Pakar Geopolitik: Pengiriman Kapal Induk AS ke Teluk Tidak Otomatis Berarti Serangan

Ahlulbait Indonesia, 26 Januari 2026 — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan kapal induk ke kawasan Teluk di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Namun, pakar geopolitik dan hubungan internasional Dian Wirengjurit menilai langkah tersebut belum tentu mengarah pada operasi militer dalam waktu dekat.

“Ancaman Trump bukan sekali ini saja, tetapi berulang,” kata Dian dalam program Prime Time News, Minggu malam (25/1/2026).

Dian mengatakan, pernyataan keras Trump pada sejumlah momentum sebelumnya tidak selalu diikuti tindakan. Ia mencontohkan ancaman yang pernah disampaikan Trump saat demonstrasi di Iran memanas. Ketika itu, Trump disebut menyampaikan peringatan akan melakukan pembalasan “total” apabila terdapat korban jiwa akibat tindakan aparat. Namun, setelah demonstrasi mereda, ancaman tersebut tidak berlanjut menjadi aksi militer.

“Sekarang Trump mengirim armada lebih besar ke kawasan Teluk Persia, tetapi itu tidak otomatis berarti serangan akan dilangsungkan,” ujarnya.

Pertimbangan rute dan Selat Hormuz

Dian menilai aspek geografis menjadi faktor penting dalam kalkulasi militer. Menurutnya, kapal induk yang hendak memasuki Teluk Persia harus melewati Selat Hormuz, jalur strategis dengan titik lintasan yang relatif sempit.

“Bagian paling sempit menuju Teluk Persia sekitar 150 kilometer. Dalam konteks militer, jalur seperti ini dapat menjadi titik hambat,” kata Dian.

Ia menyebut, bahkan ancaman berbasis persenjataan konvensional dapat memengaruhi keputusan komandan kapal induk dalam menentukan langkah lanjutan, terutama jika risiko terhadap keselamatan armada dinilai tinggi.

Baca juga : Indonesia Terancam Krisis Air Tawar

Klaim eksekusi dan isu legalitas intervensi

Dalam wawancara tersebut, terkait klaim Trump yang menyatakan berhasil mencegah 837 orang dieksekusi. Dian menilai angka-angka dalam situasi konflik informasi sulit diverifikasi secara independen.

“Jumlahnya sulit dipastikan, karena tidak ada pihak yang dapat memastikan kondisi lapangan sepenuhnya,” ujarnya.

Dian juga menyoroti aspek hukum internasional terkait keterlibatan suatu negara dalam urusan domestik negara lain. Menurutnya, intervensi berbeda dari invasi, namun tetap bermasalah dari perspektif legalitas.

“Campur tangan dalam bentuk apa pun pada dasarnya melanggar prinsip hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ucap Dian.

Dimensi intelijen dan dinamika sanksi

Dian turut menyinggung dimensi intelijen dalam eskalasi ketegangan AS–Iran. Ia menyebut Iran memiliki kapabilitas teknologi yang sulit diprediksi pihak luar, termasuk dalam situasi pemutusan internet selama dua hari pada masa demonstrasi.

Menurut Dian, Iran disebut mampu merespons situasi tersebut melalui langkah kontra-intelijen serta upaya identifikasi jaringan pihak asing.

Ia menambahkan, Iran telah berada di bawah tekanan sanksi besar-besaran sejak 2002, terutama terkait tuduhan program nuklir. Dalam pandangannya, tekanan jangka panjang itu membentuk kesiapan Iran menghadapi infiltrasi dan operasi intelijen.

“Jumlah agen yang disebar Mossad dan CIA di Iran sangat besar,” katanya.

Potensi reaksi publik Iran

Dian menilai seruan Trump kepada demonstran Iran untuk terus berprotes, disertai janji bantuan, berpotensi memicu reaksi publik yang lebih luas.

“Iran bukan negara yang bisa disamakan dengan Venezuela. Iran memiliki dimensi kebanggaan peradaban yang sangat kuat,” kata Dian.

Ia juga menolak narasi bahwa demonstrasi di Iran masih berlanjut dalam jangka panjang. Dian menyatakan situasi relatif mereda setelah dua hari pascapemutusan internet.

“Saya masih berkomunikasi dengan rekan-rekan di Iran. Situasi sekarang sudah reda,” ujarnya.

Dian menutup dengan menekankan pentingnya sikap objektif dalam membaca situasi. Ia menilai angka-angka korban maupun klaim penangkapan agen kerap menjadi bagian dari perang informasi yang dimainkan berbagai pihak.

“Kita perlu bersikap objektif dan memeriksa informasi dari berbagai sumber, tidak terpaku pada satu narasi,” kata Dian. [HMP/ABI]

Baca juga : Indonesia Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump