Indonesia Kecam Serangan Sekolah di Iran di Forum PBB, Desak Investigasi Independen

Ahlulbait Indonesia | 30 Maret 2026 — Indonesia mengecam keras serangan terhadap sekolah anak perempuan di Minab, Iran, dalam sidang darurat Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 27 Maret 2026. Pemerintah menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan, terutama karena menelan korban anak-anak.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Achsanul Habib, menyampaikan serangan terhadap Sekolah Dasar Syajarah Thayyibah terjadi dalam konteks kampanye militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Indonesia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada rakyat Iran, khususnya keluarga korban.

Serangan pada hari pertama operasi militer dilaporkan menewaskan sedikitnya 168 orang, lebih dari 100 di antaranya anak-anak. Angka korban menjadi sorotan utama dalam sidang yang digelar atas permintaan Iran.

Indonesia menilai peristiwa di Minab tidak berdiri sendiri. Achsanul menyebut indikasi pola serangan lebih luas di kawasan Timur Tengah yang menyasar infrastruktur sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan permukiman warga. Kehancuran fasilitas sipil di Gaza, Iran, dan Lebanon dinilai menunjukkan metode peperangan yang mengabaikan keselamatan warga sipil.

“Tidak ada alasan militer atau politik yang dapat membenarkan pembunuhan anak-anak. Dewan ini tidak boleh membiarkan keheningan atau selektivitas mendorong impunitas,” kata Achsanul dalam forum tersebut.

Pemerintah juga menyoroti meningkatnya kecenderungan menjadikan anak-anak dan keluarga sebagai sasaran dalam kepentingan militer dan politik. Peringatan serupa sebelumnya disampaikan Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese.

Indonesia menilai situasi ini melanggar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia, dengan potensi mengarah pada kejahatan perang di Iran dan kawasan sekitarnya. Pemerintah mendesak Dewan HAM PBB segera melakukan penyelidikan independen dan imparsial, serta menegakkan akuntabilitas bagi pihak yang bertanggung jawab dan memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban.

Sidang darurat berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan global dan perbedaan tajam antarnegara anggota terkait isu akuntabilitas, korban sipil, dan penerapan hukum internasional. Indonesia menegaskan perlindungan warga sipil, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama dalam setiap konflik bersenjata. []