Angkatan Laut IRGC: Selat Hormuz Sepenuhnya dalam Kendali Iran

TEHERAN, Ahlulbait Indonesia — Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan bahwa Iran masih memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Pernyataan tersebut sekaligus membantah klaim pejabat Amerika Serikat yang menyebut jalur strategis tersebut telah kembali terbuka.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat (28/8/2026), IRGC Navy menyebut kontrol Iran atas Selat Hormuz berada dalam kondisi “lengkap dan menentukan”.

IRGC Navy juga menolak pernyataan dari pejabat AS mengenai status jalur pelayaran tersebut. Menurut mereka, klaim bahwa Selat Hormuz telah terbuka merupakan kebohongan dan ditujukan untuk mengendalikan harga minyak sekaligus menutupi kegagalan Amerika Serikat.

“Kontrol yang dilakukan oleh pasukan Republik Islam atas Selat Hormuz yang strategis bersifat lengkap dan menentukan,” demikian pernyataan IRGC Navy, seperti dilaporkan Press TV.

Iran menegaskan bahwa kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz tidak dapat melakukannya secara bebas tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan otoritas Iran.

IRGC Navy menyatakan ketentuan tersebut akan tetap berlaku hingga berakhirnya apa yang disebut Teheran sebagai agresi Amerika Serikat terhadap Iran serta sampai kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kesepakatan sebelumnya dipenuhi.

Selat Hormuz menjadi titik strategis dalam konflik Iran dan Amerika Serikat karena merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia. Setiap perubahan terhadap akses pelayaran di kawasan tersebut dapat berdampak langsung terhadap distribusi minyak dan gas serta harga energi global.

Iran menutup akses bagi kapal-kapal yang tidak memenuhi ketentuan pelayaran setelah pecahnya konflik terbaru pada 28 Februari 2026.

Namun, situasi tersebut sempat berubah pada Juni setelah Iran dan Amerika Serikat mencapai sebuah nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan. Salah satu poin dalam kesepahaman itu adalah pembukaan kembali Selat Hormuz untuk periode 60 hari.

Menurut Iran, kesepahaman tersebut kemudian gagal dipertahankan karena Amerika Serikat dinilai melanggar komitmen yang telah disepakati.

Teheran selanjutnya kembali memberlakukan pembatasan terhadap pelayaran di Selat Hormuz dan menetapkan sejumlah syarat sebelum jalur tersebut dapat dibuka kembali secara lebih luas.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi sebelumnya menyebut beberapa tuntutan Iran, termasuk penghentian blokade ekonomi Amerika Serikat, penghentian agresi terhadap Iran dan negara-negara lain di kawasan, serta kejelasan mengenai situasi blokade terhadap Yaman.

Gharibabadi juga mengatakan posisi Iran terhadap Selat Hormuz mengalami perubahan setelah perang berlangsung selama 40 hari.

Menurutnya, perkembangan selama konflik membuat Selat Hormuz tidak lagi sekadar persoalan lalu lintas maritim, tetapi telah menjadi bagian dari kepentingan keamanan nasional Iran.

“Setelah perang 40 hari, Selat Hormuz telah menjadi persoalan keamanan nasional Iran,” kata Gharibabadi.

Iran menilai negara-negara lawannya dan sekutu mereka dapat memanfaatkan jalur tersebut untuk memenuhi kepentingan militer maupun ekonomi pada saat yang sama ketika mereka melakukan tekanan terhadap Teheran.

Pernyataan terbaru IRGC Navy memperlihatkan bahwa Selat Hormuz kini menjadi salah satu instrumen strategis Iran dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Washington tetap berupaya menunjukkan bahwa jalur pelayaran tersebut dapat beroperasi. Perbedaan klaim mengenai status Selat Hormuz pun memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai lalu lintas kapal, tetapi telah menjadi bagian dari tarik-menarik politik, ekonomi, dan keamanan antara Iran dan Amerika Serikat.

Dengan mempertahankan kewajiban koordinasi bagi kapal yang hendak melintas, Iran pada praktiknya masih memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana dan kapan lalu lintas maritim di salah satu jalur energi terpenting dunia tersebut dapat berlangsung.

Situasi ini membuat Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Iran-Amerika Serikat. Setiap perubahan kebijakan Iran terhadap jalur tersebut berpotensi memengaruhi pasar energi sekaligus memperbesar tekanan diplomatik terhadap Washington dan Teheran.