Mesir: Proyek “Israel Raya” Tidak Akan Terwujud

Ahlulbait Indonesia, 13 Juli 2026 — Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menegaskan bahwa proyek “Israel Raya” (Greater Israel) tidak akan pernah terwujud apabila dibangun di atas pemaksaan kehendak sepihak. Menurutnya, masa depan tatanan kawasan hanya dapat dibangun melalui kesepakatan bersama negara-negara regional, bukan melalui dominasi ataupun hegemoni satu pihak.

Menurut laporan Farsnews Agency pada Senin (13/7/2026), Abdelatty menyatakan bahwa dinamika yang terjadi di Asia Barat sejak 7 Oktober 2023 telah membuktikan kegagalan setiap upaya untuk memaksakan hegemoni, mendominasi kawasan, maupun menggambar ulang peta geopolitik berdasarkan kehendak sepihak.

Ia menegaskan bahwa negara-negara di kawasan merupakan aktor regional yang memiliki kapasitas dan pengaruh masing-masing. Karena itu, tidak ada satu negara pun, betapapun besarnya kekuatan yang dimiliki, yang mampu memaksakan kehendaknya kepada negara lain melalui tekanan politik maupun kekuatan militer.

Baca juga: Rudal IRGC Hantam Sejumlah Pangkalan Militer AS di Empat Negara Teluk

Menanggapi pertanyaan mengenai gagasan “Israel Raya” dan kemungkinan perubahan batas-batas wilayah di kawasan, Abdelatty menegaskan bahwa setiap proyek yang bertumpu pada pemaksaan kehendak sepihak pada akhirnya akan menemui kegagalan. Ia menekankan bahwa kehendak kolektif negara-negara kawasan merupakan fondasi utama bagi setiap tatanan regional yang berkelanjutan.

Terkait apa yang dikenal sebagai “kuartet regional” yang terdiri atas Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, Abdelatty menjelaskan bahwa forum tersebut bukan merupakan aliansi militer ataupun politik. Menurutnya, forum itu lebih tepat dipahami sebagai wadah konsultasi dan koordinasi di antara empat negara berpengaruh di kawasan.

Ia menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat kerja sama di berbagai bidang sekaligus menyelaraskan sikap terhadap berbagai isu strategis, terutama dampak perang Iran-Israel, perkembangan proses perundingan, serta mekanisme penataan kawasan pada fase pascaperang.

Selain itu, Abdelatty mengungkapkan bahwa Mesir juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk membangun perspektif Arab dan regional yang selaras mengenai masa depan kawasan. Ia menambahkan bahwa forum konsultasi tersebut tetap terbuka bagi negara-negara regional lain yang bersedia berkomitmen pada kerangka kerja yang telah disepakati bersama.

Baca juga: Amerika Beri “Hadiah” kepada UEA atas Kerja Sama dalam Perang Melawan Iran

Menurutnya, kelompok empat negara tersebut hingga kini telah menggelar empat putaran pertemuan, sementara mekanisme konsultasi dan koordinasi di antara para anggotanya akan terus dilanjutkan.

Mengenai isu Palestina, Abdelatty menegaskan bahwa setiap pengaturan terkait persoalan persenjataan harus diselesaikan melalui mekanisme internal Palestina, bukan dengan menyerahkannya kepada Israel. Ia menekankan bahwa Mesir menjalankan perannya berdasarkan tanggung jawab nasional untuk mempertahankan perjuangan rakyat Palestina serta mencegah berlanjut maupun meluasnya pendudukan Israel.

Di akhir pernyataannya, Abdelatty memperingatkan bahwa ancaman pemindahan paksa warga Palestina masih tetap nyata. Menurutnya, memburuknya kondisi kemanusiaan, layanan kesehatan, dan lingkungan di Jalur Gaza, ditambah belum dimulainya proses rekonstruksi maupun pembersihan puing-puing, berpotensi mendorong warga meninggalkan tanah air mereka dengan dalih “keberangkatan sukarela”, yang pada hakikatnya merupakan bentuk pengusiran paksa secara terselubung. []

Baca juga: Lima Rudal Balistik Digunakan IRGC untuk Hantam Sasaran Amerika di Yordania, Qatar, dan Oman