Orang Desa Memang Tidak Menggunakan Dolar

Oleh: Muhlisin Turkan

Narasi dan Angka
Ahlulbait Indonesia, 23 Mei 2026 —Majalah The Economist turut menyoroti kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam publikasinya pada Kamis, 14 Mei 2026. Media ekonomi asal Inggris itu menilai pemerintah saat ini terlalu “boros” dan “otoriter”. Kritik tersebut dituangkan dalam artikel berjudul “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy” atau “Presiden Indonesia Membahayakan Ekonomi dan Demokrasi” yang ditulis Aaron Connelly dan Ethan Wu.

Baca juga: Ketua Umum ABI Ustadz Zahir Yahya: Kesiapan Sambut Imam Mahdi Bersifat Kolektif

Ada sesuatu yang mulai terasa ganjil dalam cara negara ini dikelola. Pemerintah berbicara tentang kemandirian nasional ketika ketergantungan terhadap utang justru semakin besar. Efisiensi dipromosikan di tengah belanja negara yang terus membengkak. Demokrasi tetap dipuji bahkan ketika ruang kritik dipersempit dengan cara yang semakin vulgar.

Dan ketika kritik mulai datang dari luar negeri, respons resminya jarang benar-benar berisi bantahan substantif. Yang lebih sering muncul justru kombinasi antara nasionalisme emosional, optimisme verbal, dan kemarahan yang tersinggung.

The Economist menilai Indonesia sedang bergerak menuju sentralisasi kekuasaan, pelemahan oposisi legislatif, dan meluasnya kembali peran militer dalam ruang sipil. Pada saat yang sama, beban fiskal negara terus membesar melalui proyek-proyek ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara pasar mulai menunjukkan kecemasan yang nyata.

Pemerintah tentu dapat membantah seluruh kritik tersebut. Namun ada persoalan yang lebih sulit dinegosiasikan dibanding narasi politik, yakni soal angka-angka.

Baca juga: Nakba Tak Pernah Berakhir: Dari “Israel Raya” hingga Board of Peace

Optimisme dan Pasar
Defisit fiskal disebut berpotensi menembus batas 3 persen yang selama dua dekade menjadi semacam pagar disiplin anggaran Indonesia. Beban bunga utang kini mencapai 16 persen pendapatan negara, naik tajam dibanding sekitar 9 persen satu dekade lalu. Investor asing mulai menarik modal. Rupiah terus melemah hingga menyentuh titik terendah baru. Bahkan lembaga pemeringkat seperti S&P mulai memberi sinyal kehati-hatian.

Dalam banyak kasus, narasi politik memang bergerak lebih cepat dibanding daya tahan struktur ekonomi.

Karena itu, pernyataan Prabowo bahwa “rakyat di desa tidak menggunakan dolar” pada 16 Mei 2026 mungkin terdengar menenangkan secara politik, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi. Kalimat tersebut memberi kesan bahwa pelemahan rupiah hanyalah kecemasan abstrak kaum urban yang terlalu akrab dengan grafik pasar. Padahal tekanan nilai tukar pada akhirnya tetap merembes ke harga pupuk, pangan impor, obat-obatan, logistik, hingga biaya hidup masyarakat kecil yang bahkan tidak pernah memegang dolar sekalipun.

Di ruang publik, optimisme politik hampir selalu lebih mudah dijual dibanding kehati-hatian fiskal.

Baca juga: Kapal-Kapal Kecil Iran yang Mengubah Logika Perang Laut Modern

Stabilitas dan Kekuasaan
Ironi yang lebih mengkhawatirkan muncul ketika kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi mulai diperlakukan sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap negara. Pada 29 April 2026, publik bahkan mendengar anjuran Prabowo agar pihak yang khawatir terhadap arah republik “kabur ke Yaman”, seolah kritik terhadap jalannya pemerintahan dengan sendirinya menempatkan seseorang di luar definisi nasionalisme yang dapat diterima. Padahal demokrasi yang sehat justru ditandai oleh kemampuan negara menerima kritik tanpa merasa kehilangan kewibawaan.

Di bawah pemerintahan Prabowo, gejala konsentrasi kekuasaan itu mulai terlihat semakin jelas. Oposisi legislatif melemah, peran militer kembali meluas ke ruang sipil, sementara loyalitas politik perlahan tampak lebih dihargai dibanding kapasitas institusional. Semua berlangsung tanpa kegaduhan besar, seolah republik sedang bergerak normal-normal saja.

Dalam konteks itulah kritik The Economist menjadi relevan. Persoalannya bukan apakah majalah tersebut benar atau salah. Persoalannya adalah mengapa pemerintah tampak jauh lebih sensitif terhadap kritik eksternal dibanding terhadap sinyal-sinyal internal yang menunjukkan melemahnya disiplin fiskal dan kualitas demokrasi.

Barangkali karena citra memang selalu lebih mudah dipertahankan dibanding fondasi.

Baca juga: Perang Tak Jadi Pelajaran, Negara Arab Teluk Kembali “Impor Keamanan” dari Amerika Serikat

Pembangunan dan Demokrasi
Pemerintah dapat terus membangun narasi tentang hilirisasi, kedaulatan pangan, makan gratis, koperasi nasional, dan kebangkitan ekonomi rakyat. Namun pada saat yang sama, utang membesar, investor mulai gelisah, dan militer kembali memperoleh ruang yang semakin luas dalam urusan sipil. Kombinasi semacam ini tidak lagi sekadar menyangkut ekonomi. Kondisi tersebut mulai menyentuh arah dasar republik pasca-Reformasi.

Indonesia hari ini tampak seperti negara yang terus memperbesar panggung pembangunan sambil berharap publik tidak terlalu lama memperhatikan suara-suara retak dari belakang layar.

Dan di situlah kritik tentang kemunduran demokrasi menjadi sulit diabaikan.

Sebab demokrasi jarang runtuh secara dramatis. Kemunduran sering datang perlahan melalui normalisasi konsentrasi kekuasaan, pengaburan batas sipil dan militer, delegitimasi kritik, serta budaya politik yang semakin alergi terhadap pengawasan publik. Ironinya, semua itu hampir selalu dijelaskan atas nama stabilitas.

Republik ini memang semakin mahal untuk dipertahankan. Subsidi membengkak, proyek strategis diperluas, birokrasi diperbesar, dan ambisi politik dipelihara tanpa jeda. Tetapi pada saat yang sama, disiplin fiskal dan kualitas demokrasi perlahan dinegosiasikan sebagai harga yang dianggap wajar demi efektivitas kekuasaan.

Dan mungkin problem terbesar Indonesia hari ini bukan lagi soal kekurangan sumber daya atau minimnya ambisi pembangunan. Problem sesungguhnya mulai muncul ketika batas antara pembangunan dan pembenaran kekuasaan perlahan menjadi semakin sulit dibedakan. []

Baca juga: Ustadz Zahir Yahya: Perlawanan Warisan Terbesar Imam Ali Khamenei