Alamsyah Manu: Bab al-Mandab Memanas, Ujian Berat Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Jakarta, 25 April 2026 — Ketegangan global kembali meningkat. Selain Selat Hormuz, perhatian kini mengarah ke Selat Bab al-Mandab yang dinilai sebagai titik krusial dengan potensi mengguncang ekonomi dunia.

Dalam Podcast ABI bertajuk “Selat Ini Bisa Hancurkan Ekonomi Dunia dan Yaman Pegang Kendalinya” yang tayang Jumat, 24 April 2026, pengamat geopolitik Alamsyah Kaharuddin Manu mengulas signifikansi kawasan tersebut secara komprehensif. Pembahasan mencakup posisi strategis Bab al-Mandab dalam jalur energi global, peran Yaman dan Ansarullah, serta potensi dampak sistemik jika jalur pelayaran itu terganggu. Program ini dipandu oleh Billy Joe.

Jalur Energi Kritis dengan Dampak Global

Selat Bab al-Mandab menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden serta menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak dari Timur Tengah ke Eropa dan sebagian Asia. Posisi geografisnya menjadikannya titik sempit yang sulit digantikan dalam sistem logistik global.

Gangguan pada jalur ini berpotensi langsung mendorong kenaikan harga energi sekaligus mengganggu rantai pasok internasional.

“Jika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya pada harga minyak. Distribusi global ikut terdampak dan berisiko memicu inflasi lintas kawasan,” kata Alamsyah Kaharuddin Manu.

Tekanan, menurut dia, tidak selalu berupa penutupan total. Ancaman saja sudah cukup menciptakan ketidakpastian di pasar dan mendorong kapal-kapal mengalihkan rute pelayaran.

Alamsyah menempatkan Ansarullah sebagai aktor kunci dalam dinamika terbaru di Yaman. Sejak konflik yang meningkat pada 2015 akibat intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi dengan dukungan negara-negara Barat, Yaman mengalami kerusakan luas, termasuk krisis kemanusiaan akibat blokade berkepanjangan.

Dalam kondisi tersebut, Ansarullah justru mengalami konsolidasi kekuatan. Selain meningkatkan kapasitas militer, kelompok ini dinilai memperluas basis dukungan sosial di dalam negeri.

“Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat struktur kekuatan dan memperoleh dukungan masyarakat,” kata Alamsyah Kaharuddin Manu. Ia menambahkan, dalam dinamika politik domestik, Ansarullah menunjukkan basis dukungan yang signifikan meskipun tidak diakui oleh negara-negara Barat.

Perang Bergeser ke Dimensi Ekonomi

Dalam analisisnya, Alamsyah Kaharuddin Manu menilai konflik saat ini tidak lagi bertumpu pada kekuatan militer konvensional semata. Variabel ekonomi menjadi penentu utama dalam arah eskalasi.

“Kontrol terhadap jalur energi memberi keuntungan strategis. Ini bentuk tekanan ekonomi yang sangat efektif,” ujarnya.

Ancaman terhadap Selat Bab al-Mandab dipandang sebagai bagian dari strategi tersebut. Tanpa penutupan fisik sekalipun, tekanan psikologis terhadap pasar dan pelaku industri sudah terlihat.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat memperbesar risiko eskalasi. Dalam kondisi itu, Ansarullah disebut menyatakan kesiapan untuk terlibat lebih jauh jika konflik meluas. Sejumlah perkembangan menunjukkan penggunaan drone dan rudal oleh kelompok tersebut mendorong kapal militer maupun komersial menghindari kawasan Laut Merah.

Efek Domino terhadap Eropa dan Negara Energi

Negara-negara Eropa dinilai paling rentan terhadap gangguan di Selat Bab al-Mandab karena ketergantungan tinggi pada suplai energi dari Timur Tengah. Jika gangguan terjadi bersamaan dengan ketegangan di Selat Hormuz, tekanan terhadap distribusi energi global akan meningkat signifikan.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga energi, mengganggu aktivitas industri, serta memicu inflasi dalam skala luas. Negara-negara Arab pengekspor minyak dan gas juga menghadapi risiko karena jalur distribusi mereka ikut terdampak.

Di sisi lain, Yaman menunjukkan dinamika berbeda. Sejak 2015, masyarakat hidup dalam situasi blokade, keterbatasan pangan, dan tekanan ekonomi berkepanjangan. Kondisi ini membentuk daya tahan kolektif yang kuat.

“Masyarakat Yaman telah terbiasa hidup dalam kondisi sulit. Mereka memiliki ketahanan yang tidak dimiliki banyak negara lain,” kata Alamsyah Kaharuddin Manu.

Dalam berbagai mobilisasi publik, narasi solidaritas terhadap Palestina dan kawasan lain terus menguat, mencerminkan faktor ideologis yang turut membentuk ketahanan sosial tersebut. Alamsyah juga menyoroti perdebatan mengenai posisi Ansarullah dalam hubungannya dengan Iran. Narasi yang berkembang di Barat menyebut kelompok ini sebagai proksi.

Namun, Ansarullah berulang kali menegaskan bahwa keputusan politik dan militernya bersifat independen.

