Daerah
DPW ABI NTB Serahkan Laporan Kegiatan Semester I 2026 ke Bakesbangpol NTB
Mataran, 28 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia (DPW ABI) Nusa Tenggara Barat menyerahkan Laporan Kegiatan Semester I Tahun 2026 kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum lama ini.
Laporan tersebut diserahkan oleh perwakilan DPW ABI NTB, Abdullah Mubarak, dan diterima oleh Staf Teknis Pelayanan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) Bakesbangpoldagri NTB, Nunung.
Dalam laporan tersebut, DPW ABI NTB memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Selama periode tersebut, organisasi memfokuskan program-programnya pada upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan umat Islam di Nusa Tenggara Barat.
Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain kunjungan silaturahmi kepada para tuan guru serta berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di wilayah NTB. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen DPW ABI NTB untuk membangun komunikasi, memperkuat ukhuwah, dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
“Selama Semester I Tahun 2026, kami memprioritaskan kegiatan yang berorientasi pada penguatan silaturahmi dan persatuan umat. Karena itu, kami aktif menjalin komunikasi dan melakukan kunjungan ke para tuan guru maupun berbagai organisasi Islam di Nusa Tenggara Barat,” ujar Humas DPW ABI NTB, Abdullah Mubarak.
Sementara itu, pihak Bakesbangpoldagri NTB memberikan apresiasi atas konsistensi DPW ABI NTB dalam memenuhi kewajiban pelaporan organisasi.
“Kami mengapresiasi DPW ABI NTB yang secara rutin dan tertib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap semester. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menjalankan administrasi dan menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah,” kata Nunung.
Pelaporan kegiatan secara berkala merupakan salah satu bentuk akuntabilitas organisasi kemasyarakatan sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan ormas dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. []
