Iqtishaduna Talk 2 Dorong Pendidikan Jadi Pilar Kemandirian Ekonomi Komunitas

Jakarta, 9 Agustus 2026 — Pendidikan dinilai tidak lagi cukup dipandang sebagai sektor pelayanan sosial semata, tetapi perlu dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi komunitas tanpa meninggalkan misi pengabdian.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Iqtishaduna Talk 2 yang diselenggarakan Departemen Pemberdayaan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) secara hybrid di ICC Jakarta dan melalui Zoom, Sabtu (8/8).

Mengangkat tema “Dari Pendidikan Menuju Kemandirian: Memaksimalkan Potensi Ekonomi Pendidikan Komunitas Ahlul Bait Indonesia”, forum ini diikuti pengurus ABI, Muslimah ABI, Pandu ABI, pengelola lembaga pendidikan, guru, hingga peserta umum.

Baca juga: Iqtishaduna Talk 1: Membangun Koperasi sebagai Manifestasi Ekonomi Perlawanan dan Pilar Pemberdayaan Komunitas

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne ABI, kemudian dibuka oleh Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi DPP ABI, Sayyid Ali Reza Baragbah.

Dalam sambutannya, Ali Reza Baragbah menegaskan bahwa kemandirian organisasi dan komunitas tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kekuatan ekonomi yang terencana, profesional, dan tetap berlandaskan nilai-nilai pengabdian.

“Kemandirian organisasi harus ditopang oleh ikhtiar ekonomi yang dibangun secara profesional, namun tetap berakar pada semangat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pendidikan sebagai Investasi Komunitas

Diskusi utama menghadirkan empat narasumber yang membahas keterkaitan antara pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dari berbagai sudut pandang.

Pemateri pertama, Dr. Muhammad Alwi, M.Psi., M.M., menjelaskan bahwa komunitas Ahlul Bait memiliki modal besar berupa sumber daya manusia terdidik, tenaga pendidik, lembaga pendidikan, serta budaya pengabdian.

Namun, menurutnya, potensi tersebut belum berkembang secara optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya koordinasi antarlembaga, ego sektoral, hingga belum terbentuknya sistem kaderisasi yang berkelanjutan.

Sayyid Alwi menekankan bahwa pendidikan harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang bagi pengembangan manusia sekaligus fondasi produktivitas komunitas.

Menurutnya, lembaga pendidikan tidak seharusnya hanya bergantung pada subsidi, tetapi juga tidak boleh terjebak dalam orientasi komersial yang mengabaikan fungsi sosial.

Sebaliknya, keberlanjutan ekonomi perlu dibangun secara etis sehingga pendapatan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Baca juga: Jurnal Iqtishaduna Edisi V: Meneguhkan Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Nilai

Ia juga mendorong terbentuknya konsorsium antarlembaga pendidikan, penguatan manajemen dan pemasaran, serta peningkatan kepercayaan publik melalui berbagai program seperti open house, kelas percobaan, kompetisi, hingga publikasi prestasi peserta didik.

Madrasah dan PAUD Didorong Menjadi Social Enterprise

Sementara itu, Sukainah Quraisy, S.Si., M.Pd., menyoroti tantangan yang dihadapi Madrasah Diniyah dan PAUD di lingkungan Muslimah ABI.

Menurutnya, banyak lembaga pendidikan tumbuh dari semangat pengabdian para guru dan relawan, tetapi masih menghadapi keterbatasan pendanaan, rendahnya honor tenaga pendidik, serta ketergantungan terhadap donasi.

Sukainah menawarkan konsep transformasi menuju social enterprise, yakni lembaga yang tetap berorientasi pada pelayanan sosial, tetapi memiliki model usaha yang mampu menopang keberlanjutan operasionalnya.

Transformasi tersebut, menurut Sukainah, dimulai dari penguatan layanan inti, seperti kurikulum, standar pengajar, komunikasi dengan orang tua, hingga sistem administrasi.

Setelah itu, lembaga dapat mengembangkan berbagai layanan tambahan sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain kelas parenting, kelas akhir pekan, tahsin dan tahfiz anak, persiapan masuk sekolah dasar, konsultasi keluarga, penyusunan modul pembelajaran, hingga pelatihan guru.

Baca juga: Jurnal Iqtishaduna Edisi ke-IV: Model Pemberdayaan Ekonomi Ahlul Bait Indonesia Menuju 2026

Menurutnya, penerapan model pendapatan berlapis dan subsidi silang menjadi salah satu cara agar lembaga tetap dapat melayani keluarga yang membutuhkan sekaligus memiliki sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Bimbingan Belajar Dinilai Berpotensi Menjadi Unit Usaha

Pada sesi berikutnya, Hilmi D. Haq memaparkan strategi pengembangan bimbingan belajar sebagai salah satu bentuk usaha pendidikan yang bertumpu pada kompetensi tutor.

Ia menjelaskan bahwa usaha bimbingan belajar relatif tidak membutuhkan investasi besar karena kekuatan utamanya berada pada kualitas pengajar, kurikulum, sistem evaluasi, serta kepercayaan masyarakat.

Mengacu pada pengalaman Pandu ABI Jawa Barat melalui Program Siap Kuliah, Hilmi menilai layanan bimbingan belajar perlu dikelola secara profesional, mulai dari asesmen awal, penyusunan rencana belajar, proses pembelajaran, try out, konsultasi jurusan, hingga pelaporan perkembangan siswa kepada orang tua.

Ia menawarkan empat tahapan pengembangan usaha, yakni perencanaan, studi kelayakan, pelaksanaan proyek percontohan atau piloting, serta pengembangan dan replikasi.

Menurut Hilmi, standardisasi tutor, kurikulum, modul pembelajaran, pelayanan pelanggan, hingga tata kelola keuangan menjadi syarat penting agar model tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan di berbagai daerah.

Baca juga: Jurnal Iqtishaduna Edisi 1: Visi Pemberdayaan Ekonomi ABI

Mutu Menjadi Fondasi Kemandirian

Pemateri terakhir, Dr. Dhiah Saptorini, S.E., M.Pd., menegaskan bahwa sekolah maupun hauzah tidak seharusnya memulai pembahasan dari pertanyaan mengenai peluang usaha.

Menurutnya, yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah mutu layanan pendidikan dan nilai yang benar-benar dapat diberikan kepada masyarakat.

Dr. Dhiah menjelaskan bahwa standardisasi mutu mencakup kualitas kurikulum, kompetensi guru, kepemimpinan, tata kelola, sarana dan prasarana, budaya organisasi, pelayanan peserta didik, hingga sistem evaluasi.

Dengan fondasi tersebut, lembaga pendidikan akan lebih mudah membangun kepercayaan publik, memperkuat identitas, serta mengembangkan berbagai model pendapatan yang tetap selaras dengan misi pendidikan.

Beberapa peluang yang dapat dikembangkan antara lain kelas tambahan, pelatihan guru, penerbitan modul, layanan digital, pemanfaatan fasilitas pendidikan, konsultasi, kemitraan, dukungan alumni, wakaf produktif, hingga pembentukan dana abadi.

Luncurkan Lembaga Inkubasi ABI

Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori Sukaena Assagaf. Diskusi membahas berbagai langkah implementasi, mulai dari pemetaan potensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, pembentukan tim pengelola, hingga strategi replikasi program pendidikan produktif di berbagai daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bendahara Umum ABI Sayyid Muhammad Assegaf juga meresmikan Lembaga Inkubasi ABI.

Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan kapasitas, pendampingan penyusunan model usaha, perluasan kemitraan, serta percepatan lahirnya berbagai inisiatif ekonomi produktif di lingkungan ABI.

Melalui penyelenggaraan Iqtishaduna Talk 2, DPP ABI menegaskan bahwa pendidikan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi komunitas.

Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan mutu, pemetaan aset dan sumber daya manusia, pengelolaan yang profesional, kolaborasi antarlembaga, serta keberanian memulai program percontohan yang terukur dan berkelanjutan. []

Baca juga: DPP ABI Luncurkan Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Iqtishaduna