“Mereka menyatakan tindakan yang diambil didasarkan pada kepentingan nasional dan solidaritas kawasan,” ujarnya.

Relasi dengan Iran dinilai lebih tepat dipahami sebagai koordinasi strategis, bukan hubungan komando langsung atau sebagai bawahan atau proksinya Iran, tegas Alamsyah.

Indonesia di Persimpangan Strategis

Indonesia berpotensi menghadapi dampak langsung jika terjadi gangguan di Selat Bab al-Mandab maupun Selat Hormuz. Keduanya merupakan jalur vital distribusi energi global yang juga menopang kebutuhan domestik.

Gangguan pada dua titik ini berisiko meningkatkan biaya logistik, menghambat distribusi energi, serta mendorong kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri. Dampaknya dapat menjalar ke sektor industri, transportasi, hingga menekan daya beli masyarakat.

Alamsyah Kaharuddin Manu menilai persoalan tidak berhenti pada aspek ekonomi, melainkan berkaitan langsung dengan posisi politik luar negeri Indonesia.

Ia mengingatkan Indonesia memiliki rekam jejak sebagai penggagas Gerakan Non-Blok dengan prinsip bebas aktif. Dalam kerangka tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat konflik demi menjaga kepentingan nasional.

Namun, menurutnya, ruang tersebut kini semakin terbatas. Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi global tertentu berpotensi mengurangi fleksibilitas diplomasi.

“Indonesia perlu kembali pada diplomasi yang mandiri. Kepentingan nasional harus menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri,” kata Alamsyah.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan langsung terhadap negara-negara kunci, termasuk Iran, terutama dalam menjaga kelancaran jalur perdagangan dan energi.

Menurut dia, sejumlah negara lain tetap menjaga komunikasi bilateral dalam situasi krisis untuk memastikan kepentingan ekonominya tidak terganggu.

“Dalam kondisi seperti ini, negosiasi langsung menjadi langkah yang lebih efektif dibandingkan posisi yang terlalu terikat pada blok tertentu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi dampak jangka menengah. Ketergantungan terhadap jalur energi global menuntut strategi mitigasi yang lebih kuat, termasuk diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan nasional.

Ia juga menilai posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara seharusnya memberi ruang untuk memainkan peran diplomatik yang lebih aktif dan seimbang.

“Indonesia memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dengan semua pihak tanpa harus terseret dalam kepentingan blok tertentu,” katanya.

Jika ketegangan di Bab al-Mandab dan Hormuz meningkat, kemampuan Indonesia menjaga posisi netral dan fleksibel menjadi faktor krusial. Tanpa itu, tekanan eksternal berpotensi mempersempit ruang gerak diplomasi sekaligus meningkatkan risiko ekonomi domestik.

Alamsyah menilai situasi ini menjadi ujian bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

“Pertanyaannya, apakah Indonesia tetap konsisten pada prinsip kemandirian atau justru semakin terikat dalam konfigurasi geopolitik global yang berubah cepat,” ujarnya.

Risiko Krisis Global Meningkat

Tekanan simultan di Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz meningkatkan potensi gangguan besar terhadap sistem energi dunia. Kondisi ini memperbesar risiko krisis global jika konflik berkembang lebih luas.

Selain faktor militer, ketidakpastian diplomatik menjadi pemicu utama. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dinilai masih berada dalam fase rawan, terutama karena belum tercapainya kesepakatan yang stabil.

Alamsyah Kaharuddin Manu menilai eskalasi konflik berpotensi melampaui batas kawasan dan berdampak langsung pada ekonomi global.

“Jika eskalasi berlanjut, dampaknya tidak berhenti di kawasan. Risiko krisis global menjadi nyata,” ujarnya.

Catatan Redaksi

Di tengah tekanan pada jalur energi global, respons diplomasi Indonesia tampak kehilangan arah. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia belum menunjukkan langkah terukur untuk mengamankan kepentingan nasional di Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz, dua titik yang kini menentukan stabilitas pasokan energi dunia.

Ketiadaan inisiatif konkret membuat Indonesia terlihat berjalan tanpa peta di tengah krisis yang sedang membesar. Negara lain bergerak cepat membuka jalur komunikasi dan mengunci kepentingannya. Indonesia tertahan pada posisi yang kabur, tidak cukup berani untuk independen, namun juga tidak cukup kuat untuk menentukan arah.

Akibatnya, ruang diplomasi menyempit. Posisi tawar melemah. Ketergantungan meningkat.

Jika eskalasi berlanjut, dampaknya tidak lagi bersifat hipotetis. Gangguan pasokan energi, lonjakan harga, dan tekanan ekonomi domestik akan menjadi konsekuensi nyata. Dalam kondisi itu, diplomasi yang lamban tidak hanya menunjukkan kelemahan, melainkan tidak mampu mengantisipasi setiap potensi risiko strategis.

Tanpa perubahan arah yang tegas, Indonesia berpotensi tidak hanya kehilangan pengaruh, tetapi juga kehilangan kendali atas kepentingannya sendiri di tengah krisis global yang terus bergerak. []