Internasional

Senator AS: Washington Tak Mampu Melindungi Pasukannya dari Serangan Iran

Published

1 jam ago

1 November, 2026

Senator AS Chris Murphy memperingatkan kerentanan militer Washington di Timur Tengah dan mendesak Kongres mengawasi serta membatasi pendanaan operasi ofensif terhadap Iran.

Media ABI, 1 November 2026 – Senator Amerika Serikat Chris Murphy memperingatkan bahwa Washington tidak memiliki kemampuan memadai untuk melindungi pasukan, diplomat, dan asetnya di kawasan dari serangan balasan Iran. Menurut dia, perang yang telah berlangsung delapan bulan justru memperlihatkan kerentanan militer AS sekaligus kegagalan mencapai sasaran strategisnya.

Dalam publikasi berjudul “Murphy Details CODEL to Saudi Arabia, Qatar to Reporters, Experts, Foreign Dignitaries”, yang diterbitkan di situs resmi Senator Chris Murphy pada 29 Oktober 2026, Murphy memaparkan hasil kunjungannya ke Arab Saudi dan Qatar serta memperingatkan risiko dimulainya kembali operasi militer AS terhadap Iran.

Berdasarkan percakapannya dengan sejumlah pihak selama kunjungan tersebut, Murphy menyebut pangkalan AS di Bahrain telah hancur dan tidak dapat digunakan, sementara Pangkalan Al Udeid di Qatar masih beroperasi dengan kapasitas jauh berkurang. Ia juga menyatakan AS belum memiliki kemampuan yang meyakinkan untuk melindungi personel militernya maupun para diplomat di Timur Tengah.

Murphy menilai operasi militer tidak akan membuka kembali Selat Hormuz. Delapan bulan setelah perang dimulai, jalur strategis itu masih praktis tertutup. Pembukaannya, menurut dia, membutuhkan kesepakatan diplomatik. Sebaliknya, eskalasi militer justru berisiko memperkuat kelompok garis keras di Iran yang semakin enggan berunding.

Perang Mengubah Peta Keamanan Kawasan

Murphy memperingatkan bahwa jika perang berakhir tanpa perubahan rezim, Iran berpotensi keluar dari konflik dengan posisi regional yang lebih kuat. Negara-negara Arab Teluk, katanya, harus menyesuaikan diri dengan realitas baru, terutama setelah kepercayaan terhadap jaminan keamanan AS mengalami kemunduran.

Ia menilai pendekatan diplomatik langsung Arab Saudi terhadap Teheran sebagai salah satu perkembangan positif. Sebaliknya, kebijakan Presiden Donald Trump dinilainya memperlebar keretakan dengan Eropa sekaligus mendekatkan Rusia dan China kepada Iran.

Di Irak, Washington dilaporkan menekan pemerintah setempat agar menutup perbatasan dengan Iran, sembari berupaya memperkuat sekutu-sekutu Arab dan membatasi pengaruh Teheran. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa dampak perang tidak terbatas pada medan tempur, tetapi turut membentuk ulang hubungan keamanan dan diplomasi kawasan.

Ancaman Eskalasi dan Ujian bagi Kongres

Murphy memperingatkan kemungkinan Trump kembali melancarkan serangan terhadap Iran setelah pemilu sela 3 November. Dalam pengarahan tertutup, menurut Murphy, para anggota parlemen memperoleh penjelasan mengenai kemungkinan rencana operasi militer lanjutan. Ia menyebut rencana tersebut berbahaya dan berpotensi memperpanjang konflik.

Baca juga:

Peringatan itu juga menjadi pokok laporan Francis Kapper berjudul “Senator Reveals Secretive Iran War Briefing, Warns Of ‘Devastating Escalation’”, yang diterbitkan The Daily Caller pada 30 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, Kapper menguraikan peringatan Murphy bahwa rencana serangan baru pemerintahan Trump dapat memicu eskalasi besar di Timur Tengah dan semakin membahayakan personel AS.

Murphy juga menyinggung kemungkinan serangan terhadap infrastruktur sipil Iran dan penargetan sistematis terhadap para pemimpin politik. Menurutnya, rencana semacam itu dapat memperluas konflik, merugikan kepentingan keamanan AS, serta menimbulkan persoalan serius berdasarkan hukum internasional.

Di tengah kerentanan pangkalan militernya, Murphy menilai Washington perlu mengevaluasi kembali skala kehadiran pasukan AS di Teluk. Membangun kembali fasilitas yang rentan dihancurkan, katanya, berisiko memboroskan uang pembayar pajak. Penempatan pasukan dan fasilitas di lokasi yang lebih terlindungi perlu dipertimbangkan, meski Arab Saudi dan Qatar menginginkan kehadiran militer AS tetap berlanjut.

Murphy mendesak Kongres menggunakan kewenangan anggarannya untuk menghentikan perang yang, menurutnya, dimulai tanpa otorisasi legislatif. Ia mengusulkan pembatasan pendanaan bagi operasi ofensif terhadap Iran, sembari mempertahankan anggaran pertahanan dengan pengamanan ketat agar tidak digunakan untuk melanjutkan perang.

Ia memperkirakan kewenangan anggaran Kongres akan menjadi pokok perdebatan serius pada awal 2027. Murphy turut menyoroti belum digelarnya sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengenai perang Iran selama delapan bulan konflik berlangsung.

Persoalan perang Iran kini melampaui perhitungan militer. Konflik tersebut telah menguji kemampuan AS melindungi personelnya, mempertahankan pengaruh regional, dan menjalankan pengawasan demokratis atas keputusan perang. []