Internasional

Satu Seragam, Banyak Komando dalam Tentara Rezim Al-Jolani

Published

28 detik ago

6 September, 2026

Pasukan tentara Suriah di bawah pemerintahan Abu Muhammad al-Jolani, yang masih menghadapi tantangan menyatukan berbagai faksi dan jaringan komando ke dalam satu struktur militer nasional.

Media ABI, 6 September 2026 – Upaya pemerintahan transisi Suriah di bawah Abu Muhammad al-Jolani membentuk angkatan bersenjata nasional masih menghadapi persoalan besar. Lebih dari 130 faksi dan kelompok bersenjata memang telah dimasukkan ke dalam struktur militer baru, tetapi banyak di antaranya tetap mempertahankan jaringan komando, pengalaman tempur, dan loyalitas lokal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Kantor berita Tasnim, Minggu (6/9/2026), mengutip laporan Al-Akhbar yang menyebut pasukan tersebut kini tampil dengan nama, seragam, dan struktur organisasi yang lebih seragam. Namun, penyatuan di tingkat formal belum sepenuhnya mengubah kenyataan di lapangan. Di balik struktur baru itu, sejumlah kelompok masih bergerak dengan ikatan dan pola hubungan yang terbentuk sebelum mereka masuk ke dalam institusi militer pemerintahan transisi.

Dari Faksi ke Divisi Baru

Setelah pemerintahan Bashar al-Assad tumbang, Kementerian Pertahanan pemerintahan transisi mengadakan pertemuan dengan para komandan kelompok bersenjata. Lebih dari 130 faksi kemudian ditempatkan ke dalam divisi-divisi baru yang tersebar di berbagai provinsi.

Pemerintahan transisi menyatakan penataan itu ditujukan untuk mengakhiri perpecahan, menempatkan persenjataan di bawah kendali negara, dan membangun angkatan bersenjata dengan satu komando pusat.

Namun, proses integrasi tersebut belum selalu berarti pembentukan ulang struktur dari awal.

Dalam banyak kasus, kelompok lama tetap masuk ke dalam divisi dan brigade baru bersama anggota serta para komandannya. Nama kelompok berubah dan para pemimpinnya memperoleh pangkat resmi, tetapi susunan internal yang telah terbentuk sebelumnya tidak sepenuhnya dibongkar.

Kelompok-kelompok tersebut, dengan kata lain, masuk ke dalam tentara baru sebagai satu kesatuan yang nyaris utuh, bukan melalui proses penempatan kembali personel berdasarkan kebutuhan organisasi dan standar militer baru.

Para komandan juga masih mempertahankan pasukan yang selama bertahun-tahun berada di bawah kepemimpinan mereka. Penempatan sejumlah unit pun tetap berkaitan erat dengan wilayah asal.

Kelompok yang tumbuh dari Idlib dan wilayah utara Aleppo, misalnya, masih memiliki keterikatan kuat dengan struktur sebelumnya. Sementara sejumlah kelompok di wilayah selatan tetap mempertahankan hubungan lokal dan kesukuan. Di kawasan pesisir, Daraa, dan wilayah gurun, perbedaan kondisi keamanan turut menghasilkan pengaturan yang berbeda.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan dari kekuatan berbasis faksi menuju institusi militer nasional belum sepenuhnya terjadi.

Seorang anggota kelompok bersenjata yang selama bertahun-tahun bergantung pada seorang pemimpin, sumber pendanaan, dan lingkungan lokal tidak otomatis menjadi prajurit sebuah institusi nasional hanya karena seragam dan lambang yang dikenakan berubah.

Hal serupa berlaku bagi para komandan. Pemberian pangkat resmi dapat memperkuat hubungan mereka dengan otoritas baru, tetapi tidak serta-merta menghapus jaringan loyalitas dan hubungan yang telah dibangun selama masa perang. Jaringan tersebut dapat tetap hidup dan terbawa ke dalam struktur militer baru.

Tentara Tanpa Doktrin Bersama

Komposisi angkatan bersenjata baru Suriah juga sangat beragam. Di dalamnya terdapat kelompok ekstremis dan kelompok yang disebut sebagai teroris dalam laporan sumber, faksi-faksi yang selama bertahun-tahun beroperasi dengan dukungan Turki, kelompok kesukuan, mantan perwira tentara pemerintahan sebelumnya, hingga pasukan asing yang sebagian komandannya telah masuk ke dalam struktur komando baru.

Menurut laporan Al-Akhbar, unsur-unsur tersebut belum melalui proses pelatihan terpadu dalam jangka panjang.

Belum tampak pula kesepahaman yang benar-benar sama mengenai karakter pemerintahan baru, tugas angkatan bersenjata, maupun batas kewenangan institusi militer.

Suriah juga belum memiliki doktrin militer yang diumumkan secara jelas untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar, termasuk sumber ancaman yang dihadapi negara, hubungan antara kekuasaan politik dan militer, peran tentara dalam konflik domestik, serta sikap terhadap kelompok sosial dan wilayah yang memiliki kekuatan sendiri.

Tanpa konstitusi permanen serta strategi keamanan dan pertahanan nasional yang jelas, pembentukan satu angkatan bersenjata nasional masih menghadapi jalan panjang. Persoalan itu semakin rumit karena proses penyusunan institusi militer berlangsung ketika krisis keamanan belum berakhir dan campur tangan asing masih terus berlangsung.

Kesepakatan dengan SDF Membuka Pola Baru

Persoalan lain muncul dari kesepakatan antara Damaskus dan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF.

Pada awal perundingan, pemerintahan transisi menginginkan pembubaran SDF dan penempatan personelnya secara terpisah ke berbagai unit militer. Pemerintah menolak keberadaan SDF sebagai satu faksi militer yang tetap utuh di dalam angkatan bersenjata.

Perkembangan konflik, tekanan politik, dan mediasi pihak asing kemudian menghasilkan formula berbeda.

Kesepakatan itu mengatur pembentukan sebuah divisi yang terdiri atas tiga brigade terkait pasukan Kurdi, ditambah satu brigade khusus untuk wilayah Ain al-Arab atau Kobani.

Dengan pengaturan tersebut, SDF tidak lagi berdiri secara resmi sebagai kekuatan militer independen. Namun, para anggotanya juga tidak dibagi satu per satu ke berbagai unit angkatan bersenjata.

Mereka ditempatkan dalam formasi baru yang tetap beroperasi di wilayah utama mereka dengan komposisi yang sebagian besar berasal dari kelompok Kurdi.

Sejumlah pihak melihat kemungkinan pola serupa diterapkan di Suwayda. Pasukan Garda Nasional yang terkait dengan Syekh Hikmat al-Hijri hingga kini masih menguasai sebagian besar wilayah provinsi tersebut.

Laporan Al-Akhbar menyebut, di tengah ketidakmampuan pemerintahan Jolani mengendalikan wilayah selatan dan berlanjutnya pendudukan Israel, dapat muncul pengaturan untuk memasukkan unsur-unsur Garda Nasional ke dalam lembaga negara sambil mempertahankan keberadaan mereka di Suwayda. Para komandan mereka juga dapat memperoleh peran dalam pengelolaan keamanan dan urusan militer di wilayah tersebut.

Satu Seragam, Banyak Loyalitas

Pada akhirnya, pemerintahan transisi Suriah dapat memiliki angkatan bersenjata yang tampak menyatu dari luar, dengan nama, seragam, dan struktur organisasi yang sama.

Namun, di dalamnya masih terdapat sejumlah kekuatan yang membawa sejarah militer, jaringan komando, dan loyalitas lokal masing-masing.

Keberadaan anggota dari berbagai wilayah dalam satu unit militer sebenarnya bukan persoalan yang tidak lazim. Banyak angkatan bersenjata di dunia dibangun dari personel dengan latar belakang wilayah dan sosial yang beragam.

Tantangan Suriah terletak pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu kepada siapa loyalitas unit-unit tersebut sebenarnya tertuju, seberapa kuat kepatuhan mereka terhadap komando pusat, dan apakah mereka memandang diri sebagai bagian dari institusi nasional atau tetap sebagai pelindung utama wilayah dan kepentingan kelompok masing-masing.

Susunan seperti ini mungkin membantu mencegah kembalinya konflik terbuka dan memungkinkan pemerintahan transisi memperluas kehadiran formalnya di berbagai wilayah.

Namun, langkah tersebut belum cukup untuk melahirkan sebuah angkatan bersenjata nasional.

Pembentukan institusi militer yang utuh membutuhkan pembongkaran aliansi faksional lama, penataan ulang personel, penyatuan sistem pendidikan dan persenjataan, serta rantai komando tunggal yang tidak bergantung pada kekuatan asing.

Selama proses itu belum berjalan sepenuhnya, tentara baru Suriah masih akan berdiri di atas fondasi kompromi antara berbagai kekuatan bersenjata yang dibentuk oleh keseimbangan kekuasaan di lapangan. []