Internasional
Blackwater Gandeng Ukraina Hadapi Ancaman Drone di Timur Tengah

Media ABI, 22 Agustus 2026 — Erik Prince, pendiri perusahaan keamanan Blackwater dan tokoh yang dikenal dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membentuk perusahaan pertahanan udara baru bersama perusahaan teknologi drone asal Ukraina. Perusahaan tersebut akan mengembangkan sistem untuk menghadapi serangan drone, dengan Timur Tengah menjadi salah satu pasar yang dibidik.
Menurut laporan Fars News Agency pada Sabtu (22/8/2026), Prince mengumumkan pendirian Vectus Air Defense Systems pada Jumat, sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal. Perusahaan tersebut akan merancang dan mengoperasikan sistem pertahanan udara untuk pemerintah, militer, maupun perusahaan swasta sesuai kebutuhan mereka.
Baca juga: Sepuluh Hari Gelap di Indiana, Warga Mulai Merasa Kotanya Ditinggalkan Pemerintah
Swarmer, perusahaan teknologi drone asal Ukraina, memiliki 20 persen saham di Vectus.
Prince mengatakan ancaman drone berkembang dengan cepat dan kebutuhan terhadap sistem perlindungan bagi fasilitas penting terus meningkat. Vectus akan menggabungkan berbagai teknologi dari sejumlah perusahaan untuk menawarkan sistem pertahanan udara dengan biaya yang lebih rendah.
Teknologi yang disiapkan mencakup sensor, perangkat perang elektronik, drone pencegat, serta sistem artileri dan pertahanan antipesawat. Seluruh unsur tersebut akan dipadukan dengan perangkat lunak Swarmer yang dirancang untuk mengoordinasikan operasi sejumlah drone sekaligus dan menyesuaikannya dengan perubahan situasi di medan perang.
Teknologi Swarmer juga telah digunakan dalam pengembangan operasi drone berbasis kecerdasan buatan Ukraina terhadap posisi Rusia.
Timur Tengah menjadi salah satu sasaran utama Vectus. Menurut Prince, kawasan tersebut memiliki kebutuhan yang besar terhadap teknologi penangkal drone karena infrastruktur energi, pangkalan militer, dan fasilitas strategis dalam beberapa tahun terakhir menghadapi serangan drone yang dikaitkan dengan Iran dan kelompok yang bersekutu dengan Teheran.
Selain Timur Tengah, Vectus berencana memasarkan produknya di Ukraina dan sejumlah negara Eropa yang menghadapi ancaman serangan drone Rusia.
Baca juga: Ribuan Perusahaan Swasta Dilibatkan untuk Genjot Industri Pertahanan Iran
Pendirian perusahaan tersebut berlangsung ketika kemampuan pertahanan udara Amerika Serikat juga menghadapi tekanan akibat penggunaan rudal pencegat dalam konflik dengan Iran.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa penggunaan rudal pencegat Amerika secara luas dalam perang dengan Iran telah mengurangi persediaan sejumlah sistem pertahanan AS. Kondisi tersebut dapat mendorong permintaan terhadap teknologi penangkal drone yang lebih murah dan dikembangkan oleh perusahaan swasta.
Di tengah perkembangan pasar tersebut, nama keluarga Trump juga muncul dalam bisnis teknologi penangkal drone.
Perusahaan bernama Powerus, yang bergerak di bidang teknologi drone dan mendapat dukungan Donald Trump Jr. serta Eric Trump, baru-baru ini mengumumkan kontrak senilai 22 juta dolar AS untuk menyediakan teknologi penangkal drone kepada perusahaan minyak dan gas di Timur Tengah.
Prince menjual Blackwater pada 2010. Namun, namanya tetap dikenal dekat dengan Trump dan sejumlah penasihat presiden tersebut.
Baca juga: Ancaman Perang Ekonomi Trump terhadap Iran Menyimpan Pesan Lain
Blackwater sendiri menjadi sorotan internasional selama perang Irak setelah personel kontraknya terlibat dalam penembakan yang menewaskan warga sipil Irak pada 2007. Personel yang terlibat kemudian memperoleh pengampunan dari Trump.
Pendirian Vectus menandai langkah baru Prince di bidang keamanan dan teknologi pertahanan swasta. Perusahaan tersebut hadir ketika drone semakin banyak digunakan dalam konflik dan kebutuhan terhadap sistem pertahanan yang lebih murah untuk menghadapinya terus berkembang.
Bagi perusahaan pertahanan swasta, perubahan itu membuka ruang bisnis baru, terutama untuk teknologi yang dapat menghadapi drone tanpa harus selalu mengandalkan sistem pencegat konvensional yang mahal. []
Baca juga: Mantan Komandan CENTCOM: Pangkalan AS di Timur Tengah Tak Lagi Bisa Digunakan

