Opini
Politico: Negara-Negara Berupaya Kurangi Ketergantungan pada AS

Media ABI, 25 Oktober 2026 – Sejumlah negara mulai mengambil pelajaran dari satu kenyataan dalam politik luar negeri Amerika Serikat (AS): kesepakatan dengan Washington belum tentu menjamin bahwa kebijakan hari ini akan tetap berlaku esok hari. Di bawah Presiden Donald Trump, perubahan sikap dan arah kebijakan AS mendorong negara-negara lain memperkuat kemandirian strategis sekaligus mengurangi ketergantungan pada Washington.
Baca juga: Jerman Serukan Perundingan dengan Iran terkait Program Nuklir
Dalam artikel berjudul “There Is No Immunity to Donald Trump” yang ditulis Nahal Toosi dan diterbitkan Politico pada 22 Oktober 2026, perubahan sikap Trump terhadap Ukraina dan Rusia menjadi salah satu gambaran tentang ketidakpastian tersebut. Arah kebijakan yang semula tampak menjanjikan dukungan dapat kembali berbelok, sementara negara-negara yang terdampak harus menyesuaikan strategi. Toosi menilai, kegigihan Trump mengejar kepentingannya sendiri menjadi tantangan bagi negara-negara lain. Ketidakpastian ini diperkirakan terus membayangi hubungan internasional dalam dua tahun mendatang, bahkan jika Partai Demokrat berhasil menambah kekuatan politiknya dalam pemilihan paruh waktu AS.
Trump Kembali ke Pendekatan Lama terhadap Rusia
Belum lama ini, hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tampak membaik, seiring kemajuan Kyiv dalam menghadapi Rusia. Trump bahkan menandatangani undang-undang yang didukung mendiang sekutunya, Senator Lindsey Graham, untuk memberlakukan sanksi dan tarif terhadap Rusia sebagai hukuman atas perang di Ukraina. Namun, arah kebijakan itu kembali berubah. Pada Oktober, Trump melonggarkan sejumlah tekanan terhadap Moskow, membuka peluang pembelian diesel Rusia, serta memberi sinyal bahwa Washington lebih tertarik menjalin hubungan bisnis dengan Rusia ketimbang memperjuangkan keadilan bagi Kyiv.
Bagi Ukraina, perubahan tersebut bukan hanya persoalan bahasa diplomatik. Pihak Ukraina menduga AS menekan mereka melalui pembatasan konektivitas satelit dan kerja sama intelijen. Pemerintahan Trump membantah sebagian besar tuduhan tersebut, sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan tidak ada perintah politik untuk menghentikan kerja sama intelijen. Pada Senin, Trump mengatakan Rusia telah menangani persoalan Ukraina dengan cukup baik. Ia juga menyambut gagasan pertemuan puncak pengendalian senjata bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping, yang berpotensi mencakup pembicaraan mengenai Ukraina.
Perubahan sikap tersebut memperkuat pandangan bahwa arah kebijakan Trump sulit dipastikan. Kalaupun tekanan tampak mengendur untuk sementara, tujuan politik yang sama dapat kembali dikejar melalui langkah berbeda. Ukraina menghadapi tekanan untuk membuat konsesi kepada Rusia, sementara Eropa harus terus menyesuaikan respons diplomatiknya. Situasi semakin rumit karena Trump menyalahkan Ukraina atas krisis energi global yang, menurut artikel tersebut, dipicu oleh perang yang dilancarkan AS terhadap Iran.
Baca juga: Gejolak Hormuz Mengguncang Wall Street
Seorang pejabat senior Eropa yang tidak disebutkan namanya menggambarkan pola diplomasi Trump dengan mengatakan bahwa tidak ada kekebalan dari Donald Trump. Menurutnya, Trump dapat membuat satu kesepakatan demi memperoleh kesepakatan yang lebih menguntungkan pada hari berikutnya. Dalam pola diplomasi semacam ini, kesepakatan tampaknya tidak selalu menjadi garis akhir, melainkan bisa menjadi titik awal untuk tawar-menawar berikutnya.
Greenland memberikan gambaran lain. Trump semula mengusulkan pembelian pulau tersebut, sebelum berbicara mengenai penguasaan penuh oleh AS. Pada September, ia menyetujui perluasan kehadiran militer AS di Greenland, meskipun menurut Politico, langkah itu sebenarnya dapat dicapai melalui diplomasi tanpa menimbulkan gejolak. Belum jelas apakah ambisi Trump untuk menguasai Greenland benar-benar telah ditinggalkan. Dalam unggahan media sosial, ia bahkan menyinggung eksplorasi minyak, gas, dan mineral di wilayah yang disebutnya sebagai Greenland baru milik AS.
