Internasional
Irak Tutup Pintu bagi Perpanjangan Kehadiran Pasukan AS
Media ABI, 31 Agustus 2026 – Pemerintah Irak kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana mempertahankan sebagian pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di negaranya setelah 30 September.
Kantor Berita Tasnim melaporkan pada Senin (31/8/2026), juru bicara pemerintah Irak Haider al-Aboudi mengatakan persoalan keamanan akan menjadi salah satu agenda dalam kunjungan Perdana Menteri Irak al-Zaidi ke Prancis dan Jerman.
Baca juga: Militer Iran: Klaim AS Soal Ranjau di Selat Hormuz Hanya Rekayasa
Menurut al-Aboudi, perdana menteri telah menolak usulan agar sebagian pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat tetap berada di Irak setelah 30 September.
Tanggal tersebut, menurut pemerintah Irak, memiliki arti penting bagi kedaulatan negara dan bangsa Irak. Al-Aboudi mengatakan 30 September akan menjadi penanda berakhirnya kehadiran koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Irak.
“Pemerintah memandang 30 September mendatang sebagai tonggak penting bagi kedaulatan negara dan bangsa Irak,” kata al-Aboudi dalam wawancara dengan kantor berita resmi Irak.
Selain agenda penarikan pasukan asing, pemerintah Irak juga menempatkan penguasaan senjata di tangan negara sebagai salah satu prioritas utama dalam program pemerintahannya.
Baca juga: Pasukan AS Keluar dari Irak, Pengaruh Washington Belum Berakhir
Al-Aboudi mengatakan pemerintah tetap melanjutkan pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat, sebagai bagian dari upaya memutus sumber praktik korupsi.
Mengenai perkembangan di kawasan, pemerintah Irak disebut terus memantau situasi dengan cermat. Baghdad juga menegaskan Irak tidak akan menjadi bagian dari konflik dan pertikaian regional. []
Baca juga: Turki Bidik PJAK di Kurdistan Irak, Jalur Dukungan Jadi Sasaran Target
