Pentagon Manipulasi Data Korban Perang dengan Iran

Ahlulbait Indonesia, 29 Juli 2026 — Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) membuat klasifikasi baru dalam pencatatan prajurit yang tewas dan terluka dalam perang dengan Iran. Kebijakan ini memicu kritik dari anggota Kongres, media, dan organisasi veteran yang menilai pemerintah sedang berupaya menyamarkan besarnya korban perang.

Menurut laporan Fars News Agency pada Selasa (28/7), para pengkritik menuding pemerintahan Donald Trump sengaja mengubah mekanisme pelaporan agar dampak kemanusiaan perang tidak terlihat secara utuh di hadapan publik. Mereka juga mengingatkan bahwa perubahan tersebut dapat mempersulit akses prajurit yang terluka terhadap layanan kesehatan, sekaligus mengganggu pemenuhan hak dan tunjangan bagi keluarga prajurit yang tewas.

Baca juga: Dukungan Publik AS untuk Perang dengan Iran Terus Turun

Selama ini Pentagon memublikasikan data korban melalui sistem Defense Casualty Analysis System (DCAS). Namun pekan lalu, secara diam-diam, empat nama prajurit Amerika yang tewas dalam serangan Iran dihapus dari basis data tersebut. Langkah itu pertama kali terungkap melalui laporan sejumlah media Amerika yang menilai penghapusan tersebut sebagai upaya menutupi korban dan biaya perang.

Menanggapi kritik yang bermunculan, juru bicara senior Pentagon Sean Parnell menyebut hilangnya data itu sebagai akibat “gangguan sementara pada sistem”. Penjelasan tersebut segera dipertanyakan setelah The Washington Post, The New York Times, dan CNN melaporkan bahwa Pentagon telah membuat kategori baru bernama Overseas Contingency Operations (Operasi Kontinjensi Luar Negeri). Dalam kategori inilah korban yang tewas maupun terluka setelah berakhirnya gencatan senjata dengan Iran kini dicatat.

The Washington Post melaporkan, hingga Minggu Pentagon telah memasukkan empat prajurit yang tewas dan 207 personel yang terluka sejak 7 Juli ke dalam klasifikasi baru tersebut.

Baca juga: The Economist: Invasi Darat AS ke Iran Bukan Opsi yang Realistis

Menurut Pentagon, pemisahan data dilakukan karena operasi militer sebelumnya dianggap telah berakhir setelah gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Pemerintahan Trump menyatakan operasi Epic Wrath, yang dimulai pada 28 Februari, berakhir pada 7 April. Karena itu, korban akibat pertempuran yang kembali pecah sejak 7 Juli dikategorikan sebagai bagian dari operasi yang berbeda.

Penjelasan tersebut tidak diterima para pengkritik. Mereka menilai perubahan klasifikasi hanya bertujuan memperkecil angka korban perang di mata publik. Sejumlah pihak bahkan membandingkannya dengan praktik manipulasi statistik korban yang pernah dilakukan pemerintah Amerika pada era Perang Vietnam.

Selain itu, perubahan klasifikasi ini juga dinilai memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan War Powers Resolution 1973, presiden wajib menghentikan operasi militer dalam waktu 60 hari apabila tidak memperoleh persetujuan Kongres. Dengan menganggap pertempuran setelah 7 Juli sebagai operasi baru, pemerintahan Trump dinilai berupaya mengulang kembali hitungan 60 hari agar dapat melanjutkan operasi militer tanpa otorisasi Kongres.

Kebijakan tersebut juga menuai protes dari kalangan veteran. Jess Finucane, veteran Angkatan Udara sekaligus juru bicara Iraq and Afghanistan Veterans of America (IAVA), mengatakan kepada The Guardian bahwa riwayat dinas seorang prajurit ditentukan berdasarkan nama operasi yang diikutinya. Perubahan klasifikasi, menurutnya, dapat berdampak pada pengakuan jasa, layanan kesehatan, hingga hak-hak keluarga korban.

Kritik serupa datang dari Laksamana purnawirawan Michael E. Smith, pendiri National Security Leaders for America. Ia menyebut langkah Pentagon sebagai manipulasi statistik yang mengingatkan pada praktik pada masa Perang Vietnam.

Baca juga: Iran Tegas Tolak Proposal AS, Delegasi Amerika Tinggalkan Perundingan

“Mengatakan bahwa mereka tidak tewas akibat perang, melainkan hanya dalam sebuah operasi luar negeri, adalah hal yang menggelikan dan merupakan penghinaan bagi keluarga korban. Jelas Presiden sangat sensitif terhadap angka korban dan tidak ingin publik mengetahui besarnya jumlah prajurit yang tewas.”

Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, juga mengecam kebijakan tersebut melalui platform X.

“Pentagon sedang menciptakan kesan seolah-olah ada dua perang berbeda dengan Iran yang dipisahkan oleh gencatan senjata singkat.”

Ia menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah menjalankan operasi militer lebih dari 90 hari tanpa persetujuan Kongres sehingga, menurutnya, harus dimintai pertanggungjawaban.

Senator Demokrat Kirsten Gillibrand turut mendesak agar pemerintah bersikap terbuka. Menurutnya, masyarakat Amerika berhak mengetahui biaya kemanusiaan yang sesungguhnya dari perang yang dijalankan pemerintahan Trump. []

Baca juga: Dua Mantan Jenderal AS: Mustahil Merebut Kendali Selat Hormuz dari Iran