Serangan Amerika Meluas ke Infrastruktur Sipil, Cadangan Pangan Iran Ikut Dihantam

Ahlulbait Indonesia, 15 Juli 2026 — Serangan udara Amerika Serikat terhadap silo penyimpanan gandum di Kabupaten Hoveyzeh, Provinsi Khuzestan, membuka dimensi lain dari konflik yang sedang berlangsung. Menurut laporan Fars News Agency, Rabu (15/7/2026), serangan itu menunjukkan sasaran operasi tidak lagi terbatas pada instalasi militer, tetapi juga menyentuh infrastruktur yang menopang ketahanan pangan nasional.

Menurut analisis Fars, pengeboman silo gandum menunjukkan fasilitas penyimpanan pangan strategis turut menjadi sasaran serangan. Laporan itu mengingatkan bahwa ketika jalur pelayaran di Teluk Persia terganggu sekitar dua bulan lalu, kapal-kapal pengangkut bahan pangan juga sempat mengalami hambatan. Dampaknya, harga sejumlah kebutuhan pokok meningkat dan pasokan sempat terganggu, meski cadangan pemerintah disebut berhasil menjaga stabilitas pasar.

Baca juga: Analis Zionis: Keruntuhan Israel Hanya Tinggal Menunggu Waktu dan Dimulai dari Militer

Serangan terjadi pada saat pemerintah Iran masih berupaya menyerap hasil panen gandum untuk memperkuat cadangan nasional. Hingga kini, Kementerian Pertanian Iran baru membeli sekitar 5,5 juta ton gandum atau sekitar separuh dari target yang diproyeksikan.

Di sisi lain, Fars mengutip laporan mengenai aktivitas pedagang yang membeli gandum dari petani untuk dijual ke Irak dan Pakistan dengan harga lebih tinggi dan pembayaran tunai. Kondisi itu menyebabkan sebagian hasil panen tidak masuk ke cadangan strategis pemerintah.

Wakil Menteri Pertanian Iran Bidang Tanaman Pangan, Majid Anjafi, mengatakan pemerintah masih menunggak sekitar dua pertiga pembayaran kepada petani gandum dengan nilai mencapai sekitar 207 triliun toman (sekitar US$1,1 miliar). Sementara itu, Ketua Yayasan Nasional Petani Gandum Iran, Ataollah Hashemi, memperkirakan pembelian pemerintah hanya akan mencapai sekitar 7,5 juta ton apabila kondisi tersebut berlanjut, atau sekitar tiga juta ton di bawah target sehingga pemerintah berpotensi meningkatkan impor gandum.

Dalam analisisnya, Fars mengaitkan persoalan tersebut dengan praktik penggunaan pangan sebagai instrumen tekanan politik. Laporan tersebut menyinggung dukungan Amerika Serikat terhadap rezim sanksi atas Irak pada dekade 1990-an, pembatasan terhadap Afghanistan pada 2021, serta embargo terhadap Uni Soviet pada 1980 sebagai contoh kebijakan yang dinilai berdampak terhadap akses masyarakat terhadap pangan.

Baca juga: Iran Tak Lagi Membidik Pangkalan, Kini Sasar Urat Nadi Operasi Militer Amerika

Pakar hukum internasional Kamran Shahbazi, sebagaimana dikutip Fars, mengatakan Komentar Umum Nomor 12 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan bahwa pangan tidak boleh dijadikan alat tekanan politik maupun ekonomi, serta menegaskan bahwa negara-negara berkewajiban menghindari tindakan yang membahayakan akses masyarakat terhadap pangan.

Sementara itu, analis politik Ali Karami menilai dukungan Amerika Serikat terhadap sanksi atas Irak pada periode 1990–2003 membatasi akses masyarakat terhadap pangan dan kebutuhan pokok. Menurutnya, berbagai organisasi kemanusiaan melaporkan meningkatnya malnutrisi dan angka kematian warga sipil, terutama anak-anak.

Menutup laporannya, Fars mengutip Ketua Yayasan Nasional Petani Gandum Iran yang mendesak pemerintah segera melunasi pembayaran hasil pembelian gandum sesuai ketentuan undang-undang. Ia mengingatkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 504 triliun toman (sekitar US$2,8 miliar) dalam APBN untuk pembelian gandum, sementara regulasi mewajibkan pembayaran kepada petani dilakukan paling lambat dua hari setelah transaksi. Dalam kondisi saat ini, memperkuat penyerapan hasil panen petani dinilai jauh lebih strategis daripada bergantung pada impor. []

Baca juga: Hubungan Saudi–UEA Memburuk, Dunia Bisnis Siapkan Skenario Terburuk