Sekjen DPP ABI Ingatkan Bahaya Respons Reaktif di Tengah Banjir Informasi

Jakarta, 12 Oktober 2026 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI), Sayyid Ali Ridho Assegaf, menekankan pentingnya membangun tradisi intelektual kader agar mampu memeriksa fakta, memahami akar persoalan, berdialog, dan merumuskan respons secara terukur. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi Jihad Tabyin ABI bertema “Jihad Tabyin dan Rintisan Tradisi Intelektual Kader ABI”, yang diselenggarakan Departemen Humas, Media, dan Penerangan (HMP) DPP ABI secara daring melalui Zoom Meeting pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Baca juga: Sekjen DPP ABI: Harkitnas 2026 Jadi Momentum Bangkit Menjaga Martabat Bangsa

Dalam pemaparannya, Sayyid Ali Ridho menyoroti derasnya arus informasi yang tidak selalu diimbangi kemampuan masyarakat untuk memeriksa kebenaran dan memahami konteks pemberitaan. Kemudahan mengakses informasi, termasuk melalui teknologi kecerdasan buatan, tidak otomatis menghasilkan kedewasaan berpikir.

“Bertambahnya data dan informasi tidak secara otomatis seseorang menjadi bijak dan dewasa dalam berpikir,” ujarnya.

Kondisi tersebut berisiko menjadikan masyarakat konsumen narasi yang pasif, mudah bereaksi sebelum memahami realitas, dan terburu-buru mengambil sikap. Karena itu, forum tersebut diarahkan untuk menumbuhkan tradisi berpikir kritis dan disiplin rasional di lingkungan organisasi.

Menurutnya, hal yang hendak dirintis bukan pembentukan struktur, lembaga, atau industri media, melainkan tradisi mengkaji dan menganalisis persoalan secara mendalam di kalangan fungsionaris dan kader ABI.

Membaca Fakta dan Menelusuri Akar Persoalan

Kemampuan membaca realitas menjadi langkah awal sebelum organisasi menentukan sikap. Informasi yang beredar melalui televisi dan media sosial, jelasnya, kerap dibingkai oleh kepentingan ekonomi, geopolitik, dan kekuasaan.

Kader ABI dituntut mampu membedakan fakta, opini, dan manipulasi. Mereka juga perlu memeriksa sumber informasi serta menelusuri kepentingan di balik narasi yang beredar.

Untuk menghindari reaksi terburu-buru terhadap berita yang mengejutkan atau memancing emosi, setiap informasi perlu ditelaah secara rasional dan dibandingkan dengan pemberitaan media yang kredibel sebelum dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

Verifikasi fakta harus diikuti pemahaman terhadap penyebab dan akar persoalan. Masalah sosial, politik, dan keagamaan tidak dapat dipahami secara utuh jika hanya ditinjau berdasarkan kasus per kasus.

Kegagalan membaca realitas secara komprehensif berisiko membuat narasi organisasi berhenti sebagai slogan yang tidak menyentuh persoalan sebenarnya. Respons yang terlalu emosional bahkan dapat menjadi bumerang bagi kepentingan komunitas dan organisasi.

Baca juga: Kunjungan Sekjen DPP ABI ke Lokasi Bekas Gempa dan Tsunami Palu

Tiga Pilar Jihad Tabyin

Dalam menjelaskan landasan jihad tabyin, Sayyid Ali Ridho menggarisbawahi tiga pilar utama, yakni pengetahuan mendalam, rasionalitas yang berdalil, dan kredibilitas moral penyampai pesan. Jihad tabyin dipahami sebagai jihad penjelasan yang menuntut penguasaan persoalan, argumentasi rasional, dan integritas penyampainya.

Praktik tabyin, lanjutnya, tidak boleh bersikap antikritik ataupun antidi­alog. Keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dalam membangun legitimasi sosial organisasi. Penjelasan juga harus berlangsung dua arah dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan, pertanyaan, dan kesalahpahaman.

Karena itu, kader ABI didorong membuka dialog dengan masyarakat, aparat pemerintahan, dan organisasi lain. Persoalan yang perlu dicermati mencakup masalah keluarga, pendidikan, ketidakadilan hukum, hingga disinformasi mengenai isu global.

Apabila penjelasan organisasi tidak dapat dipahami masyarakat, cara penyampaian tabyin perlu dievaluasi. Tabyin yang tepat harus mencerahkan dan mendidik, sekaligus membangun pemahaman mengenai ajaran Ahlulbait, perjuangan melawan kezaliman, keberpihakan kepada kaum tertindas, serta sikap dan kiprah ABI.

