Kegiatan ABI

POROS PERLAWANAN: Perang Iran-AS Menguji Superioritas Amerika

Published

2 jam ago

15 Oktober, 2026

Sayyid Mahdi Yahya dari POROS PERLAWANAN memaparkan analisis perang Iran-AS dan perubahan peta kekuatan global dalam diskusi “Jihad Tabyin dan Rintisan Tradisi Intelektual Kader ABI”, yang diselenggarakan HMP DPP ABI secara daring, Minggu (11/10/2026).

Jakarta, 15 Oktober 2026 — Keunggulan militer tidak selalu menjamin keberhasilan politik. Dalam perang, kekuatan sebuah negara diuji bukan hanya melalui persenjataan dan jumlah pasukan, tetapi juga melalui kemampuannya mencapai sasaran strategis. Perspektif inilah yang mengemuka dalam pemaparan Sayyid Mahdi Yahya dari POROS PERLAWANAN mengenai perang Iran-Amerika Serikat (AS) dan perubahan peta kekuatan global.

Dalam diskusi “Jihad Tabyin dan Rintisan Tradisi Intelektual Kader ABI”, ia menyampaikan materi bertajuk “Membaca Realitas Geopolitik: Perubahan Kekuatan dan Pertarungan Kepentingan”. Kegiatan yang diselenggarakan Departemen Humas, Media dan Penerangan (HMP) Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) itu berlangsung pada Minggu (11/10/2026), pukul 14.30 WIB, melalui Zoom Meeting.

Menurut kerangka analisis yang disampaikan, status superpower tidak cukup ditentukan oleh besarnya anggaran pertahanan atau kecanggihan persenjataan. Kapabilitas finansial, kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan kemampuan memengaruhi negara lain turut menentukan posisi sebuah negara dalam percaturan internasional.

Tujuan Perang Menjadi Ukuran Keberhasilan

Dalam membahas operasi militer AS yang disebut Operation Epic Fury, Sayyid Mahdi menguraikan sejumlah sasaran yang menurutnya hendak dicapai Washington. Sasaran tersebut meliputi perubahan sistem politik Iran, pengendalian terhadap rezim, penghapusan kemampuan militer dan nuklir Iran, serta perlindungan terhadap negara-negara sekutu AS.

Daftar sasaran itu menjadi dasar untuk menilai efektivitas operasi militer. Perang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan politik dan strategis. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari intensitas serangan atau besarnya kekuatan yang dikerahkan, tetapi dari hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran awal.

Untuk memperkuat analisisnya, ia membandingkan Operation Epic Fury di Iran pada 2026 dengan Operation Desert Storm di Irak pada 1990–1991.

Menurutnya, operasi di Iran disebut melibatkan sekitar 50.000 personel militer AS dengan koalisi utama yang lebih terbatas. Sebagai pembanding, Operation Desert Storm melibatkan sekitar 500.000 personel AS dan sekitar 400.000 personel koalisi dari lebih dari 40 negara.

Perbandingan tersebut menyoroti perbedaan skala pengerahan pasukan dan dukungan internasional. Namun, hasil operasi juga dipengaruhi tujuan militer, kondisi geografis, kemampuan lawan, serta kesatuan strategi di antara negara-negara yang terlibat.

Paparan itu juga menyinggung insiden pada 5 April 2026, ketika sebuah jet tempur F-15 AS dilaporkan ditembak jatuh oleh Iran. Dalam pemaparannya, Sayyid Mahdi menyebut AS mengerahkan 176 pesawat untuk misi penyelamatan pilot. Operasi tersebut disebut mengakibatkan kehilangan tiga pesawat dan dua hingga tiga helikopter, dengan estimasi kerugian material sekitar 300 juta dolar AS.

Peristiwa tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai risiko dan biaya perang. Besarnya kerugian perlu dilihat dalam kaitannya dengan sasaran strategis yang hendak dicapai, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan atau kegagalan.

Pengaruh AS dan Tantangan Koalisi

Selain kemampuan militer, Sayyid Mahdi juga menyoroti apa yang dinilai sebagai perubahan posisi AS selama Operation Epic Fury. Beberapa persoalan yang dikemukakan meliputi melemahnya pengaruh Washington terhadap negara-negara Barat, upaya menutupi jumlah korban dan kerugian, penurunan efektivitas perang, serta kesulitan mempertahankan kesamaan tujuan dengan negara-negara koalisi.

Dalam politik internasional, dukungan sekutu tidak selalu berarti kesamaan kepentingan. Setiap negara memiliki perhitungan sendiri terkait keamanan, biaya ekonomi, dan risiko politik. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi kemampuan suatu koalisi untuk bertahan dan menjalankan strategi bersama.

Sebagai ilustrasi, Sayyid Mahdi menampilkan pemberitaan mengenai sikap Arab Saudi terkait eskalasi di Selat Hormuz serta penolakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mengikuti perang melawan Iran. Kedua contoh tersebut digunakan untuk menggambarkan perbedaan kepentingan di antara negara-negara yang memiliki hubungan dengan Washington.

Perbedaan sikap sekutu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam menilai pengaruh AS. Namun, perubahan posisi suatu negara tidak serta-merta berarti hilangnya pengaruh Washington. Penilaiannya bergantung pada konteks kebijakan, bentuk dukungan yang masih diberikan, dan perkembangan hubungan strategis dalam jangka panjang.

Menguji Status Negara Adidaya

Pada bagian akhir presentasi, muncul pertanyaan yang merangkum keseluruhan analisis: apakah Amerika Serikat masih layak menyandang gelar superpower?

Pertanyaan itu membawa pembahasan melampaui perbandingan persenjataan AS dan Iran. Status negara adidaya juga berkaitan dengan kemampuan mempertahankan keunggulan teknologi, menopang kekuatan ekonomi, mencapai tujuan strategis, dan memengaruhi keputusan negara lain.

Perang Iran-AS menjadi ujian terhadap hubungan antara kekuatan militer, hasil operasi, dan pengaruh politik. Klaim kemenangan masing-masing pihak perlu dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai dan perkembangan yang benar-benar terjadi di lapangan.

Diskusi ini merupakan bagian dari upaya HMP DPP ABI merintis tradisi intelektual kader melalui pembacaan realitas, pemahaman persoalan, dialog, dan perumusan respons. Selain Sayyid Mahdi Yahya, forum menghadirkan Muhlisin Turkan dari Media ABI, Sayyid Mahdi Al-Attas sebagai perwakilan Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran, serta Hasan Zakaria dari Muslim Menjawab.

Sekretaris Jenderal DPP ABI, Sayyid Ali Ridho Assegaf, bertindak sebagai keynote speaker, sedangkan diskusi dipandu Luthfi Awaludin Bashori dari Media ABI.

Pemaparan ini menegaskan pentingnya membaca konflik geopolitik melalui tujuan, strategi, biaya, dan kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam kerangka Jihad Tabyin, pembacaan realitas menuntut lebih dari semata-mata penyampaian pendapat. Informasi perlu diuji, klaim dibandingkan dengan bukti, dan kesimpulan disusun melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi HMP DPP ABI, pendekatan ini menjadi bagian dari rintisan tradisi intelektual kader: membaca realitas, memahami persoalan, mendialogkan gagasan, dan merumuskan respons. Dengan demikian, dinamika internasional tidak berhenti sebagai bahan perdebatan, tetapi menjadi ruang pembelajaran untuk membangun pemahaman yang kritis, terukur, dan bertanggung jawab. []