Kegiatan ABI

DPW ABI DKI Hadiri Forum Kesbangpol, Perkuat Tata Kelola dan Kerja Sama

Published

1 jam ago

3 September, 2026

DPW ABI DKI Jakarta mengikuti Forum Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta di Maia Hotel Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Jakarta, 3 September 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia (DPW ABI) DKI Jakarta memanfaatkan Forum Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Tahun 2026 sebagai ruang untuk memperkuat tata kelola organisasi, memperluas jejaring, serta mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan lainnya di Jakarta.

Forum yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta tersebut berlangsung pada Kamis, 3 September 2026, di Maia Hotel Jakarta, Jalan Kebon Kacang Raya, Jakarta Pusat.

DPW ABI DKI Jakarta mengutus Mohammad Najib selaku Wakil Ketua Departemen Kaderisasi DPW ABI DKI Jakarta, Chalimi selaku Ketua DPD ABI Jakarta Timur, Mahfudin dari Departemen Organisasi DPD ABI Jakarta Barat, Azizah Zulfah dari Pimwil Muslimah ABI DKI Jakarta, serta Chairifa Sentosa dari Pimwil Pandu ABI DKI Jakarta.

Dalam salah satu sesi, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Chandra, memaparkan perkembangan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Hingga 1 September 2026, jumlah ormas tercatat mencapai 632.721 organisasi.

Sebagian besar di antaranya berbadan hukum di bawah Kementerian Hukum. Selain itu, terdapat organisasi yang memiliki legalitas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah organisasi kemasyarakatan asing.

Wahyu menjelaskan, terdapat dua jalur legalitas organisasi kemasyarakatan, yakni melalui badan hukum yang diterbitkan Kementerian Hukum dan SKT yang berada dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, Kesbangpol di tingkat pemerintah daerah memiliki peran penting dengan berpegang pada prinsip kecermatan dan kehati-hatian.

Prinsip tersebut juga menjadi dasar dalam proses penerbitan SKT. Kepastian nama dan alamat organisasi, kejelasan kepengurusan, program dan tujuan yang terukur, manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, hingga penelusuran latar belakang pendiri dan potensi afiliasi menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

Materi berikutnya disampaikan Dewan Adat DKI Jakarta, Mohammad Ihsan, yang membahas posisi organisasi kemasyarakatan di tengah keberagaman Jakarta.

Menurut Ihsan, Jakarta bukan hanya pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, melainkan juga ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama yang beragam. Dalam kondisi tersebut, organisasi kemasyarakatan memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah sekaligus kekuatan sosial yang ikut menjaga persatuan.

Dengan landasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 258 Tahun 2016, ormas diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, memelihara stabilitas daerah, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Ihsan menyebut lebih dari 2.500 organisasi kemasyarakatan tercatat di DKI Jakarta. Sebagian di antaranya memiliki jaringan yang menjangkau hingga tingkat RT dan RW, sehingga menjadi kekuatan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencegahan konflik dan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. Ormas juga terlibat dalam kegiatan sosial, penanganan kebencanaan, pelestarian budaya, penguatan solidaritas warga, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis komunitas.

Bagi DPW ABI DKI Jakarta, forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola organisasi sekaligus memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Departemen Kaderisasi DPW ABI DKI Jakarta, Mohammad Najib, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menilai materi yang disampaikan memberikan masukan penting bagi organisasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bakesbangpol DKI Jakarta yang telah memberikan ruang pemberdayaan ini. Materi dari Direktur Ormas Kemendagri sangat penting dan mencerahkan, terutama tentang prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam penerbitan SKT. Ini menjadi pengingat bagi kami di ABI untuk terus menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas organisasi,” ujar Najib.

Najib juga menilai pembahasan mengenai posisi ormas di tengah keberagaman Jakarta memiliki kaitan langsung dengan peran yang dijalankan ABI di ibu kota.

“Paparan dari Dewan Adat DKI juga menguatkan jati diri kami. Jakarta yang plural ini membutuhkan ormas yang tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga menjadi fasilitator dialog, penjaga toleransi, dan penggerak solidaritas sosial. DPW ABI DKI Jakarta bersama Muslimah dan Pandu siap berkolaborasi dalam pelestarian budaya, aksi kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi warga,” katanya.

Ketua DPD ABI Jakarta Timur, Chalimi, menambahkan bahwa materi yang diperoleh dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di tingkat organisasi.

“Alhamdulillah, kami banyak mendapatkan bekal baru. Sebagai DPD, kami akan menindaklanjuti hasil forum ini dengan memperkuat pendataan anggota, merapikan administrasi, dan memperluas kerja sama program dengan Kesbangpol di wilayah Jakarta Timur. Kami ingin memastikan ABI hadir secara tertib dan memberi manfaat nyata,” ucap Chalimi.

Forum tersebut juga diikuti perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang, antara lain Laskar Garuda Bersatu (LADATU), Lembaga Seni Budaya Gayo Aceh, Pemuda Melayu Nusantara, Himpunan Difabel Muhammadiyah (HIDIMU) DKI Jakarta, Nusa Utara Bersatu, Orang Indonesia (OI), Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi (PMAKI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN), Generasi Pemuda Kreatif (GEPRAK), Ikatan Donor Darah Sukarela (IDDS), Dewan Harian Daerah (DHD) 45, Relawan Perempuan dan Anak (RPA), Baja Beranyam atau Bumi Anak Betawi Bersih, Aman dan Nyaman, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI Perjuangan), DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia DKI Jakarta, Srikandi Demi Anak Generasi, serta Pemuda Batak Bersatu.

Keikutsertaan berbagai organisasi tersebut memperlihatkan beragamnya kekuatan masyarakat sipil yang hidup di Jakarta. Bagi DPW ABI DKI Jakarta, forum ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring, membenahi tata kelola organisasi, dan membangun kerja sama yang dapat diwujudkan melalui program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat. []