May Day: Kerja Keras Tanpa Kenaikan Nasib

Oleh: Muhlisin Turkan

Jakarta, 1 Mei 2026 — Setiap 1 Mei, pekerja kembali diingatkan, setidaknya dalam pidato dan pernyataan resmi. Komitmen diulang, arah kebijakan dirumuskan dalam istilah yang terdengar meyakinkan: produktivitas, inklusivitas, dan pertumbuhan.

Namun di luar itu, sedikit yang benar-benar berubah. Banyak pekerja tetap bekerja tanpa pernah benar-benar bergerak maju. Kerja keras tetap ada, tetapi mobilitasnya tidak. Pada titik ini, May Day kehilangan fungsi reflektifnya dan hanya tinggal rutinitas pengulangan.

Mayoritas yang Tidak Benar-Benar Aman

Kesan bahwa keadaan terus membaik bukannya tanpa dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 8 persen pada 2025. Dalam kerangka statistik, ini adalah kemajuan. Namun angka tersebut hanya menjelaskan sebagian kecil dari keseluruhan realitas. Di baliknya, mayoritas masyarakat berada di wilayah yang sulit didefinisikan. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi juga belum memiliki ketahanan ekonomi.

BPS menetapkan batas kemiskinan sekitar Rp600.000 per kapita per bulan. Pendekatan ini efisien untuk pengukuran administratif, tetapi terlalu sempit untuk menggambarkan kualitas hidup.

Sedikit di atas garis kemiskinan terdapat kelompok rentan. Mereka bekerja, memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki bantalan ekonomi. Stabilitas dalam kondisi ini bersifat sementara.

Kelompok terbesar berada pada kategori “menuju kelas menengah”. Secara konsep, ini terdengar seperti fase naik. Dalam praktiknya, tidak selalu demikian.

Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa kelompok ini sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi. Mereka mengonsumsi, tetapi belum mengakumulasi aset. Bergerak, tetapi belum berpindah kelas.

Di atasnya, kelas menengah relatif stabil, meskipun jumlahnya terbatas. Di puncak struktur terdapat kelompok kecil dengan akses luas terhadap aset dan peluang ekonomi.

Dilihat sebagai satu kesatuan, polanya konsisten: mayoritas hidup dalam kondisi cukup untuk bertahan, bukan untuk naik kelas.

Kebijakan yang “Masuk Akal”, Hasil yang Tidak Seimbang

Kondisi ini tidak lahir dari satu kebijakan yang keliru. Hampir semua kebijakan terlihat rasional jika dilihat secara terpisah. Upah dijaga agar investasi tetap menarik. Pajak diatur agar pertumbuhan tidak terganggu. Subsidi diberikan untuk menjaga stabilitas sosial.

Masalahnya, masyarakat tidak hidup dalam kebijakan yang terpisah. Ketika semuanya berjalan bersamaan, arah yang dihasilkan menjadi seragam. Upah meningkat, tetapi tetap tertahan dalam batas tertentu. Pajak berjalan tertib bagi mereka yang tidak memiliki ruang untuk menghindar, sementara fleksibilitas lebih tersedia bagi yang memiliki akses.

Subsidi hadir, tetapi tidak selalu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan perlindungan jangka panjang.

Dalam konteks ini, struktur ekonomi juga tidak sepenuhnya netral. Konsentrasi kekuatan terlihat pada kelompok besar seperti Sinar Mas dan Lippo Group yang beroperasi dalam skala luas dan lintas sektor. Skala besar bukanlah masalah. Ketimpangan akseslah yang membuat hasil akhir menjadi tidak seimbang.

Sistem tetap berjalan. Tetapi tidak untuk semua orang dengan cara yang sama.

Individu Diminta Lebih Cepat dari Sistem

Di tingkat individu, solusi yang ditawarkan cenderung seragam. Pekerja didorong untuk meningkatkan keterampilan, beradaptasi dengan teknologi, dan memanfaatkan peluang baru. Pendekatan ini masuk akal. Namun ini mengasumsikan bahwa masalah utamanya berada pada individu, padahal struktur yang menentukan hasil akhir tidak banyak berubah.

Di sinilah ketegangan muncul. Individu diminta bergerak lebih cepat, sementara sistem bergerak jauh lebih lambat. Jika sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan, maka persoalannya bukan lagi teknis kebijakan, melainkan arah sistem itu sendiri.

Jika kerja keras tidak lagi mampu mengubah nasib, maka yang perlu dipertanyakan bukanlah etos kerja masyarakat, melainkan bagaimana sistem memberi nilai pada kerja itu sendiri. Karena ekonomi yang sehat seharusnya memberi ruang untuk naik, bukan hanya alasan untuk bertahan. Dan jika sebagian besar orang hanya bisa bertahan, sementara segelintir terus melaju, maka persoalannya bukan lagi soal pertumbuhan, melainkan soal siapa yang sebenarnya diizinkan untuk maju.[]