Internasional

Araghchi: Iran Belum Berencana Bertemu AS, Siap Hadapi Perang Baru

Published

49 menit ago

31 Oktober, 2026

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran telah mengkaji pesan JD Vance, tetapi belum memiliki rencana untuk bertemu pejabat AS.

Media ABI, 31 Oktober 2026 – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Teheran belum berencana bertemu dengan pejabat Amerika Serikat (AS), meski telah mengkaji secara saksama pesan Wakil Presiden JD Vance. Di tengah kebuntuan diplomasi, ia menyatakan Iran tidak mengesampingkan kemungkinan perang kembali pecah dan telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario.

Dalam wawancara dengan jaringan televisi Al Jazeera, Sabtu (31/10), Araghchi mengatakan pesan Vance telah dibahas dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi. Ia menilai upaya Washington membuka ruang dialog dan membangun pemahaman yang lebih luas sebagai langkah positif. Namun, jika pesan tersebut bertujuan memicu perselisihan dan perpecahan, Washington justru akan mengulangi kekeliruan sebelumnya.

Araghchi menegaskan bahwa Teheran saat ini belum melihat kebutuhan untuk bertemu dengan pihak AS. Berbagai laporan mengenai kemungkinan pertemuan tersebut, katanya, masih sebatas spekulasi media.

Iran, lanjutnya, telah menyampaikan persyaratannya secara jelas, sementara para mediator masih melanjutkan konsultasi. Keputusan mengenai perundingan langsung atau tidak langsung baru akan ditentukan setelah Washington menyetujui persyaratan Teheran.

Araghchi mengungkapkan bahwa delegasi Iran telah berangkat ke Doha, sementara salah seorang asistennya berada di Qatar untuk melanjutkan konsultasi. Ia mengapresiasi upaya Qatar dan Pakistan yang terus memfasilitasi komunikasi serta pembahasan mengenai persyaratan Iran.

Kedua mediator tersebut, menurut Araghchi, telah mengajukan sejumlah usulan terkait isu nuklir. Usulan itu kini sedang dikaji Teheran dalam kerangka tahap kedua perundingan.

Persyaratan Iran dan Proposal Pembukaan Selat Hormuz

Araghchi menyebut pencabutan sanksi, pembebasan aset Iran yang dibekukan, pengurangan kehadiran militer AS di kawasan, serta penghentian perang di seluruh front, termasuk Lebanon, sebagai bagian dari persyaratan Teheran untuk mencapai kesepakatan.

Ia secara khusus menuntut pencabutan sanksi yang diberlakukan setelah kesepahaman Islamabad, pemulihan pengecualian sanksi minyak Iran, serta pembebasan seluruh aset negara yang dibekukan, termasuk dana Iran yang berada di Qatar.

Baca juga:

Terkait Selat Hormuz, Araghchi menyebut proposal Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut sebagai satu-satunya rencana yang tersedia saat ini. Proposal itu, menurutnya, mensyaratkan pengakuan atas jalur pelayaran baru yang ditetapkan melalui koordinasi dengan Oman, sekaligus penutupan jalur-jalur lainnya.

Ia menilai pembukaan kembali Selat Hormuz berdasarkan persyaratan Iran dapat menjadi landasan untuk melanjutkan perundingan dengan Washington mengenai berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

Iran Bersiap Menghadapi Kemungkinan Perang Baru

Araghchi menegaskan Teheran tidak mengesampingkan kemungkinan pecahnya kembali perang. Iran, katanya, telah mempersiapkan diri menghadapi seluruh skenario, termasuk dengan memutakhirkan persenjataan, memperbaiki kelemahan militer, serta menguji sejumlah senjata baru.

Ia menyatakan Angkatan Bersenjata Iran kini berada pada tingkat kesiapan tertinggi.

Mengenai program nuklir, Araghchi menegaskan bahwa Iran merupakan negara pihak dalam Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan tetap menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Ia juga menyoroti serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Menurut Araghchi, IAEA belum memiliki protokol yang jelas untuk melakukan inspeksi terhadap fasilitas nuklir dalam kondisi seperti itu.

Menutup keterangannya, Araghchi mengakui Iran menghadapi tekanan ekonomi. Namun, ia menegaskan Teheran tidak akan menyerah ataupun mengorbankan kehormatan dan martabatnya.

Iran, katanya, akan terus bertahan dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri untuk melewati situasi sulit yang dihadapi. []