Kekuatan Dominan di Teluk

Published

36 menit ago

8 November, 2026

Gideon Rachman, kepala komentator urusan luar negeri Financial Times, menilai perang Iran dapat memperkuat posisi Teheran sekaligus mendorong Amerika Serikat mengurangi keterlibatan globalnya.

Media ABI, 8 November 2026 – Perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berpotensi menghasilkan konsekuensi yang berlawanan dengan tujuan awalnya. Iran justru dapat keluar dari konflik dengan posisi regional yang lebih kuat, sementara Washington menghadapi tekanan politik dan ekonomi untuk mengurangi keterlibatan globalnya.

Analisis tersebut disampaikan Gideon Rachman, kepala komentator urusan luar negeri Financial Times, dalam artikelnya berjudul “Trump’s defeat heralds a US retreat” yang diterbitkan pada 7 November 2026. Rachman menilai kekalahan telak Partai Republik dalam pemilu sela Amerika Serikat, yang dikaitkan dengan perang di Iran, dapat mempercepat pergeseran Washington menuju kebijakan luar negeri yang lebih menahan diri. Meningkatnya penolakan publik terhadap perang, biaya ekonomi yang ditimbulkannya, serta persoalan domestik Amerika Serikat memperkuat kecenderungan di kedua partai politik untuk mengurangi komitmen keamanan di luar negeri.

Menurut Rachman, perubahan tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, meningkatkan kecemasan sekutu Eropa dan Asia, sekaligus membuka ruang strategis yang lebih besar bagi China dan Rusia. Ia menyoroti pernyataan Wakil Presiden JD Vance yang secara terbuka mengaitkan perang dengan kekalahan Partai Republik. Sikap Vance, menurutnya, menandai munculnya perdebatan yang lebih luas mengenai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dengan implikasi yang melampaui persoalan Iran.

Presiden Amerika Serikat biasanya memiliki insentif untuk mengimbangi kemunduran politik di dalam negeri dengan pencapaian di luar negeri. Namun, skala kekalahan Partai Republik kali ini justru membuat kemungkinan Washington memperkecil peran globalnya lebih besar daripada kembali memperluas intervensi militer. Mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen bahkan memperingatkan bahwa perkembangan tersebut dapat menghasilkan Amerika Serikat yang semakin isolasionis.

Ruang Trump untuk Memperluas Eskalasi Menyempit

Iran tetap menjadi tantangan kebijakan luar negeri paling mendesak bagi pemerintahan Trump. Menjelang pemilu sela, Trump sempat membuka kemungkinan melancarkan serangan baru setelah pemungutan suara. Amerika Serikat juga menyiapkan opsi militer dan mengerahkan kekuatan tambahan ke kawasan. Namun, setelah hasil pemilu keluar, Trump mulai meredam kemungkinan serangan besar berikutnya. Rachman menilai konteks politik baru membuat eskalasi militer terhadap Iran menjadi lebih sulit, meskipun persiapan militer Amerika Serikat dan tekanan dari Israel masih berlangsung.

Pernyataan Vance memperbesar risiko perpecahan terbuka di tingkat kepemimpinan Amerika Serikat apabila Trump kembali memilih eskalasi. Kejatuhan pasar saham setelah pemilu juga dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi Trump, yang dikenal memperhatikan dampak kebijakan terhadap pasar keuangan. Dalam situasi tersebut, kelompok Republik yang mendorong penghentian perang berpeluang memperoleh pengaruh lebih besar. Rachman memperkirakan Washington dapat memilih untuk mengurangi kerugian dan merundingkan kesepakatan yang memungkinkan Trump keluar dari konflik dengan tetap menjaga muka secara politik.

Jika Amerika Serikat benar-benar menarik diri, dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dapat sangat besar. Perang yang semula bertujuan menggulingkan Republik Islam Iran justru dapat berakhir dengan Teheran muncul sebagai kekuatan dominan secara de facto di kawasan Teluk. Rachman mencatat bahwa Iran telah menunjukkan kemampuannya bertahan menghadapi serangan Amerika Serikat dan Israel. Teheran juga memperlihatkan kemampuan mengganggu aliran energi melalui Selat Hormuz serta menyerang pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur negara-negara Teluk.

Dalam kondisi tersebut, negara-negara Teluk dapat menghadapi pilihan yang semakin terbatas dan terdorong mencapai kesepahaman dengan Teheran dengan persyaratan yang lebih menguntungkan kepentingan Iran. Dengan demikian, perang yang dimaksudkan untuk menekan posisi Teheran justru berpotensi memperbesar daya tawarnya di kawasan.

Israel Menghadapi Persoalan Politik di Washington

Perubahan keseimbangan tersebut juga berpotensi memengaruhi posisi Israel dalam perhitungan strategis Amerika Serikat. Rachman menilai perang Iran telah memperbesar perdebatan di Partai Republik mengenai hubungan Washington dengan Israel. Pada saat yang sama, penolakan terhadap kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di kalangan Demokrat juga semakin kuat.

Menurut Rachman, Netanyahu kini menjadi figur yang bermasalah bagi kedua partai utama Amerika Serikat. Bagi banyak Demokrat, kebijakan pemerintahannya menjadi sumber kritik terhadap Israel. Sementara bagi kelompok Republik yang diwakili Vance, Netanyahu dipandang sebagai pemimpin yang turut mendorong Trump menuju perang dengan Iran yang kemudian berbalik menjadi beban politik bagi Partai Republik. Karena itu, Rachman menilai upaya Israel memulihkan dukungan politik di Amerika Serikat dapat menuntut perubahan kepemimpinan di Israel sekaligus berakhirnya aliansi Netanyahu dengan tokoh-tokoh sayap kanan jauh.

