Ikuti Kami Di Medsos

Nasional

Pemerintah Tak Beri Izin Konser Israel Houghton di Jakarta

Published

on

Pemerintah Buka Peluang Amnesti bagi Pemakai dan Pengedar Narkoba Skala Kecil
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan pemerintah tidak memberikan izin konser Israel Houghton di Jakarta.

MEDIA ABI, 6 Oktober 2026 — Rencana konser penyanyi gospel Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musiknya, Israel & New Breed, di Jakarta pada 24 Oktober 2026 batal digelar. Pemerintah Indonesia tidak memberikan izin penyelenggaraan konser tersebut dengan pertimbangan keamanan dan sensitivitas politik yang menyertainya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan itu diambil setelah pemerintah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan badan terkait. Konser bertajuk Til The Whole World Knows Tour 2026 tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung di Grha Pengharapan, Jakarta.

Baca juga: ABI Kukar Galang Dana untuk Warga Terdampak Kebakaran Gang Wakap

“Hal ini setelah kami melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga serta badan terkait sehubungan dengan rencana diadakannya pertunjukan musik yang berjudul ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’ tersebut,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, seperti dikutip ANTARA, Selasa (6/10).

Pertimbangan pemerintah tidak berhenti pada aspek penyelenggaraan pertunjukan. Yusril mengatakan konser tersebut telah menjadi perhatian sebagian masyarakat Indonesia dan sebelumnya juga menimbulkan kontroversi di sejumlah negara, termasuk Malaysia.

Pemerintah, kata Yusril, turut mencermati penyelenggaraan konser serupa di sejumlah negara yang disebut digunakan sebagai ruang untuk menyampaikan dukungan politik kepada Israel. Ia mencontohkan munculnya pernyataan I stand with Israel dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Bagi pemerintah Indonesia, persoalan itu memiliki dimensi politik yang sensitif. Dukungan terhadap Israel dinilai tidak sejalan dengan posisi Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan.

“Kami tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang. Silakan melakukan kegiatan keagamaan di sini. Tetapi jika memang ada motif politik yang merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan pikiran dan aspirasi dari masyarakat kita sendiri,” ujar Yusril.

Baca juga: Litbang DPP ABI Perdalam Data Kehidupan Beragama Komunitas Ahlul Bait di Sulawesi Selatan

Ada persoalan lain yang muncul dalam penelusuran pemerintah. Hingga keputusan tersebut disampaikan, belum ada permohonan izin penyelenggaraan konser dari pihak panitia. Pengajuan visa penyelenggaraan konser untuk Israel Houghton juga disebut belum diterima.

Pada saat yang sama, penjualan tiket konser masih berlangsung melalui sejumlah platform daring. Pemerintah menyebut penelusuran terhadap penyelenggara menemukan nama Banyak Bagus Entertainment, event organizer yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia.

Yusril mengatakan pemerintah tidak menemukan sponsor kegiatan tersebut yang berbasis di Jakarta. Informasi mengenai penjualan tiket yang masih berjalan menjadi perhatian karena konser telah dinyatakan tidak memperoleh izin penyelenggaraan.

Karena itu, pemerintah meminta agen penjualan tiket segera menghentikan penjualan dan mengembalikan dana kepada calon penonton yang telah membeli tiket.

Baca juga: Transformasi Guru Madrasah Diniyah, Profesional dalam Mengajar, Teladan dalam Bersikap

“Dengan tidak diberikannya izin oleh pemerintah Indonesia, kami mengharapkan agen penjual tiket konser dimaksud bisa segera melakukan pembatalan penjualan tiket atau mengembalikan tiket konser kepada pihak yang sudah terlanjur membelinya,” kata Yusril.

Keputusan tersebut membuat rencana pertunjukan Israel Houghton dan Israel & New Breed di Jakarta berhenti sebelum tanggal yang telah ditetapkan. Persoalannya bukan pada genre musik atau latar belakang keagamaan sang penyanyi, melainkan pada pertimbangan pemerintah terhadap aspek keamanan serta kemungkinan penggunaan kegiatan tersebut untuk membawa pesan politik yang dinilai bertentangan dengan posisi Indonesia mengenai Palestina. []

Baca juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ABI Probolinggo dan AWPR Gelar Aksi Sosial