Seribu Sapi, APBN, Paris, dan DPR yang Menjadi Pengeras Suara Kekuasaan

Oleh: Muhlisin Turkan

Jakarta, 28 Mei 2026 — Hari raya kurban seharusnya mengajarkan keikhlasan dan kesederhanaan. Namun dalam politik Indonesia hari ini, bahkan momen spiritual seperti Idul Adha sulit dilepaskan dari panggung pencitraan. Ibadah berubah menjadi seremoni yang sibuk dipertontonkan, sementara makna pengorbanan perlahan tenggelam di bawah sorot kamera dan penjelasan resmi negara.

Baca juga: Akhirnya Syahid Imam Khamenei pun “Berkurban”

Polemik muncul setelah pemerintah mengumumkan bahwa 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026 dibeli menggunakan APBN senilai sekitar Rp100 miliar lebih. CNN Indonesia pada Rabu, 27 Mei 2026 melaporkan sapi-sapi premium seperti Simental, Limousin, Brahman, hingga Belgian Blue itu disalurkan ke berbagai daerah, pondok pesantren, dan lembaga sosial. Di atas kertas, program tersebut tampak rapi dan sah. Negara dapat dengan mudah menjelaskannya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus dukungan terhadap peternak lokal.

Namun publik tidak hanya membaca angka dan prosedur. Publik juga membaca suasana. Ketika rupiah melemah, biaya hidup meningkat, dan kelas menengah hidup dalam kecemasan ekonomi yang panjang, kemewahan semacam ini terasa ganjil. Seribu sapi premium tidak lagi terlihat sebagai bantuan sosial, melainkan panggung kuasa yang dipertontonkan di tengah masyarakat yang sedang sibuk bertahan hidup.

Baca juga: Orang Desa Memang Tidak Menggunakan Dolar

Semua Sah, Semua Normal

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menjelaskan bahwa bantuan tersebut sah karena merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar anggaran resmi dalam APBN. Pernyataan itu mungkin benar. Tidak ada aturan yang diterabas.

Masalahnya, kehidupan publik tidak hanya ditentukan oleh apa yang legal, tetapi juga oleh apa yang pantas. Yang dirasakan masyarakat hari ini adalah jarak yang makin lebar antara kehidupan elite politik dan kenyataan sehari-hari rakyat biasa.

Ironi semakin terasa ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengaku belum mengetahui detail anggaran bantuan sapi tersebut. Kepada wartawan, sebagaimana dikutip detikFinance pada Kamis, 28 Mei 2026, ia berkata, “Saya nggak tahu masalah itu. Saya cek, saya nggak tahu.”

Kalimat spontan itu terdengar lebih jujur dibanding banyak konferensi pers resmi. Di satu sisi, publik diyakinkan bahwa program tersebut merupakan bagian dari tata kelola negara yang rapi. Di sisi lain, pejabat keuangan negara sendiri belum mengetahui detail anggaran yang sedang dipertontonkan kepada publik.

Baca juga: Untuk Helma, Nama yang Ditulis di Badan Drone

Paris yang Terasa Jauh

Polemik semakin sensitif ketika publik menyoroti kunjungan Presiden ke Prancis saat Idul Adha. Itu merupakan kunjungan keempat sejak pertengahan 2025. Penjelasan resmi menyebut perjalanan tersebut telah dijadwalkan untuk agenda diplomatik, sementara salat Idul Adha dilaksanakan di Wisma KBRI Paris.

Tidak ada yang otomatis salah dalam diplomasi internasional. Namun di tengah harga kebutuhan pokok yang naik, lapangan kerja yang semakin kompetitif, dan daya beli yang melemah, perjalanan luar negeri berulang pada momentum religius mudah dibaca sebagai simbol keterputusan emosional antara elite politik dan rakyat.

Anak muda hari ini lebih akrab dengan gagasan bertahan hidup daripada membayangkan masa depan. Dalam situasi seperti itu, perjalanan ke Paris terasa jauh lebih mewah dibanding kehidupan masyarakat yang setiap hari dipaksa menghitung ulang pengeluaran mereka sendiri.