Brasil pun menghadapi tekanan serupa. Pemerintah Brasil bertahan menghadapi tarif dan sanksi Trump terkait proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro. Trump kemudian tampak menarik sebagian tekanannya. Namun, pemerintahan AS disebut masih berupaya melemahkan pemerintahan Brasil saat ini sekaligus mendukung Flávio Bolsonaro. Dari Ukraina hingga Greenland dan Brasil, pola yang muncul memperlihatkan bahwa meredanya tekanan tidak selalu berarti berakhirnya persoalan. Dalam hubungan dengan Washington, jeda tekanan belum tentu sama dengan kepastian.
Baca juga: Jerman Peringatkan Krisis Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb Bisa Picu Kelaparan
Negara-Negara Berupaya Mengurangi Ketergantungan pada AS
Ketidakpastian kebijakan Washington mendorong sejumlah negara mencari ruang gerak yang lebih luas dalam perdagangan, keamanan, dan hubungan internasional. Mereka mulai memperluas hubungan dagang, memperkuat kerja sama keamanan, dan membangun aliansi baru untuk mengurangi risiko akibat perubahan kebijakan AS. Sebagian juga memilih terlibat dalam proyek-proyek yang didukung Washington demi mempertahankan kepentingan masing-masing.
Strategi tersebut mencerminkan dilema yang tidak sederhana. Mengurangi ketergantungan pada AS bukan berarti semua negara dapat atau ingin memutus hubungan dengan Washington. Persoalannya adalah bagaimana menjaga kerja sama tanpa menjadikan satu mitra sebagai satu-satunya sandaran. Mengantisipasi satu langkah Trump pun tidak lagi memadai. Negara-negara lain harus memperhitungkan kemungkinan perubahan berikutnya, termasuk langkah-langkah yang sulit diperkirakan sejak awal. Perencanaan strategis kini bukan hanya soal membaca arah kebijakan, tetapi juga menyiapkan pilihan ketika arah itu kembali berubah.
Bagi Ukraina dan negara-negara Eropa, upaya tersebut mencakup diversifikasi sumber intelijen dan penguatan kapasitas industri pertahanan. Langkah ini ditujukan untuk memperbesar kemampuan menghadapi krisis tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan Washington. Di tengah kekhawatiran tersebut, pejabat AS tetap menyatakan bahwa kebijakan pemerintahannya tidak berubah. Namun, bagi negara-negara mitra, pernyataan itu belum cukup untuk menghapus ketidakpastian. Kepercayaan dalam diplomasi tidak hanya dibangun melalui pernyataan, tetapi juga melalui konsistensi kebijakan.
Baca juga: Rincian Kesepakatan Rahasia Trump untuk Mengeruk Minyak Venezuela
Kemenangan Demokrat Belum Tentu Membatasi Trump
Sebagian pihak berharap kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu November dapat membatasi ruang gerak Trump. Namun, perubahan komposisi Kongres belum tentu menghasilkan perubahan berarti dalam kebijakan luar negeri AS. Senator Demokrat Chris Murphy dari Connecticut memperingatkan bahwa Partai Republik tidak serta-merta akan meninggalkan pandangan Trump mengenai sekutu dan tatanan dunia. Pergeseran kekuatan politik di Kongres juga tidak menjamin AS kembali memiliki kesamaan pandangan dengan negara-negara mitranya, termasuk mengenai siapa yang dianggap sebagai ancaman bersama.
Bahkan jika Demokrat menguasai satu atau kedua kamar Kongres, kewenangan presiden, termasuk hak veto dan ruang kekuasaan eksekutif yang besar dalam kebijakan luar negeri, tetap menjadi faktor penting. Murphy memperkirakan Trump justru akan semakin marah jika menghadapi tekanan politik setelah pemilihan paruh waktu.
Karena itu, menggantungkan strategi jangka panjang pada kemungkinan perubahan kekuatan politik di Washington menyimpan risiko tersendiri. Pergantian komposisi Kongres tidak otomatis mengubah arah kebijakan luar negeri presiden. Bagi negara-negara lain, penguatan kemandirian strategis dan diversifikasi hubungan internasional menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Dalam situasi seperti ini, mengurangi ketergantungan bukan berarti menutup pintu bagi AS. Ini merupakan upaya memastikan bahwa ketika Washington kembali mengubah haluan, negara-negara lain tidak ikut kehilangan arah. Sebab, dalam diplomasi yang penuh kejutan, memiliki hubungan baik dengan Washington tetap penting, tetapi memiliki pilihan lain bisa jauh lebih menentukan. []
Baca juga: WFP Hentikan Bantuan Pangan bagi 500.000 Warga Palestina di Gaza