Respons Organisasi Berpijak pada Kemaslahatan

Sikap organisasi, tegas Sekjen DPP ABI, tidak lahir dari dorongan emosional atau semata-mata karena suatu isu menjadi viral. Respons harus didasarkan pada pembacaan realitas yang akurat serta pertimbangan kemaslahatan organisasi dan komunitas.

Apabila terdapat kemaslahatan yang jelas, organisasi dapat menentukan sikap. Sebaliknya, jika pertimbangan tersebut belum terpenuhi, respons dapat ditunda atau tidak dilakukan.

Respons organisasi juga tidak selalu harus berbentuk pernyataan sikap. ABI dapat menyesuaikan tindakan dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas Ahlulbait Indonesia melalui penelitian, pengumpulan fakta, pendalaman kajian, advokasi hukum, edukasi publik, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan.

Berbagai upaya tersebut perlu memastikan bahwa kiprah ABI dalam bidang sosial, pendidikan, media, dan keagamaan benar-benar menjawab kebutuhan komunitas.

Baca juga: HMP DPP ABI Rintis Tradisi Intelektual Kader melalui Diskusi Jihad Tabyin

Aspek lain yang turut ditekankan adalah tabyin bilhal atau tabyin bilamal, yakni penjelasan melalui tindakan nyata. Masyarakat tidak hanya menilai apa yang disampaikan organisasi, tetapi juga pekerjaan yang dilakukan dan manfaat yang dihasilkan.

Media Memperluas Jangkauan Jihad Tabyin

Selain melalui program dan kerja nyata, media dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan jihad tabyin. Sekjen DPP ABI mengakui bahwa jaringan organisasi belum cukup luas, belum dikenal secara memadai oleh pemerintah, dan belum menjadi rujukan bagi berbagai pihak maupun mitra organisasi.

Dalam kondisi tersebut, pemanfaatan media menjadi sarana untuk memperluas penyampaian sikap dan penjelasan organisasi kepada publik, terutama dalam menghadapi disinformasi, persekusi, hoaks, dan fitnah yang menyasar komunitas maupun ABI.

Menurut Sekjen DPP ABI, organisasi tidak mungkin menjelaskan setiap persoalan secara langsung kepada seluruh pihak. Melalui jaringan media dan pemanfaatan teknologi, penjelasan serta respons organisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Meski demikian, efektivitas media dalam menjalankan jihad tabyin tetap bergantung pada pengetahuan yang memadai, rasionalitas, ketepatan membaca persoalan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Mendorong Tradisi Kajian di Wilyah dan Daerah

Forum tersebut diarahkan untuk merintis kebiasaan membaca sebelum merespons, mengkaji sebelum berargumentasi, serta mendengarkan kebutuhan masyarakat sebelum memberikan edukasi.

Diskusi serupa diharapkan berkembang di daerah, termasuk di lingkungan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Kader juga didorong menulis dan menganalisis berbagai peristiwa agar pemikiran mereka berkembang menjadi bahan kajian yang dapat dibaca dan dipertukarkan melalui kanal internal komunitas.

Kader yang belum memiliki kemampuan memadai untuk menganalisis informasi diingatkan agar tidak terburu-buru menyampaikan pernyataan kepada publik. Masukan dapat disampaikan kepada pengurus atau pihak yang memiliki kapasitas untuk mengolahnya menjadi tulisan maupun laporan melalui media organisasi dan saluran terkait.

Baca juga: DPD ABI dan PCNU Kota Probolinggo Sepakat Perkuat Persatuan Umat

Jihad tabyin, menurut Sayyid Ali Ridho, harus dijawab dengan ilmu, pengetahuan yang cukup, rasionalitas, dan kerja keras yang terukur. Tradisi intelektual yang hendak dibangun tidak boleh berhenti pada diskusi, tetapi perlu berkembang menjadi kebiasaan yang berkelanjutan.

Diskusi tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Muhlisin Turkan dari Media ABI, Sayyid Mahdi Yahya dari POROS PERLAWANAN, Sayyid Mahdi Alattas dari Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran, dan Hasan Zakaria dari Muslim Menjawab. Keempatnya membawa perspektif dan pengalaman masing-masing dalam pengelolaan media serta penyampaian gagasan kepada publik, yang memperkaya pembahasan mengenai strategi dan praktik jihad tabyin.

Menutup paparannya, Sekjen DPP ABI menegaskan bahwa jihad tabyin merupakan upaya menguji kebenaran agar tidak terjebak dalam propaganda. Ketika narasi dipelintir untuk melanggengkan kezaliman, klarifikasi menuntut keberanian untuk melawan kebohongan. []

Baca juga: DPP ABI Sampaikan Selamat atas Pelantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri