Internasional

Negara Arab Pro-Normalisasi Cermati Masa Depan Politik Israel

Published

6 menit ago

1 November, 2026

Pemilu Israel menjadi sorotan negara-negara Arab pro-normalisasi karena komposisi pemerintahan mendatang dinilai berpengaruh terhadap dinamika politik dan keamanan kawasan Timur Tengah.

Media ABI, 1 November 2026 – Negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel terus mencermati perkembangan politik di negara tersebut. Hasil pemilu dinilai berpotensi memengaruhi arah hubungan regional, terutama bagi negara-negara yang menempuh jalur normalisasi.

Kantor Berita Tasnim, dalam laporan pada Sabtu (31/10/2026), mengutip pemberitaan media Zman Yisrael yang menyoroti perhatian negara-negara Arab pro-normalisasi terhadap dinamika politik Israel. Pemilu di Israel, yang oleh sejumlah media Arab disebut sebagai pemilu di Palestina yang diduduki, selama ini menjadi bahan pemberitaan dan perdebatan berkepanjangan di kawasan. Masyarakat Arab mengikuti proses politik di negara yang dijuluki sebagai “satu-satunya demokrasi di Timur Tengah” itu dengan rasa takjub, harapan, sekaligus kecemasan.

Perhatian tersebut tidak terlepas dari dampak hasil pemilu terhadap sejumlah persoalan regional. Perang terhadap Iran, penanganan terorisme Yahudi di Tepi Barat, pelaksanaan rencana Presiden AS Donald Trump di Gaza, aktivitas militer Israel di Lebanon dan Suriah, serta kemungkinan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara kawasan lainnya, dinilai sangat dipengaruhi oleh komposisi koalisi pemerintahan Israel berikutnya.

Menurut Zman Yisrael, negara-negara sahabat Israel di kawasan, khususnya negara-negara Arab pro-normalisasi, merasa lega setelah mengetahui bahwa Benjamin Netanyahu tidak memiliki mayoritas dan tidak dapat mengulangi koalisi sebelumnya bersama kelompok kanan ekstrem. Meski demikian, ketidakpastian mengenai konfigurasi pemerintahan berikutnya masih menjadi sumber kekhawatiran.

Baca juga:

Sejumlah kemungkinan kini menjadi perhatian, mulai dari pembentukan pemerintahan persatuan, penyelenggaraan pemilu baru, hingga pemerintahan minoritas yang ditopang dukungan partai-partai Arab. Berbeda dengan Presiden AS Donald Trump, negara-negara Timur Tengah disebut memilih tidak mencampuri politik dalam negeri Israel dan mengamati perkembangannya dari jarak aman.

Tingginya partisipasi warga Arab 1948 dalam pemilu juga menarik perhatian media Arab. Sejumlah media menyambut peningkatan pengaruh komunitas tersebut dalam politik Israel. Menurut laporan itu, para pengambil keputusan Israel perlu menyadari bahwa pernyataan rasis terhadap pemilih Arab, tuduhan kecurangan pemilu, maupun seruan boikot akan segera mendapat sorotan media berbahasa Arab dan menyebar ke berbagai penjuru Timur Tengah.

Laporan tersebut menyebut tuduhan kecurangan terhadap pemilih Arab tidak memiliki dasar, bahkan menurut kepolisian Israel. Namun, persoalan ini juga dinilai berpotensi memperluas gaung politik komunitas Arab di tengah dinamika internal Israel.

Zman Yisrael menilai Netanyahu dan sekutu-sekutunya tidak dapat diharapkan menjalin kerja sama dengan warga Arab 1948. Sebaliknya, kubu perubahan di Israel dinilai berpeluang memanfaatkan pendekatan terhadap komunitas tersebut untuk memperluas pengaruh di kalangan negara-negara Arab pro-normalisasi. []