Permintaan Al-Sisi Kerahkan Pasukan ke Yaman Picu Penolakan Luas di Parlemen Mesir

Media ABI, 20 Oktober 2026 – Parlemen Mesir menunda pemungutan suara hingga Senin, 26 Oktober, atas permintaan Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk memperoleh kewenangan memberikan dukungan militer kepada Arab Saudi apabila diminta Riyadh. Penundaan berlangsung di tengah perdebatan mengenai ruang lingkup misi, risiko pengerahan pasukan, dan upaya diplomatik untuk meredakan konflik yang melibatkan kelompok Houthi di Yaman.

Baca juga: CBS: Stok Rudal Patriot dan THAAD AS Diperkirakan Baru Pulih pada 2030

Laporan IRNA yang mengutip situs berita Rai al-Youm pada Selasa (20/10/26) menyebut sidang tertutup parlemen diwarnai keberatan keras dari sejumlah anggota dewan. Sumber yang dekat dengan salah satu anggota parlemen mengungkapkan bahwa penolakan menguat setelah muncul penjelasan mengenai kemungkinan keterlibatan pasukan Mesir dalam operasi tempur darat di Yaman, bukan hanya misi pertahanan wilayah Arab Saudi.

Menurut sumber tersebut, operasi yang direncanakan bahkan disebut akan berlangsung di bawah komando perwira militer Saudi. Rincian mengenai kemungkinan operasi darat itu belum dikonfirmasi secara independen.

Laporan tersebut juga menyebut sejumlah anggota parlemen mempertanyakan konsekuensi penugasan yang berpotensi melibatkan militer Mesir dalam perang di luar negeri. Perdebatan itu menjadi salah satu faktor yang, menurut sumber yang dikutip, menghambat pengambilan keputusan atas permintaan presiden.

Namun, gambaran mengenai luasnya penolakan berbeda dalam laporan media internasional lainnya. Reuters melaporkan pada 19 Oktober bahwa Partai Sosial Demokrat Mesir menginstruksikan anggotanya untuk abstain karena parlemen belum memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan, ruang lingkup, durasi, biaya, dan risiko misi. Sementara itu, Al Jazeera, mengutip dua anggota parlemen melalui kantor berita AFP, melaporkan bahwa sebagian besar anggota partai tersebut mendukung usulan itu. Kedua laporan tersebut tidak mengonfirmasi klaim mengenai rencana operasi tempur darat di Yaman di bawah komando Saudi.

Ruang Lingkup Misi Militer Menjadi Persoalan Utama

Permintaan al-Sisi mengacu pada Pasal 152 Konstitusi Mesir, yang mengatur pengerahan angkatan bersenjata untuk misi tempur di luar negeri. Langkah tersebut mensyaratkan konsultasi dengan Dewan Pertahanan Nasional dan persetujuan dua pertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Mantan Pendukung MAGA Kecam Trump, Sebut “Serigala Berbulu Domba”

Dengan jumlah 596 anggota, parlemen membutuhkan sedikitnya 398 suara untuk menyetujui mandat tersebut apabila seluruh anggota diperhitungkan. Dewan Pertahanan Nasional Mesir telah memberikan persetujuan pada Minggu, 18 Oktober, sehingga keputusan parlemen menjadi tahapan penting berikutnya sebelum presiden memperoleh kewenangan yang diminta.

IRNA, dengan mengutip Rai al-Youm, melaporkan bahwa Partai Sosial Demokrat Mesir, yang memiliki 12 kursi menurut laporan tersebut, termasuk kelompok yang menentang pemberian mandat militer. Ketua fraksi partai, Mahmoud Sami al-Imam, disebut telah menyatakan penolakan terhadap usulan pemerintah.

Sumber yang sama menyebut keberatan juga meluas ke Partai Persatuan Nasional Progresif, yang memiliki lima kursi, serta sejumlah kelompok politik lainnya. Beberapa kekuatan oposisi bahkan dilaporkan mengancam akan menggelar demonstrasi apabila pemerintah tetap memaksakan pengerahan pasukan ke medan perang di Yaman.

Meski demikian, klaim mengenai penolakan luas dan ancaman demonstrasi tersebut masih bertumpu pada keterangan sumber yang dikutip IRNA dan Rai al-Youm. Laporan Reuters dan Al Jazeera memberikan gambaran lebih terbatas mengenai sikap partai oposisi, dengan menyoroti persoalan transparansi, ruang lingkup penugasan, dan risiko yang harus ditanggung Mesir.

Perbedaan pemberitaan itu memperlihatkan bahwa persoalan yang diperdebatkan tidak hanya menyangkut dukungan terhadap keamanan Arab Saudi, tetapi juga sejauh mana mandat tersebut akan diberikan serta apa konsekuensinya bagi keterlibatan militer Mesir di luar negeri.

Jalur Diplomatik Tetap Dibuka

Di tengah pembahasan parlemen, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dilaporkan telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam.

Menurut sumber yang dikutip IRNA, pembicaraan tersebut membahas cara mengaktifkan inisiatif diplomatik untuk meredakan ketegangan. Namun, belum tersedia keterangan resmi terpisah mengenai persyaratan maupun mekanisme pelaksanaan inisiatif tersebut.

Baca juga: Militer Yaman Desak Pasukan Pro-Saudi di Taiz Menyerah sebelum Terlambat

Upaya mediasi juga didorong oleh Pemimpin Tertinggi Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb. Dalam pesan kemanusiaannya, al-Tayeb menyerukan pembentukan segera sebuah komite mediasi yang terdiri atas tokoh-tokoh berpengaruh dan bijaksana dari umat Islam.

Komite tersebut diharapkan dapat membantu meredakan konflik dan mengakhiri perselisihan melalui dialog. Al-Tayeb menyatakan Al-Azhar siap mengerahkan upaya untuk mendukung proses tersebut, mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, melindungi warga sipil, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Sebelumnya, Al-Azhar juga menyerukan mediasi mendesak oleh para pemimpin Arab dan Muslim untuk menahan eskalasi konflik. Seruan tersebut sejalan dengan upaya yang dilaporkan tengah ditempuh Kairo untuk membuka jalan bagi penyelesaian politik krisis Yaman.

Pemerintah Mesir menilai penguatan kemampuan penangkalan dapat mendukung proses politik dan mencegah konflik meluas. Kairo, dengan demikian, berupaya menyelaraskan dukungan terhadap keamanan Arab Saudi dengan jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan regional.

Parlemen dijadwalkan melanjutkan proses pembahasan sebelum menentukan sikap terhadap permintaan presiden. Pemungutan suara pada 26 Oktober akan menjadi tahap penting untuk mengetahui apakah mandat dukungan militer tersebut memperoleh persetujuan yang diperlukan.

Sebelumnya, al-Sisi meminta parlemen menggelar sidang darurat untuk memberinya kewenangan mengambil langkah yang diperlukan guna mendukung pertahanan Arab Saudi apabila Riyadh mengajukan permintaan. Langkah tersebut menyusul meningkatnya serangan terhadap wilayah dan fasilitas strategis kerajaan.

Dalam pernyataan setelah sidang Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin al-Sisi, pemerintah Mesir menegaskan solidaritas terhadap Arab Saudi serta kesiapan memberikan seluruh dukungan yang diperlukan dan memungkinkan demi menjaga keamanan dan stabilitas kerajaan. []

Baca juga: Bloomberg: Ketergantungan pada Payung Keamanan AS,Titik Lemah Arab Saudi