Internasional
Arab Saudi Rombak Struktur Pemerintahan, Tiga Dekret Kerajaan Diterbitkan
Ahlulbait Indonesia, 14 Agustus 2026 — Di tengah perang yang berkepanjangan dengan Yaman, Raja Arab Saudi menerbitkan tiga dekret kerajaan untuk merombak sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan dan lembaga negara. Langkah tersebut mempertahankan Mohammed bin Salman sebagai kepala Dewan Menteri, sekaligus mengganti pimpinan dua lembaga yang berperan penting dalam pengadaan pemerintah dan pasar modal.
Menurut laporan Kantor Berita Mehr pada Jumat (14/8/26), yang mengutip Kantor Berita Saudi, Diwan Kerajaan Saudi menerbitkan paket dekret yang mencakup restrukturisasi kabinet di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman. Meski disebut sebagai perombakan kabinet, para anggota pemerintahan saat ini tetap mempertahankan posisi masing-masing.
Baca juga: Yaman Peringatkan Arab Saudi, Jangan Buang Waktu
Dekret pertama menetapkan pembentukan kembali Dewan Menteri di bawah kepemimpinan Putra Mahkota. Langkah tersebut merupakan bagian dari kelanjutan kerja tim pemerintahan yang bertugas menjalankan program Visi 2030.
Dekret kedua menetapkan pemberhentian Bandar Al-Khorayef dari jabatan sebagai ketua Local Content and Government Procurement Authority. Posisi tersebut kemudian diberikan kepada Menteri Energi Pangeran Abdulaziz bin Salman.
Lembaga tersebut bertanggung jawab meningkatkan dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional sekaligus mendorong lokalisasi industri di Arab Saudi.
Baca juga: Fasilitas Aramco Meledak, Arab Saudi Konfirmasi Serangan di Jizan
Dekret ketiga menyangkut Capital Market Authority, lembaga yang mengatur pasar modal Arab Saudi. Mohammed Al-Quwaiz diberhentikan dari jabatan ketua dan digantikan Mazen Al-Sudairi dengan pangkat setingkat menteri.
Al-Sudairi saat ini menjabat sebagai penasihat Sekretariat Dewan Menteri. Sebelumnya, dia memimpin departemen riset Al Rajhi Capital.
Rangkaian dekret tersebut memperlihatkan penataan kembali sejumlah posisi strategis dalam struktur pemerintahan Arab Saudi, sementara kepemimpinan kabinet dan susunan anggota pemerintahan tetap dipertahankan. []
