Ratusan Massa di Pontianak Peringati Hari Al-Quds, Tolak Keikutsertaan Indonesia dalam BOP

Pontianak, 15 Maret 2026 — Ratusan massa mengikuti aksi damai memperingati Hari Al-Quds Internasional di kawasan Tugu Digulis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Jumat (13/3/2026). Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 17.30 WIB tersebut menjadi bentuk solidaritas masyarakat terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Kegiatan yang digelar oleh Worldwide Anti Zionism Brotherhood (WAZIB) Chapter West Borneo dan Aliansi Nasional Anti Zionis (ANAZ) itu berlangsung tertib. Para peserta membawa berbagai atribut solidaritas serta menyampaikan seruan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

Tim komunikasi WAZIB Chapter Kalimantan Barat, Mohammad Reza, mengatakan peringatan Hari Al-Quds di Pontianak merupakan bagian dari gerakan solidaritas global yang digelar di berbagai negara.

“Hari ini Kalimantan Barat menjadi bagian dari gerakan kolektif berskala internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Aksi ini tidak hanya berlangsung di Pontianak, tetapi juga digelar di berbagai kota di berbagai negara,” ujarnya.

Menurut Mohammad, kondisi yang dialami rakyat Palestina memerlukan perhatian masyarakat internasional. Ia menilai Hari Al-Quds menjadi momentum bagi masyarakat dunia untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Hari Al-Quds Internasional bukan hanya milik umat Islam. Setiap insan yang memiliki empati terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat turut bergerak memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi juga menyampaikan penolakan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menurut Mohammad, kedua hal tersebut dinilai berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa skema rekonstruksi Palestina seharusnya tidak membebankan tanggung jawab kepada negara yang tidak terlibat dalam konflik, sementara pihak yang dinilai bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu, Mohammad menilai kesepakatan ART berpotensi membuka ruang pengaruh politik dan ekonomi dari negara tertentu terhadap Indonesia.

“Kami melihat ART sebagai bentuk kontrol hegemoni terhadap negara lain. Sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat, Indonesia seharusnya menolak bentuk tekanan semacam ini,” katanya.

Melalui aksi tersebut, ia mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

“Bangsa Palestina berjuang menghadapi pendudukan secara langsung, sementara kita berjuang melalui solidaritas dan dukungan moral. Tujuannya sama, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina,” pungkasnya. []