Dari BrahMos hingga Sabang: Saatnya Indonesia Berhenti Menjadi Bangsa Pembeli

Oleh: Muhlisin Turkan

Ahlulbait Indonesia, 10 Juli 2026 – Langit Jakarta pada Senin sore, 6 Juli 2026, menjadi penanda babak baru hubungan strategis Indonesia dan India. Saat memasuki wilayah udara Indonesia, pesawat yang membawa Perdana Menteri India Narendra Modi dikawal tiga pesawat tempur F-16 dan dua Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Modi dalam prosesi kenegaraan yang hangat dan penuh penghormatan. Selama tiga hari kunjungan itu, kedua negara menandatangani 14 perjanjian strategis di bidang pertahanan, keamanan maritim, teknologi, industri, hingga ekonomi digital.

Banyak kunjungan kenegaraan dikenang karena kemegahan seremoni. Dalam diplomasi, yang menentukan nilai sebuah kunjungan bukan panjangnya karpet merah atau meriahnya penyambutan, melainkan manfaat strategis yang dibawa pulang masing-masing negara.

Empat belas perjanjian tersebut membuka babak baru hubungan Indonesia–India. Kerja sama tidak lagi bertumpu pada perdagangan, tetapi merambah pertahanan, keamanan maritim, mineral kritis, ekonomi digital, dan riset strategis. Pengadaan rudal BrahMos dan Astra serta pengembangan Pelabuhan Sabang menjadi dua kesepakatan yang paling menonjol. BrahMos memperkuat dimensi pertahanan, sedangkan Sabang menegaskan arti penting penguasaan jalur logistik dan perdagangan di Indo-Pasifik. Dalam geopolitik modern, pelabuhan strategis sering memiliki nilai yang setara dengan sistem persenjataan.

Baca juga: Orang Desa Memang Tidak Menggunakan Dolar

Bagi New Delhi, seluruh kesepakatan itu merupakan bagian dari strategi Act East untuk memperkuat posisi India sebagai kekuatan industri, teknologi, dan pertahanan di Indo-Pasifik. India tidak menjual teknologi pertahanan karena kemurahan hati diplomatik. Negara itu sedang memperluas pasar, memperkuat industri, mengamankan rantai pasok, sekaligus memperbesar pengaruh geopolitiknya. Transformasi dari salah satu importir senjata terbesar dunia menjadi eksportir teknologi pertahanan lahir dari investasi jangka panjang pada riset, industrialisasi, dan konsistensi kebijakan. Tidak semua produknya sempurna, tetapi India memilih menghadapi risiko sebagai pembuat daripada menikmati kenyamanan sebagai pembeli.

Di sini mungkin pemerintah Indonesia perlu bercermin. Apakah kita sedang membangun kemitraan strategis, atau hanya memperluas daftar belanja?

Bangsa yang terlalu lama nyaman sebagai pembeli perlahan kehilangan keberanian menjadi pencipta. Ketika penguasaan teknologi digantikan oleh budaya pengadaan, ketergantungan berubah menjadi cara berpikir. Persoalannya bangsa ini bukan kekurangan insinyur, melainkan terlalu banyak pengambil keputusan yang lebih fasih menyusun daftar belanja daripada peta jalan penguasaan teknologi.

Pembelian BrahMos dapat memperkuat pertahanan nasional. Namun kekuatan sebuah negara tidak ditentukan oleh banyaknya sistem persenjataan yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan menguasai, mengembangkan, dan memproduksinya. Sayangnya, keberhasilan kerja sama internasional di Indonesia masih lebih sering diukur dari jumlah nota kesepahaman daripada nilai tambah yang benar-benar dihasilkan. Semakin panjang daftar pembelian, semakin besar pula kebanggaan yang dipertontonkan. Padahal bangsa besar lahir dari kemampuan mencipta, bukan dari kecakapan berbelanja.

Indonesia tidak pernah kekurangan talenta. Perguruan tinggi melahirkan ribuan insinyur setiap tahun, sementara anak-anak muda Indonesia mampu bersaing di laboratorium, perusahaan teknologi, dan pusat riset dunia. Yang masih langka bukan sumber daya manusia, melainkan kebijakan yang memberi ruang bagi mereka untuk merancang, mengembangkan, dan menguasai teknologi. Sebab bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak talenta, melainkan lebih banyak kebijakan yang berpihak pada lahirnya para pencipta.

Baca juga: Seribu Sapi, APBN, Paris, dan DPR yang Menjadi Pengeras Suara Kekuasaan

Ukuran yang sama berlaku bagi Sabang, mineral kritis, dan integrasi sistem pembayaran digital. Nilai Sabang tidak berhenti pada konektivitas maritim, tetapi pada peluang membangun pusat logistik, industri, dan inovasi kawasan. Nikel tidak semestinya berhenti sebagai komoditas ekspor, melainkan menjadi fondasi industri baterai dan manufaktur bernilai tambah. Integrasi UPI pun seharusnya menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi digital, kecerdasan buatan, keamanan siber, dan ekosistem inovasi nasional.

India memperoleh pasar, memperkuat industri pertahanan, sekaligus memperluas pengaruh geopolitiknya. Itulah cara setiap negara memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Pertanyaan yang harus dijawab Indonesia jauh lebih mendasar. Apakah kemitraan ini menghadirkan alih teknologi, produksi bersama, penguatan industri nasional, serta akses riset yang memungkinkan Indonesia menjadi pencipta, bukan hanya pengguna?

Keberhasilan hubungan Indonesia–India tidak diukur dari nilai perdagangan atau jumlah rudal yang dibeli, melainkan dari kemampuan kemitraan tersebut memperkuat kapasitas Indonesia sebagai bangsa pembuat. Tidak ada yang keliru dengan membeli ketika kebutuhan memang mendesak. Yang keliru adalah menjadikan pembelian sebagai tujuan, bukan sebagai jalan menuju kemandirian teknologi. Sejarah tidak mengenang bangsa karena panjangnya daftar belanja, tetapi karena kemampuan membangun masa depan melalui ilmu pengetahuan, inovasi, dan industri.

Arsitektur baru Indo-Pasifik menuntut Indonesia mengambil posisi yang lebih berani. Indonesia tidak cukup menjadi pasar. Indonesia harus menjadi pencipta teknologi, penentu standar, sekaligus salah satu pembentuk masa depan kawasan. Dalam persaingan antarbangsa, kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak membeli teknologi, melainkan oleh siapa yang paling mampu menciptakan, menguasai, dan mengembangkannya. []

Baca juga: May Day: Kerja Keras Tanpa Kenaikan Nasib