Internasional

Iran Akan Ubah Doktrin Nuklir jika Perang Kembali Pecah

Published

6 menit ago

1 November, 2026

Mayor Jenderal Mohsen Rezai, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menyatakan kemungkinan peninjauan doktrin nuklir jika perang kembali pecah, meski belum ada keputusan resmi pemerintah.

Media ABI, 1 November 2026 – Iran mulai membahas kemungkinan mengubah doktrin nuklirnya jika perang kembali pecah. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezai, mengatakan wacana tersebut mengemuka setelah fasilitas nuklir Iran menjadi sasaran serangan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi pemerintah untuk mengubah kebijakan itu.

Dalam wawancara khusus yang dilaporkan Farsnews Agency pada Sabtu (31/10/2026), Rezai menyebut munculnya tuntutan di tengah masyarakat Iran agar kebijakan nuklir dievaluasi. Serangan terhadap fasilitas nuklir memunculkan pertanyaan tentang alasan Teheran harus mempertahankan doktrin sebelumnya, terlebih ketika Iran telah memenuhi kewajibannya dalam inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

“Jika perang kembali terjadi, apakah kita akan tetap menggunakan doktrin sebelumnya atau tidak, kini menjadi bahan pembahasan,” kata Rezai.

Meski wacana tersebut mulai bergulir, belum ada keputusan di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi maupun kabinet. Kalangan parlemen, menurut Rezai, tampaknya telah memulai persiapan awal. Namun, langkah itu belum berarti adanya keputusan resmi negara.

Iran Ingin Tatanan Keamanan Baru di Asia Barat

Konflik terbaru, menurut Rezai, memunculkan pertanyaan mengenai masa depan keamanan Asia Barat, termasuk siapa yang akan mengisi kemungkinan kekosongan peran Amerika Serikat di kawasan. Teheran mendorong negara-negara setempat membangun sistem keamanan bersama tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Dalam tatanan baru tersebut, posisi Iran harus diakui.

Rezai mengungkapkan, pertemuan empat negara mengenai pengaturan keamanan regional telah membahas sejumlah prioritas. Agenda yang disebutnya antara lain perlindungan umat Islam dari ancaman Israel serta tuntutan agar Israel keluar dari Lebanon selatan, Suriah selatan, Gaza, dan Tepi Barat.

Pertemuan di Teheran disebut menjadi pijakan bagi pembentukan mekanisme keamanan yang lebih mandiri. Pembahasan berikutnya kemungkinan melibatkan para menteri luar negeri dari tiga negara mitra, kata Rezai.

Bagi Teheran, ketergantungan pada kekuatan asing selama ini justru membuka ruang bagi persaingan geopolitik dan pengabaian kepentingan negara-negara kawasan. Karena itu, Rezai mendorong kerja sama regional dengan prinsip dan mekanisme yang dirumuskan sendiri oleh negara-negara di Asia Barat.

Dampak Perang Melampaui Iran

Rezai menilai serangan terhadap Iran telah memicu dampak ekonomi dan politik yang meluas, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, dia mengutip pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman yang, menurut penuturannya, mengaitkan persoalan ekonomi serta gejolak sosial di negara masing-masing dengan perang terhadap Iran.

Dia juga menyinggung pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenai kenaikan harga bahan bakar yang dikaitkan dengan situasi di Selat Hormuz.

Rentetan dampak tersebut, menurut Rezai, memperlihatkan bahwa konflik tidak berhenti pada kerugian yang dialami Iran, tetapi turut memengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Presiden AS Donald Trump pun, menurut Rezai, terus menghadapi pertanyaan mengenai alasan dimulainya perang, termasuk dalam kegiatan politiknya.

Rezai berpandangan, daya tahan Iran selama konflik telah memperkuat posisi strategis negara itu dalam perhitungan keamanan dan ekonomi global. Perang juga disebut meningkatkan perhatian internasional terhadap kemampuan Iran. Namun, dalam keterangannya, Rezai tidak merinci data yang mendasari penilaian tersebut.

Tujuh Syarat Jadi Taruhan Diplomasi dengan Washington

Di jalur diplomasi, Teheran menjadikan tujuh syarat sebagai dasar pembicaraan dengan Washington. Iran belum bersedia kembali ke pola perundingan sebelumnya sebelum Amerika Serikat menunjukkan perubahan sikap dengan memenuhi tuntutan tersebut. Rezai bahkan menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz dan kelanjutan perundingan dikaitkan dengan pemenuhan syarat-syarat Iran.

Pakistan dan Qatar disebut berperan sebagai perantara dalam penyampaian tuntutan, sementara upaya Irak tidak berlanjut. Setelah beberapa kali pertukaran tanggapan, proposal terbaru Washington dinilai Rezai menunjukkan kesediaan lebih besar untuk menerima tuntutan Teheran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, menurut Rezai, telah menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pihak Amerika dan membawa pulang tanggapan yang menjadi dasar bagi putaran pembicaraan baru.

Teheran masih menunggu jawaban terakhir Washington. Meski tetap membuka ruang diplomasi, Iran tidak akan mengesampingkan hak-haknya, kata Rezai. Tuntutan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk mengubah sikap Amerika sekaligus mencegah serangan serupa terulang.

Salah satu poin yang disorot adalah gagasan koridor bersama Iran dan Oman di Selat Hormuz. Rezai menegaskan bahwa kedua negara telah menyepakati pengaturan yang akan didaftarkan pada organisasi internasional. Dalam skema yang dipaparkannya, Iran akan memegang peran dalam pengelolaan jalur tersebut, termasuk pengaturan pembayaran bagi pihak yang melintas.

Meski disebut terdiri atas tujuh syarat, isi tuntutan itu mencakup lebih banyak ketentuan karena beberapa poin memiliki dua hingga tiga unsur turunan. Rezai mengatakan, perbedaan dengan proposal sebelumnya terletak pada mekanisme verifikasi dan jaminan pelaksanaan. Seluruh syarat, tegasnya, masih berlaku tanpa perubahan.

Hak Nuklir Iran dan Perselisihan dengan IAEA

Jika pembicaraan nuklir kembali dibuka, Iran akan mendahulukan pengakuan atas hak-hak nuklirnya. Rezai merujuk keanggotaan Iran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai dasar tuntutan, termasuk hak yang menurut Teheran belum dapat dimanfaatkan secara penuh, seperti kerja sama nuklir dengan negara lain.

Iran, kata Rezai, tidak ingin kehilangan waktu untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, tetapi juga tidak menginginkan perang. Dalam pandangannya, pengakuan atas hak nuklir Iran harus menjadi pijakan sebelum pembahasan mengenai kewajiban dilanjutkan.

Perselisihan dengan IAEA turut menjadi sorotan. Rezai menuduh Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi berpihak kepada Israel dan menyebut hubungan Iran dengan badan tersebut memburuk sejak Grossi memimpin. Tuduhan itu disampaikan tanpa pemaparan bukti dalam wawancara tersebut.

Rezai berdalih Iran telah menjalani inspeksi secara luas dan memiliki dokumentasi yang, menurut penilaiannya, menunjukkan tidak adanya penyimpangan dari tujuan damai program nuklirnya.

Dalam wawancara yang sama, Rezai mengungkapkan telah menerima surat terbaru dari Amerika Serikat melalui perantara. Surat yang diteruskan Kementerian Luar Negeri itu telah dibacanya, tetapi belum dijawab. Perubahan nada dalam surat tersebut dinilainya sebagai perkembangan positif, meski isi komunikasi itu tidak diungkapkan.

Teheran Tekankan Persatuan di Tengah Ancaman Perang

Di tengah ancaman konflik lanjutan, Rezai menggambarkan pemerintahan Iran tetap berjalan meskipun kehilangan sejumlah pejabat dan komandan selama perang. Keberlangsungan institusi negara, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerintahan tidak bergantung pada figur tertentu.

Presiden, parlemen, lembaga peradilan, dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi juga memiliki keselarasan dalam menghadapi perang, menjalankan diplomasi, serta mengatasi tekanan ekonomi. Perbedaan pandangan teknis tetap ada, tetapi dapat diselesaikan melalui pembahasan bersama, kata Rezai.

Untuk situasi perang, koordinasi diplomasi berada di bawah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang dipimpin Presiden dan melibatkan Menteri Luar Negeri serta komandan militer. Adapun diplomasi di luar situasi perang dan kondisi keamanan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri.

Rezai mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh upaya yang memicu polarisasi politik. Para pejabat negara, menurutnya, tetap berada dalam satu barisan di bawah kepemimpinan tertinggi Iran. Persatuan nasional juga perlu melampaui ranah politik dan pertahanan. Ekonomi, kewirausahaan, kebudayaan, dan penyampaian informasi sebagai bidang yang membutuhkan penguatan solidaritas.

“Persatuan dan solidaritas nasional tidak kalah penting dari rudal-rudal kita,” ujar Rezai.

Bagi Teheran, persatuan nasional menjadi salah satu penopang ketahanan Iran dalam menghadapi tekanan eksternal. Rezai menilai solidaritas tersebut dapat memperkuat posisi negaranya di tengah konflik. Dia juga menegaskan bahwa pandangan publik internasional terhadap Iran kini semakin positif, sekaligus menyerukan agar capaian yang menurutnya diraih selama perang tetap dipertahankan. []