Kekalahan Partai Republik, dengan demikian, dapat menjadi titik awal peninjauan yang lebih luas terhadap hubungan Amerika Serikat-Israel. Persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai bantuan militer, melainkan mengenai bentuk dan arah aliansi kedua negara. Namun, Rachman tidak memperkirakan kemenangan Demokrat akan otomatis mengembalikan Amerika Serikat kepada peran tradisionalnya sebagai penjamin keamanan global. Kecenderungan untuk mengurangi keterlibatan luar negeri telah tumbuh di sebagian kedua partai.

Washington juga menghadapi keterbatasan fiskal dan militer. Rachman mencatat utang pemerintah Amerika Serikat telah mencapai sekitar 127 persen dari produk domestik bruto, sementara defisit anggaran mendekati 6 persen PDB. Perang dengan Iran juga menguras persediaan amunisi penting, termasuk rudal jelajah dan pencegat rudal Patriot. Pengisian kembali persediaan tersebut dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya miliaran dolar. Tekanan ekonomi domestik dan tingginya harga bahan bakar, yang turut memengaruhi hasil pemilu, membuat kemungkinan Washington kembali mengambil kebijakan luar negeri yang lebih agresif semakin kecil.

Menurut Rachman, arah yang lebih mungkin adalah penekanan pada pembangunan domestik dan tuntutan agar negara-negara sekutu mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanan mereka sendiri. Dengan kata lain, persoalan perang Iran tidak berdiri sendiri, melainkan bertemu dengan tekanan fiskal, keterbatasan persenjataan, dan perubahan pandangan politik di dalam negeri Amerika Serikat.

Baca juga:

Eropa dan Ukraina Menghadapi Ketidakpastian Baru

Dampak perubahan tersebut tidak berhenti di Timur Tengah. Bagi Eropa dan Ukraina, pergeseran arah kebijakan Amerika Serikat dapat menghasilkan persoalan yang lebih rumit. Jika pengaruh Vance dalam pemerintahan meningkat, sikap skeptis terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Ukraina dapat semakin kuat, sementara jarak politik antara Washington dan sekutu-sekutunya di Eropa berpotensi melebar. Rachman mengingatkan bahwa Vance sebelumnya telah menunjukkan skeptisisme terhadap sekutu Eropa dan dukungan Amerika Serikat kepada Ukraina.

Di saat yang sama, Trump dijadwalkan mengunjungi China pada November dan diperkirakan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping serta Presiden Rusia Vladimir Putin. Kemungkinan pertemuan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Amerika Serikat karena dapat memunculkan kembali logika pembagian dunia berdasarkan wilayah pengaruh kekuatan besar. Kekhawatiran tersebut terutama dirasakan Ukraina, Jepang, dan Taiwan.

Bagi Ukraina, terdapat kekhawatiran bahwa kesepakatan antara Washington dan Moskow dapat mengorbankan kepentingan Kyiv. Rachman mengaitkannya dengan memori historis Konferensi Yalta 1945, ketika kesepakatan negara-negara besar mengenai tatanan pascaperang memiliki konsekuensi besar bagi negara-negara yang lebih kecil. Jepang, yang menghadapi ketegangan dengan China, juga memiliki alasan untuk mencermati kemungkinan perubahan posisi Trump terhadap Beijing, sementara Taiwan akan mengamati dengan hati-hati setiap perubahan sikap Amerika Serikat terhadap klaim China atas pulau tersebut.

Namun, Rachman melihat keterbatasan penting pada kemampuan Trump untuk menghasilkan kesepakatan strategis jangka panjang. Kekalahan pemilu telah mengurangi otoritas politiknya, sementara Kongres dan masyarakat Amerika Serikat memasuki periode yang semakin terpolarisasi menjelang pemilu presiden 2028. Pemimpin Rusia dan China memahami bahwa Trump memasuki dua tahun terakhir masa kepresidenannya dengan posisi politik yang lebih lemah dan bahwa Amerika Serikat kemungkinan semakin berfokus pada persoalan domestik ketika kedua partai mulai mempersiapkan era pasca-Trump.

Bagi Beijing dan Moskow, kondisi tersebut sekaligus membuka peluang. Jika Washington terus mengurangi komitmennya di berbagai kawasan, China dan Rusia dapat memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh.

Analisis Rachman menempatkan perang Iran dalam konteks yang jauh lebih luas daripada konflik militer di Timur Tengah. Kekalahan Partai Republik dapat menjadi pemicu perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mempersempit ruang gerak Trump untuk kembali melakukan eskalasi, sekaligus mempercepat perdebatan mengenai seberapa besar biaya yang masih bersedia ditanggung Washington untuk mempertahankan peran globalnya.

Jika pembacaan Rachman terbukti, perang yang dimaksudkan untuk menekan Iran justru dapat menghasilkan perubahan keseimbangan yang tidak diharapkan Washington: Teheran memperoleh posisi regional yang lebih kuat, sementara Amerika Serikat menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengurangi keterlibatan militernya di luar negeri. []