Baca juga: Tinta yang Mengering di Swiss: Perdamaian atau Platform Kepatuhan?

DPR yang Sibuk Menjadi Gema

Catatan lain yang tak kalah penting adalah posisi DPR dalam seluruh polemik ini. Dalam sistem demokrasi, parlemen seharusnya hadir sebagai pengawas penggunaan anggaran negara, terutama ketika uang publik dipakai untuk proyek yang sarat simbol politik dan menimbulkan kegelisahan sosial.

Namun yang terlihat justru sebaliknya. Banyak anggota DPR memilih diam, seolah kehilangan fungsi dasarnya sendiri. Tidak ada tekanan serius, tidak ada kritik terbuka yang berarti, bahkan sebagian seolah tampil membela program tersebut dengan argumentasi yang sama. Semua berlindung di balik kata legal, seakan kepantasan publik tidak lagi penting dalam kehidupan bernegara.

Situasi ini menghadirkan ironi yang lebih besar daripada polemik seribu sapi dan APBN itu sendiri. Ketika lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan berubah menjadi pengeras suara kekuasaan, maka yang hilang bukan hanya fungsi pengawasan, melainkan juga akal sehat demokrasi. DPR perlahan tampak bukan sebagai wakil rakyat, melainkan pagar politik yang menjaga agar kekuasaan tetap nyaman dari kritik.

Padahal dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan seperti sekarang, publik membutuhkan parlemen yang berani bertanya. Mengapa anggaran sebesar itu diprioritaskan untuk pertunjukan politik yang dibungkus kesalehan. Mengapa kepekaan sosial terasa begitu tumpul di tengah daya beli yang melemah. Mengapa negara tampak lebih sibuk membangun citra kemurahan hati dibanding membangun rasa aman bagi rakyatnya sendiri.

Namun pertanyaan semacam itu tampaknya terlalu berisiko untuk diucapkan keras-keras di Senayan hari ini. Mungkin karena dalam banyak perhitungan politik, rakyat lebih sering diperlakukan sebagai angka statistik daripada manusia yang benar-benar harus didengar kegelisahannya.

Baca juga: Pidato Wakil Ketua Umum ABI: Idul Adha, Tauhid, dan Jalan Persatuan Umat

Kepekaan Dikorbankan

Masalah terbesar dari semua ini sebenarnya bukan pada jumlah sapi, atau perjalanan ke Paris. Persoalan utamanya adalah budaya politik yang terlalu mencintai pertunjukan. Negara percaya bahwa empati dapat dibangun lewat paket bantuan dan panggung kamera. Bantuan harus terlihat besar, acara harus tampak megah, dan pidato harus terdengar khusyuk.

Padahal Idul Adha justru mengajarkan pembatasan diri, termasuk membatasi hasrat mempertontonkan kekuasaan ketika masyarakat sedang membutuhkan kesederhanaan dan keteduhan.

Akhirnya, publik menyaksikan negara yang semakin mahir menjelaskan tindakannya, tetapi semakin kesulitan memahami keresahan rakyatnya sendiri. Semua dijawab dengan prosedur dan mekanisme resmi, seolah-olah kecemasan sosial dapat selesai hanya dengan memastikan tidak ada aturan formal yang dilanggar.

Padahal sebuah bangsa tidak mulai kehilangan arah ketika mata uang melemah atau inflasi meningkat. Sebuah bangsa mulai kehilangan fondasi moralnya ketika elite politik kehilangan rasa malu, kehilangan kepekaan terhadap keadaan rakyatnya sendiri, dan terlalu lama hidup di dalam kemewahan yang mereka ciptakan.

Dan di tengah takbir yang terus berkumandang itu, republik ini sudah semakin mahir mengorbankan sesuatu yang tidak pernah masuk daftar distribusi bantuan, kepekaan. []

Baca juga: Idul Fitri dan Tuntutan Sejarah untuk Berpihak dalam Pesan Ketua Umum ABI