Media ABI: Jihad Tabyin Menuntut Tradisi Intelektual Berkelanjutan

Jakarta, 15 Oktober 2026 — Dalam pertarungan narasi, kecepatan menyebarkan informasi atau membantah tuduhan tidak dengan sendirinya menentukan kebenaran. Yang lebih mendasar ialah kemampuan membaca realitas, menguji klaim berdasarkan bukti, dan menyusun penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gagasan itu menjadi pokok pemaparan Muhlisin Turkan dari Media ABI dalam diskusi “Jihad Tabyin dan Rintisan Tradisi Intelektual Kader ABI”, yang diselenggarakan Departemen Humas, Media dan Penerangan (HMP) Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI), Minggu (11/10/2026), melalui Zoom Meeting.

Baca juga: Ketum ABI Ingatkan: Ketangguhan Sejati Teruji saat Mengendalikan Hawa Nafsu

Mengangkat tema “Membaca Realitas di Tengah Arus Informasi dan Pertarungan Narasi”, diskusi ini menempatkan Jihad Tabyin bukan semata-mata sebagai upaya meluruskan informasi, melainkan juga sebagai ikhtiar membangun kemampuan berpikir, meneliti, dan memahami persoalan secara lebih mendalam.

Diskusi dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP ABI, Sayyid Ali Ridho Assegaf, dan dipandu Luthfi Awaludin Bashori dari Media ABI. Narasumber lainnya ialah Sayyid Mahdi Yahya dari POROS PERLAWANAN, Sayyid Mahdi Al-Attas dari Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran, serta Hasan Zakaria dari Muslim Menjawab. Mereka mengangkat perspektif mengenai dinamika geopolitik, perkembangan Iran, dan persoalan masyarakat dalam perspektif Islam.

Membaca Klaim, Memeriksa Bukti

Muhlisin menyoroti persoalan mendasar di tengah derasnya arus informasi: banyaknya informasi tidak selalu membuat masyarakat lebih mampu memahami kenyataan. Sebuah tuduhan dapat menyebar luas sebelum dasar buktinya diperiksa secara memadai. Ketika informasi yang sama dikutip berulang kali, publik dapat menganggapnya benar, meskipun belum melalui verifikasi independen.

Sebagai contoh, Muhlisin mengangkat pemberitaan Iran International pada 31 Agustus 2026 berjudul “IRGC Unit 4000 plans attacks on shipping in East Asia, sources say”. Laporan itu mengangkat dugaan rencana aktivitas Unit 4000 Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di kawasan Asia Timur dan mengaitkannya dengan sejumlah nama dari Indonesia. Media tersebut merujuk pada sumber-sumber yang disebut mengetahui rencana itu, tetapi tidak mengungkap identitas mereka kepada publik.

Pada 13 September 2026, Ahlulbait Indonesia (ABI) menerbitkan pernyataan resmi yang mempertanyakan dasar pengaitan nama Ketua Umum dan anggota Dewan Syura ABI dengan Unit 4000. Dalam pernyataan itu, ABI juga mempersoalkan tidak adanya kesempatan bagi pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi sebelum pemberitaan tersebut terbit.

Kedua dokumen itu perlu dibaca sesuai kedudukannya. Pemberitaan membuktikan bahwa suatu tuduhan telah dipublikasikan, bukan bahwa seluruh isinya otomatis benar. Sebaliknya, pernyataan resmi ABI menunjukkan keberatan dan posisi organisasi, tetapi tidak dengan sendirinya menuntaskan seluruh pertanyaan faktual. Penilaian atas tuduhan tetap memerlukan bukti yang relevan dan dapat diperiksa.

Persoalan serupa muncul ketika satu berita dikutip oleh banyak media. Jumlah pemberitaan tidak selalu mencerminkan jumlah verifikasi. Jika sejumlah media hanya merujuk pada laporan yang sama, pengulangan itu tidak menambah kekuatan bukti.

Karena itu, pembaca perlu menelusuri sumber informasi, memeriksa dasar klaim, memahami konteks, dan mencari keterangan lain yang relevan. Pertanyaan pentingnya bukan sekadar siapa yang menyampaikan informasi, melainkan apa yang sudah diketahui, apa yang masih berupa dugaan, dan apa yang belum dapat dipastikan.

Baca juga: Sekjen DPP ABI Ingatkan Bahaya Respons Reaktif di Tengah Banjir Informasi

Pendekatan ini menuntut standar yang sama bagi semua pihak. Tuduhan tidak semestinya diterima hanya karena berasal dari media yang dianggap kredibel, sebagaimana bantahan tidak seharusnya diterima semata-mata karena sejalan dengan keyakinan sendiri. Hak jawab dan klarifikasi penting, tetapi kesimpulan akhirnya tetap harus bertumpu pada bukti.

Jihad Tabyin sebagai Kerja Intelektual

Muhlisin menjelaskan bahwa tabyin berarti menerangkan atau membuat sesuatu yang belum jelas menjadi terang. Dalam konteks Jihad Tabyin, hal itu berarti menjelaskan persoalan secara benar, meluruskan informasi yang keliru, dan membantu masyarakat memahami realitas melalui pengetahuan serta argumentasi yang kuat.

Ia juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan gagasan Sayyid Ali Khamenei mengenai Jihad Tabyin, yang diberitakan Iran Press pada 3 Januari 2024. Dalam kerangka ini, penyampaian kebenaran bukan pekerjaan yang cukup dilakukan dengan menyusun bantahan ketika muncul tuduhan atau kontroversi.

Penjelasan yang kuat harus didahului kerja pengetahuan. Sumber perlu ditelusuri, bukti diperiksa, pendapat dibandingkan, dan kesimpulan diuji sebelum disampaikan kepada publik. Bantahan tanpa pemeriksaan justru berisiko memperkeruh persoalan.

Kerja tersebut juga menuntut kejujuran intelektual. Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh disajikan sebagai fakta. Perbedaan pendapat perlu dijawab dengan alasan dan bukti, sementara kekeliruan harus diakui dan dikoreksi. Tanpa kesediaan menguji pandangan sendiri, Jihad Tabyin berisiko berubah menjadi pembelaan terhadap kesimpulan yang telah ditentukan sejak awal.

Tantangan berikutnya ialah menjaga kesinambungan. Membaca, meneliti, dan menjelaskan persoalan tidak semestinya baru dilakukan ketika sebuah isu menjadi perhatian publik. Pengetahuan membutuhkan proses panjang, sedangkan kontroversi kerap menuntut jawaban segera.

Atas dasar itu, penelitian dan komunikasi perlu berjalan beriringan. Penelitian menyediakan landasan bagi penjelasan, sementara komunikasi membuat hasil kajian dapat dipahami masyarakat. Komunikasi tanpa pengetahuan berisiko menghasilkan pesan yang terdengar meyakinkan, tetapi rapuh ketika diuji. Sebaliknya, hasil penelitian yang tidak dikomunikasikan akan sulit menjangkau masyarakat secara luas.

Merintis Tradisi Berpikir Bersama

Muhlisin kemudian mengarahkan pembahasan pada kebutuhan membangun tradisi intelektual yang berkelanjutan. Tradisi tersebut tumbuh melalui kegiatan yang dilakukan secara teratur: membaca sumber, mengumpulkan informasi, meneliti persoalan, bertukar pandangan, menguji kesimpulan, dan memperbaiki hasil kajian.

Baca juga: Litbang DPP ABI Dalami Kehidupan Beragama Komunitas Ahlul Bait di Kalimantan Timur

Gagasan membangun lembaga kajian dapat menjadi salah satu upaya menjaga kesinambungan penelitian dan pengembangan pengetahuan. Namun, keberadaan lembaga saja tidak cukup. Yang menentukan ialah mutu kerja intelektual yang berlangsung di dalamnya.

Upaya itu dapat dimulai secara bertahap melalui kelompok kajian dengan agenda terukur. Persoalan dipilih untuk diteliti, sumber dikumpulkan, tugas dibagi, temuan didiskusikan, kemudian hasilnya disusun dan dipublikasikan. Dengan cara ini, pengetahuan tidak berhenti sebagai percakapan sesaat, tetapi dapat menjadi rujukan yang terus digunakan dan dikembangkan.

Tradisi tersebut juga membutuhkan keterbukaan terhadap kritik. Landasan ideologis dan keagamaan dapat memberi arah nilai, tetapi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan bukti atau menutup ruang pengujian. Ketelitian sumber, kekuatan argumentasi, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kesediaan mengoreksi kesimpulan harus menjadi bagian dari proses kajian.

Keberhasilan kerja intelektual pun tidak cukup diukur dari kecepatan menanggapi isu. Kedalaman analisis, ketepatan informasi, mutu penelitian, dan manfaat hasil kajian bagi masyarakat merupakan ukuran yang lebih mendasar.

Pada akhirnya, Jihad Tabyin menuntut lebih dari kecakapan menjawab tuduhan. Ia membutuhkan kemampuan membaca realitas, memahami persoalan, menguji argumentasi, dan menyampaikan penjelasan secara bertanggung jawab. Kemampuan itu hanya dapat berkembang jika kegiatan intelektual dirawat sebagai kerja bersama yang berkesinambungan.

Jihad Tabyin memerlukan tradisi intelektual yang mampu menghasilkan pengetahuan secara terus-menerus. Dengan landasan itu, penjelasan tidak berhenti pada reaksi sesaat, tetapi menjadi upaya membantu masyarakat memahami realitas secara lebih jernih dan bertanggung jawab. []

Baca juga: DPW ABI Jabar Dorong Kerja Organisasi yang Berdampak Nyata