Al Jazeera Soroti Gelombang Demonstrasi di Eropa: Negeri-Negeri yang Gemar Mendikte Dunia Diuji Rakyatnya Sendiri

Media ABI, 25 Oktober 2026 – Selama puluhan tahun, sejumlah negara Barat kerap memosisikan diri sebagai rujukan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas politik bagi negara-negara lain. Dari podium diplomasi hingga forum internasional, mereka tak jarang tampil sebagai pengajar, sementara negara lain ditempatkan sebagai murid. Namun, gelombang demonstrasi di Italia, Belgia, Prancis, dan Albania menunjukkan bahwa Eropa sendiri masih bergulat dengan tekanan ekonomi, ketidakpuasan publik, serta ketegangan antara kekuasaan dan tuntutan rakyat.

Baca juga: Meidas News Bongkar Kerusakan Pangkalan AS, Personel Mengaku Ditelantarkan

Dalam laporan yang dipublikasikan pada 25 Oktober 2026, Al Jazeera menyoroti demonstrasi di Italia, Albania, dan Belgia yang berlangsung pada Sabtu (24/10). Artikel tersebut berjudul Ishtibākāt ʿanīfah khilāla iḥtijājāt tajtāḥu Īṭāliyā wa-Albāniyā wa-Biljīkā, yang dapat diterjemahkan sebagai “Bentrokan Keras dalam Gelombang Demonstrasi yang Melanda Italia, Albania, dan Belgia”. Laporan itu menggambarkan aksi yang dipicu beragam persoalan politik, ekonomi, dan sosial, serta diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.

Persoalan Ekonomi Memenuhi Jalanan

Di Italia, ribuan orang, termasuk mahasiswa, sopir truk, dan petani, turun ke jalan memprotes kenaikan biaya hidup, terutama harga hunian dan bahan bakar, serta pengurangan belanja pemerintah. Demonstrasi juga diwarnai penolakan terhadap perang di Timur Tengah. Aksi berlangsung di sejumlah kota, antara lain Roma, Torino, Bologna, dan Milan.

Bentrokan terjadi di beberapa kota. Menurut keterangan kepolisian, sembilan orang ditangkap, sementara 371 orang lainnya, termasuk 110 anak di bawah umur, dibawa ke kantor polisi di delapan kota. Penanganan aksi oleh aparat juga menuai kritik dari sejumlah peserta yang mempersoalkan pendekatan keamanan.

Di Belgia, ratusan anak muda dan mahasiswa memprotes kebijakan penghematan anggaran serta reformasi pendidikan. Mereka menuntut peningkatan pendanaan pendidikan, perlindungan daya beli, dan penguatan layanan publik.

Aksi di Brussel diwarnai bentrokan. Aparat menggunakan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan massa. Sebagian demonstran membakar barikade, sementara sejumlah peserta aksi menuding polisi menggunakan kekuatan berlebihan. Kepolisian Brussel menyatakan situasi terkendali dan tidak terjadi insiden serius.

Kepolisian juga melaporkan penahanan sejumlah orang terkait dugaan pelanggaran ketertiban umum, kepemilikan senjata terlarang, dan hasutan untuk melakukan kerusuhan.

Di Prancis, aksi protes turut memperlihatkan besarnya ketidakpuasan publik. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlah peserta mencapai 410.000 orang di seluruh negeri. Sementara itu, Konfederasi Umum Buruh (CGT) menyebut angka 800.000 orang, termasuk 250.000 di Paris.

Di ibu kota, polisi menggunakan gas air mata dan kendaraan penyemprot air untuk membubarkan demonstran. Sejumlah orang dilaporkan ditangkap dan mengalami luka-luka. Bentrokan juga terjadi di Lyon.

Di Albania, mahasiswa memimpin demonstrasi yang dipicu kemarahan atas dugaan korupsi, skandal pemerintahan, terbatasnya lapangan kerja, dan buruknya kualitas pendidikan. Massa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama sekaligus memprotes proyek properti mewah yang didukung Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet untuk membubarkan massa. Bentrokan meluas. Aksi pembakaran terjadi di sekitar Kementerian Pertanian, sementara sejumlah bangunan pemerintah dan bank menjadi sasaran. Sebagian demonstran menyalakan kembang api, merusak etalase toko, dan melemparkan batu ke arah polisi.

Baca juga: Politico: Negara-Negara Berupaya Kurangi Ketergantungan pada AS

Rama, yang berkuasa sejak 2013 dan memenangkan masa jabatan keempat pada 2025, menghadapi tekanan politik yang semakin besar. Penolakan terhadap proyek properti mewah di kawasan pesisir yang didukung Kushner sebelumnya telah memicu demonstrasi selama berbulan-bulan, yang sebagian besar berlangsung damai.

Demokrasi di Podium, Ujian di Jalanan

Di balik aksi protes tersebut, warga menyuarakan persoalan yang jauh melampaui ketertiban umum. Kenaikan biaya hidup, tekanan terhadap daya beli, akses pendidikan, kualitas layanan publik, dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menjadi bagian dari keluhan mereka.

Ketika harga hunian dan kebutuhan sehari-hari semakin membebani warga, sementara masa depan pendidikan dan pekerjaan terasa tidak pasti, jargon stabilitas kehilangan daya persuasinya. Pemerintah boleh berbicara tentang pertumbuhan dan ketertiban, tetapi bagi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi, ukuran keberhasilan jauh lebih konkret: apakah kehidupan mereka menjadi lebih layak?

Selama ini, sejumlah pemerintah Barat kerap mengkritik tata kelola, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak-hak warga di negara lain. Namun, ketika protes memenuhi jalanan mereka sendiri, muncul pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di dalam negeri. Sejauh mana pemerintah melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat, menerima kritik, dan memastikan aparat bertindak secara proporsional?

Demonstrasi dan bentrokan tidak dengan sendirinya membuktikan kegagalan demokrasi. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat justru merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Sebaliknya, perusakan, penjarahan, dan kekerasan tidak dapat dibenarkan atas nama protes. Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga dan penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas.

Baca juga: Triple-Red Scenario, Bom Waktu Geopolitik bagi AS

Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa cepat aksi protes dibubarkan, tetapi juga dari kesediaannya memahami mengapa masyarakat turun ke jalan. Respons keamanan mungkin meredakan kerumunan untuk sementara, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan ketimpangan, tekanan ekonomi, atau ketidakpercayaan publik.

Bagi negara-negara yang kerap menjadikan demokrasi sebagai tolok ukur untuk menilai pemerintahan lain, gelombang protes ini mengingatkan pentingnya konsistensi. Standar yang mereka tuntut dari negara lain semestinya berlaku pula di dalam negeri. Demokrasi tidak cukup dijadikan instrumen diplomasi atau bahan pidato. Komitmen terhadapnya harus tercermin dalam cara kekuasaan memperlakukan kritik, termasuk suara-suara yang paling tidak disukai pemerintah.

Kewibawaan sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa sering pemimpinnya menggurui dunia, melainkan oleh kesediaannya mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Demokrasi tidak diuji ketika pemerintah berpidato tentang kebebasan, tetapi ketika suara yang paling tidak disukainya justru memenuhi jalanan. []

Baca juga: Al Jazeera: Israel Tak Mampu Menggulingkan Pemerintahan Iran